Pengelolaan Dana BOSP Harus Terus Dievaluasi dan Diawasi
GOWA, Humas BPK - Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Isma Yatun menyebut semakin besarnya anggaran pendidikan, kualitas dalam penyalurannya juga harus ditingkatkan. Hal ini disampaikan Ketua BPK dalam sosialisasi Akuntabilitas Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP), di Gowa, Sulawesi Selatan, Senin (30/10).
Dalam kesempatan itu, Ketua BPK mengatakan bahwa agar memberikan kontribusi maksimal dalam pencapaian tujuan pendidikan nasional, dana BOSP harus terus dievaluasi dan diawasi penggunaannya.
"BPK sebagai satu-satunya lembaga pemeriksa keuangan negara, juga telah melakukan pemeriksaan atas pengelolaan BOSP," ujarnya pada kegiatan yang dilaksanakan di Balai Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara (Balai Diklat PKN) Gowa.
"Melalui pemeriksaan BOSP, BPK turut berperan dalam meningkatkan tata kelola BOSP, sehingga dapat memberikan sebesar-besarnya manfaat dalam mewujudkan manusia Indonesia yang semakin berkualitas," tambahnya.
Pemeriksaan BPK atas BOSP, Ketua BPK menjelaskan, dilakukan BPK pada Kemendikbudristek maupun pada pemerintah daerah atau satuan pendidikan, baik melalui pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kepatuhan, maupun pemeriksaan kinerja.
Secara umum, Ketua BPK menjelaskan, peningkatan manfaat dan kinerja pengelolaan BOSP memerlukan perhatian serius dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Sebab, untuk mencapai tujuan pendidikan berkualitas yang dapat dinikmati secara merata oleh seluruh masyarakat Indonesia, dibutuhkan kolaborasi lintas sektoral.
"Alokasi anggaran BOSP apabila tidak diikuti kesadaran dan komitmen para penerima bantuan, maka berapa pun besarnya bantuan pemerintah kurang memberikan dampak positif bagi kemajuan pendidikan," tegasnya.
Selain itu, Ketua BPK juga menyampaikan, bahwa dana BOSP bukan satu-satunya sumber dana operasional satuan pendidikan. Menurutnya, pemerintah daerah juga harus terlibat lebih aktif dalam memberikan dukungan pendanaan bagi operasional sekolah dalam rangka peningkatan mutu pendidikan.
Sosialisasi ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman terkait pengelolaan BOSP serta menegakkan transparansi dan akuntabilitas keuangan negara maupun daerah. Kegiatan ini diikuti oleh para Kepala Sekolah di Kabupaten Gowa.
Turut hadir dalam kegiatan ini antara lain Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Amir Uskara, Dirjen Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah Iwan Syahril, Wakil Bupati Gowa Abdul Rauf Malaganni, forkopimda Kabupaten Gowa, dan Ketua PGRI Kabupaten Gowa, beserta jajaran BPK.