Peranan BPK Dalam Mendorong Terwujudnya Kesejahteraan Rakyat
Dalam rangka membangun komunikasi secara efektif dengan pemangku kepentingan, terutama dalam kaitannya untuk meningkatkan dampak dari hasil pemeriksaan, Badan Pemeriksa Keuangan RI (BPK RI), menyelenggarakan sosialisasi dengan tema “Peranan BPK Dalam Mendorong Terwujudnya Kesejahteraan Rakyat” yang dilaksanakan pada Kamis, 22 Mei 2014, di Hotel Le Meridien, Jakarta.
Kegiatan yang dilaksanakan bertujuan untuk memberikan pemahaman mengenai tugas, fungsi, dan kewenangan BPK RI serta pencapaian kerja BPK RI dalam mendorong transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, serta memperoleh masukan dari para pemangku kepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja BPK RI.
Acara yang dihadiri oleh Walikota Jakarta Pusat, H. Saefullah Yusuf, Ketua Persatuan Wanita Betawi, Poppy Petra Lumbu, dan Mahasiswa se-Jabodetabek, menghadirkan nara sumber, Anggota BPK Ri, Bahrullah Akbar, Dosen Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka, Connie Chairunnisa, dengan moderator praktisi komunikasi, Melanie Putria Dewita Sari.
Dalam paparannya, Anggota BPK RI mengatakan bahwa upaya pencegahan korupsi tidak hanya menjadi tanggung jawab aparat penegak hukum saja, tetapi juga menjadi tugas seluruh lapisan masyarakat. Masyarakat bisa menjadi alat kontrol penyelenggara negara dalam pelaksanaan tugas dan kewenangannya.
BPK RI akan terus bersinergi dengan sejumlah pihak untuk peningkatan kesejahteraan rakyat. Dengan kewenangan yang dimilki, BPK RI akan terus mendorong agar para pemangku kebijakan negara menggunakan keuangan negara dengan baik, benar, transparan dan akuntabel.
“Kuncinya adalah transparan dan akuntabel, jika dua hal ini bisa dilakukan dengan konsisten, maka kesejahteraan rakyat akan terus meningkat,”jelas Anggota BPK RI.
Sementara itu, Dosen Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka, mengatakan permasalahan kesejahteraan rakyat perlu dipikirkan bersama seluruh elemen bangsa Indonesia yang berkaitan dengan lima aspek dasar, yaitu aspek sosial, aspek pendidikan, aspek pemberdayaan, aspek karakter, dan aspek peranan wanita.
Selain itu, demi terwujudnya kesejahteraan rakyat diharapkan tekad yang kuat dari seluruh elemen tata kelola negara, yaitu eksekutif, legislative, dan yudikatif untuk memerangi korupsi.
Dari kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan mutu hubungan kelembagaan BPK RI dengan pemangku kepentingan, serta meningkatnya pemahaman dan dukungan masyarakat terhadap peran BPK RI dalam mendorong terwujudnya tata kelola keuangan negara yang akuntabel dan transparan.