BPK Evaluasi Capaian 2024 dan Susun Strategi Pemeriksaan BUMN Tahun 2025.
JAKARTA, Humas BPK - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melalui Auditorat Utama Keuangan Negara VII menggelar rapat kerja intensif di Jakarta pada 21 s.d. 22 November 2024 untuk mengevaluasi capaian kinerja pemeriksaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tahun 2024. Rapat kerja ini sekaligus menyusun strategi pemeriksaan BUMN pada tahun 2025. Kegiatan ini mencakup pembahasan strategi integrated risk based audit, pemeriksaan subsidi dan kompensasi, pemanfaatan teknologi informasi dan big data, isu-isu strategis lintas sektor, serta kajian holdingisasi BUMN.
Rapat kerja ini dibuka oleh Anggota VII BPK Slamet Edy Purnomo, yang menegaskan pentingnya penerapan strategi integrated risk based audit dalam pemeriksaan tahun 2025. Dalam strategi ini, BPK akan memperkuat analisis Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP), key performance indicators (KPI), dan laporan keuangan BUMN untuk menyusun hipotesis yang lebih tajam dalam tahap perencanaan pemeriksaan.
"Analisis data sebelum pemeriksaan adalah langkah kunci untuk mengidentifikasi anomali yang dapat menjadi bahan pendalaman," ujarnya.
Pelaksanaan strategi integrated risk based audit akan mencakup pengelolaan risiko dari hulu ke hilir pada entitas BUMN berskala besar. Dengan pendekatan ini, BPK dapat lebih fokus pada analisis rasio keuangan dan mendeteksi masalah dalam kebijakan manajemen BUMN, sehingga memberikan rekomendasi yang lebih relevan kepada pemerintah.
BPK juga mendorong peningkatan kapasitas pemeriksa melalui capacity building. Langkah ini bertujuan untuk memastikan pemeriksaan dilakukan secara profesional dan menghasilkan manfaat yang nyata bagi tata kelola BUMN. Selain itu, Anggota VII BPK juga menekankan pentingnya penegakan nilai-nilai dasar BPK, yaitu independensi, integritas, dan profesionalisme, dalam setiap kegiatan pemeriksaan.
Hadir dalam rapat ini Wakil Menteri BUMN Dony Oskaria, yang menyampaikan strategi Kementerian BUMN dalam mendukung delapan misi Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden. Ia mengapresiasi peran BPK dalam melakukan pengawasan terhadap BUMN sehingga tetap berjalan sesuai dengan aturan dan tujuan.
Auditor Utama Keuangan Negara VII Bernardus Dwita Pradana dalam laporannya mengatakan bahwa rapat kerja ini bertujuan menyamakan pemahaman di antara para pemeriksa. Hal ini diharapkan dapat mendukung tercapainya pemeriksaan yang berkualitas dan bermanfaat bagi pemangku kepentingan. Kegiatan ini juga dihadiri oleh para pejabat tinggi di lingkungan Auditorat Utama Keuangan Negara VII serta para pemeriksa yang terlibat langsung dalam pemeriksaan BUMN.