BERITA UTAMA

​

JAKARTA, Humas BPK - Wakil Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Agus Joko Pramono, sebagai Vice Chair United Nations Independent Audit Advisory Committee (UN IAAC), menghadiri pertemuan pimpinan UN IAAC dengan Management Committee PBB secara daring bersama Chair UN IAAC, Janet St. Laurent (Amerika Serikat), pada Rabu (13/4).

Pertemuan ini dipimpin oleh wakil dari Chef de Cabinet Sekretaris Jenderal PBB dan turut dihadiri oleh Bernando Mariano Jr. (Chief Information Technology Officer), Unaisi Vuniwaqa (Assistant Secretary-General for Safety and Security), Movses Abelian (Under-Secretary-General for General Assembly and Conference Management), Chandramouli Ramanathan (Controller), Joao F. (the United Nations Legal Counsel), Fitzroy Miller (UN IT Specialist), Tatiana Valovaya (Director-General of the United Nations Office di Geneva), dan Chaste Abiama (UN Human Resources Officer).

Dalam pertemuan tersebut disampaikan kembali mengenai peranan UN IAAC terhadap Sidang Umum PBB dengan kapasitas memberikan masukan kepada Sidang Umum atas tanggung jawab pengawasan pada ruang lingkup, hasil, dan efektivitas audit serta fungsi pengawasan lainnya. IAAC juga memberikan saran kepada Majelis Umum mengenai kualitas dan efektivitas keseluruhan prosedur manajemen risiko dan kerangka pengendalian internal organisasi.

Selanjutnya pimpinan IAAC juga menyampaikan mengenai informasi atas perkembangan pekerjaan IAAC selama setahun terakhir khususnya atas isu-isu penting termasuk: tren dalam rekomendasi kritis kepada badan pengawas; manajemen risiko perusahaan, terutama yang berkaitan dengan reformasi manajemen dan budaya organisasi; efektivitas Office of Internal Oversight Services (OIOS); tren dalam pelaporan keuangan organisasi; pernyataan pengendalian internal (SIC); serta koordinasi antar lembaga pengawasan.

Beberapa rekomendasi utama IAAC kepada badan pengawas (oversight bodies), antara lain bahwa rekomendasi dapat dilaksanakan dengan baik dan tepat waktu. Komite mencatat bahwa meski ada sedikit peningkatan di tahun 2020, implementasi rekomendasi Board of Auditors untuk entitas di bawah lingkup Sekretariat masih jauh lebih rendah daripada tingkat implementasi untuk unit di luar lingkup Sekretariat. Komite memberikan perhatian secara khusus pada UN-Habitat and International Residual Mechanism for the Criminal Tribunals yang terus memiliki tren negatif dalam persentase rekomendasi yang diterapkan. Tingkat implementasi UN-Habitat menurun dari 20% pada 2018 menjadi 5% pada 2020. Ini adalah risiko besar yang perlu mendapat perhatian dari Management Committee. Tingkat implementasi untuk sebagian besar organisasi di Sekretariat yang berkisar dari 8 % hingga 42% terlalu rendah untuk organisasi yang efektif dan akuntabel.

Dalam pertemuan tersebut Komite dalam hal ini IAAC, kembali mengingatkan agar Management Committee lebih memprioritaskan implementasi rekomendasi badan pengawas. Namun demikian, terkait dengan rekomendasi OIOS, Komite berharap Manajemen meningkatkan pelaksanaan rekomendasi kritis yang telah jatuh tempo. Komite juga mengakui upaya OIOS dalam perumusan rekomendasi, proses, dalam rangka perbaikan implementasi.

Komite juga menyinggung mengenai tingkat penerimaan yang rendah di beberapa entitas seperti UN-Habitat dan UNODC, yang dapat menjadi sumber masalah sistemik di entitas terkait, bahwa laporan/rekomendasi Joint Inspection Unit (JIU) yang mungkin tidak relevan untuk entitas tersebut. Komite percaya bahwa ada risiko atas temuan signifikan dari JIU yang tidak ditangani. Komite berharap untuk dilakukan dialog antara JIU, Management Commitee, serta entitas terkait untuk menjadi langkah yang baik dan akan mengembangkan strategi yang akan dilakukan.

Isu lain yang juga dibahas dalam pertemuan ini adalah rekomendasi terkati Enterprise Risk Management (ERM), yang menurut Komite, ERM sudah menuju ke arah yang benar dalam memprioritaskan kerangka kerja manajemen risiko yang kuat sebagai bagian dari sistem akuntabilitas. Komite akan terus memantau upaya Manajemen untuk memperluas penerapan ERM di seluruh Organisasi dan mengembangkan dan menerapkan rencana mitigasi risiko untuk mengatasi risiko kritis yang diidentifikasi melalui ERM. Sedangkan terkait OIOS, Komite menyampaikan kepada Manajemen isu terkait audit kinerja, isu masalah kekosongan sumber daya manusia di OIOS dan isu ketepatan waktu jadwal audit investigatif. Komite juga menyampaikan mengenai tren dalam laporan keuangan organisasi, yang antara lain adalah penerbitan laporan atas pengendalian internal organisasi, serta pentingnya peranan Internal Control Advisory Group yang membantu organisasi.

Melalui pertemuan ini, Komite menjalankan fungsi peningkatan dan fasilitasi koordinasi dan kerjasama antar fungsi Oversight PBB dimana Komite menekankan kepada Management Committee pentingnya koordinasi di antara oversight bodies. Komite juga mendukung melalui mengadakan pertemuan dengan Board of Auditors, OIOS, dan JIU.

Selain itu disampaikan bahwa Komite juga menyelenggarakan rutin pertemuan dengan UN System Oversight Committees, dan mengirimkan surat kepada Secretary-General, dimana membahas hal-hal penting mengenai (i) UN System Data Cube Initiative, untuk meningkatkan kualitas data dan memastikan data keuangan PBB yang tepat waktu, andal, dapat diverifikasi, dan dapat dibandingkan di seluruh sistem dan tingkat entitas; (ii) strategi data di seluruh Sistem PBB; (iii) interaksi kelompok dengan JIU atas isu-isu cyber-security, fungsi etik, kelangsungan bisnis dan mitra pelaksana, serta (iv) diskusi mengenai masa depan SDM sistem PBB, termasuk potensi sharing knowledge dari ILO melalui sistem PBB, ataupun melalui HLCM, dan jaringan SDM.

Selanjutnya agenda IAAC akan dilanjutkan dengan 58th meeting of UN IAAC yang berlangsung pada 19 s.d 21 April 2022. Melalui peran Wakil Ketua BPK sebagai anggota IAAC PBB, Indonesia dapat lebih berperan dan berkontribusi dalam meningkatkan dan memfasilitasi kerja sama pengawasan di lembaga-lembaga di bawah PBB. Selain itu, BPK dan Indonesia dapat meningkatkan kiprah dan jaringan di dunia internasional.