BERITA UTAMA

SURABAYA, Humas BPK - Wakil Ketua BPK, Agus Joko Pramono, didapuk sebagai keynote speaker pada kegiatan International Development Student Conference (IDSC) 2022 yang diselenggarakan oleh Fakultas Ekonomi dan Bisinis Universitas Airlangga (FEB UNAIR), di Surabaya, Jumat (4/11). Dalam kesempatan tersebut, Wakil Ketua BPK memaparkan mengenai pemeriksaan pengelolaan keuangan negara dan kaitannya dengan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan/Sustainable Development Goals (SDGs).

Wakil Ketua BPK menjelaskan, bahwa BPK adalah lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara sebagaimana diamanatkan oleh UUD 1945. Dalam melaksanakan tugas pemeriksaannya, BPK berfungsi mendorong pemerintah agar dapat bekerja secara transparan dan akuntabel dalam pengelolaan keuangan negara/daerah.

"Ada tiga jenis pemeriksaan yang dilaksanakan BPK, yaitu pemeriksaan laporan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu," jelasnya dalam kegiatan yang dihadiri oleh Rektor UNAIR, Mohammad Nasih, Dekan FEB UNAIR, Dian Agustia, serta peserta dari kalangan mahasiswa dan akademesi.

Pada kegiatan tersebut, Wakil Ketua BPK juga menjelaskan peran BPK di kancah internasional, di antaranya BPK berperan aktif dalam International Organization of Supreme Audit Institutions (INTOSAI) dan Asian Organization of Supreme Audit Institutions (ASOSAI), dan auditor eksternal PBB. Dan yang terbaru, yaitu BPK menginisiasi terbentuknya Supreme Audit Institutions 20 (SAI20) dalam Presidensi G20.

"SAI20 ini adalah inisiatif BPK, belum pernah ada engagement group terkait dengan badan pemeriksa/lembaga pemeriksa dari negara-negara anggota G20," ungkap Wakil Ketua BPK.

"SAI20 mengusung dua prioritas utama. Pertama, dalam memitigasi dampak pandemi Covid-19. Dan kedua, mendukung implementasi tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs)," tambahnya.

Terkait dengan pandemi Covid-19, SAI20 mendorong pemerintah agar belajar dari periode krisis sebelumnya, sehingga kebijakan pemerintah dalam memitigasi dampak pandemi tidak terjadi permasalahan di kemudian hari. Sementara itu, terkait dengan SDGs, SAI berperan dalam kontribusi pada implementasi program SDGs dan mendorong pemerintah konsisten dalam pencapaian target SDGs.

Kegiatan yang dikemas dalam dialog terbuka ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada publik, khususnya para akademisi, mengenai BPK dan keuangan negara. Oleh karena itu kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan hubungan BPK dengan kalangan akademisi.

Pada hari yang sama, Wakil Ketua BPK dan Anggota V BPK/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara V, Ahmadi Noor Supit, menghadiri kegiatan kunjungan kerja (kunker) Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI ke BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur di auditorium BPK Perwakilan Provinsi Jatim. Kunker ini dilaksanakan dalam rangka fungsi pengawasan Komisi XI DPR terkait hasil pemeriksaan BPK dan tindak lanjut hasil pemeriksaan.

Kegiatan ini dihadiri oleh Ketua Tim Kunker Komisi XI, Andreas Eddy Susetyo, dan Anggota Komisi XI di antaranya Mukhamad Misbakhun, Indah Kurnia, dan Didi Irawadi Syamsuddin. Sementara itu, Wakil Ketua BPK dan Anggota V BPK pada kesempatan tersebut didampingi oleh Kepala Perwakilan BPK Provinsi Jatim, Karyadi, serta Kepala Biro Humas dan KSI, R. Yudi Ramdan Budiman.

​

Selain BPK Perwakilan Provinsi Jatim, kunker dalam rangka fungsi pengawasan Komisi XI DPR juga dilaksanakan di BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah dan BPK Perwakilan Provinsi DIY. Di BPK Perwakilan Provinsi Jateng, Ketua Tim Kunker Komisi XI, Eriko Sutarduga, dan Anggota Komisi XI di antaranya Hendrawan Supratikno, Masinton Pasaribu, serta tujuh Anggota Komisi XI DPR lainnya diterima oleh Kepala Perwakilan BPK Provinsi Jateng, Hari Wiwoho..

Sedangkan di BPK Perwakilan Provinsi DIY, Ketua Tim Kunker Komisi XI, Junaidi Auly, dan Anggota Komisi XI di antaranya Zulfikar Arse Sadikin, Heri Gunawan, serta Ahmad Najib Qodratullah, diterima oleh Kepala Perwakilan BPK Provinsi DIY, Widhi Widayat.

BPK mengapresiasi kunjungan kerja yang dilakukan oleh Komisi XI DPR tersebut. Menurut Wakil Ketua BPK, kunker ini merupakan upaya Komisi XI DPR dalam meningkatkan sinergi dengan BPK, khususnya BPK Perwakilan.