Anggota VI BPK Harapkan Peningkatan Kualitas Hasil Pemeriksaan di Papua
Jayapura, Humas BPK - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terus berupaya untuk meningkatkan peran sertanya dalam pembangunan nasional melalui pemeriksaan keuangan negara. Saat ini BPK telah berperan sebagai pendorong pengelolaan keuangan negara dalam mencapai tujuan negara, melalui pemeriksaan yang berkualitas dan bermanfaat.
Hal tersebut disampaikan Anggota VI BPK/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara VI Pius Lustrilanang saat memberikan sambutannya pada kegiatan serah terima jabatan (sertijab) Kepala BPK Perwakilan Provinsi Papua, di Jayapura, Senin (29/7).
"Peningkatan kualitas hasil pemeriksaan, akan tercermin dari dimanfaatkannya laporan hasil pemeriksaan (LHP) BPK oleh para pengguna, sebagai referensi dalam proses pengambilan keputusan dan kebijakan," ujarnya.
Lebih Lanjut, Anggota VI BPK mengatakan bahwa peningkatan kualitas hasil pemeriksaan merupakan tantangan terbesar bagi BPK. Oleh karena itu, BPK dituntut untuk senantiasa terus meningkatkan efektivitas sistem pengendalian mutu (quality control), maupun peningkatan efektivitas keyakinan mutu (quality assurance) pada tingkat pemeriksaan maupun kelembagaan, sehingga diperoleh hasil pemeriksaan yang berkualitas.
Selain itu, pemerintah pusat maupun pemerintah daerah juga harus meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangannya. Masyarakat semakin dewasa dan paham, bahwa sumber daya yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan pemerintah merupakan anggaran yang diamanatkan kepada pengelola pemerintahan, sehingga keterbukaan penggunaan dana merupakan sebuah keharusan.
"Saat ini, wujud transparansi dan akuntabilitas tersebut, tercermin dalam opini BPK atas penyajian laporan keuangan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah," ungkapnya.
Oleh karena itu, Anggota VI BPK berharap Kepala BPK Perwakilan Provinsi Papua yang baru mampu memperkokoh keberadaan BPK di Provinsi Papua termasuk 3 Provinsi DOB baru (Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah dan Provinsi Papua Pegunungan) dan memberikan kontribusi nyata dalam mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang lebih baik, serta dapat membina komunikasi yang baik dengan seluruh entitas di Provinsi Papua.
Kepada para pemangku kepentingan BPK di Provinsi Papua, Anggota VI BPK berharap agar tetap menjaga komunikasi dan kerjasama yang telah berlangsung baik selama ini.
"Hal ini semata-mata untuk dapat mewujudkan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara/daerah yang transparan dan akuntabel, khususnya di Provinsi Papua," harapnya.
Adapun Kepala BPK Perwakilan Provinsi Papua yang baru adalah Dwi Sabardiana, menggantikan Martuama Saragi yang dipindah tugaskan sebagai Kepala Auditorat Pengelolaan Pemeriksaan Keuangan Negara VI.
Kegiatan tersebut turut dihadiri oleh Penjabat (Pj.) Gubernur Papua, Pj. Gubernur Papua Selatan, Pj. Gubernur Papua Tengah, Pj. Gubernur Papua Pegunungan, Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi dan Kabupaten/Kota se- Papua, Pimpinan Forkopimda Provinsi Papua, Bupati/Pj. Bupati dan Walikota/Pj. Walikota se-Papua, pimpinan instansi vertikal di wilayah Provinsi Papua, Sekretaris Daerah, para Kepala BPKAD, dan para tamu undangan lainnya.