Pemda Harus Menerapkan SAP Berbasis Akrual
Saat ini akuntabilitas dan transparansi dalam laporan keuangan sering menjadi problem bagi daerah. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) belum mampu memberikan kepuasan atau keyakinan terhadap masyarakat. Hal tersebut diungkapkan oleh Anggota VI Badan Pemeriksa Keuangan RI (BPK RI), Bahrullah Akbar pada sosialisasi tentang Implementasi Akuntansi Berbasis Akrual pada Penyusunan LKPD dan Implikasinya Terhadap Opini BPK yang diselenggarakan di Aula Kampus Institut Pendidikan Dalam Negeri (IPDN) Praya Lombok Tengah, Selasa (3/2).
“Untuk itu, saya ingatkan kepada daerah-daerah untuk meyiapkan diri dengan aturan-aturan yang menyangkut tata kelola keuangan yang berbasis Standar Akuntansi Pemerintah, hal tersebut dikarenakan indikator pertanggungjawaban keuangan terlihat dari laporan keuangan yang baik,” tegas Anggota VI BPK.
Dihadapan Auditor Utama Keuangan Negara VI BPK RI, Kepala Daerah Provinsi NTB, Bali dan NTT serta Praja IPDN, Anggota VI BPK mengatakan penerapan SAP berbasis akrual diharapkan menjadi motivasi meningkatkan transparansi, tata kelola, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Semua daerah harus segera mengambil langkah strategis dalam bentuk penyiapan regulasi, penyiapan SDM, dan penyesuaian aplikasi.
Sosialisasi yang bertujuan untuk memberikan kesamaan pemahaman kepada DPRD dan Pemerintah Daerah mengenai penerapan SAP berbasis akrual dalam penyusunan LKPD tersebut juga menghadirkan narasumber lainnya, yaitu Anggota III BPK, Eddy Mulyadi Soepardi yang memberikan pemaparan mengenai Dampak Penerapan Basis Akrual Dalam Pemeriksaan Atas LKPD, Direktur Pelaksanaan dan Tanggung Jawab Keuangan Daerah Kemendagri, Syarifuddin, Komite Standar Akuntansi Pemerintahan, Jan Hoesada, dan Deputi Pengawas Keuangan Daerah pada BPKP, Dadang Kurnia.
Dari sosialisasi ini dapat diketahui mengenai gambaran kesiapan Pemerintah Daerah yang akan menerapkan SAP berbasis akrual dalam penyusunan LKPD, kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah dalam menerapkan SAP berbasis akrual serta dampak penerapan SAP berbasis akrual terhadap opini atas LKPD Tahun 2015.