Peresmian Perpustakaan Riset BPK untuk Mendukung Pemahaman Publik tentang Tata Kelola dan Akuntabilitas Keuangan Negara
Wakil Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Bahrullah Akbar didampingi Wakil Menteri Keuangan sekaligus Ketua Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), Mardiasmo, Sekretaris Jenderal BPK, Bahtiar Arif, dan Sekretaris Jenderal Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti), Ainun Na’im meresmikan Perpustakaan Riset BPK di Kantor Pusat BPK pada Kamis (28/6).
Perpustakaan Riset BPK dibangun untuk mendukung riset tata kelola dan akuntabilitas keuangan negara, dengan menyediakan data, informasi, dan pengetahuan mengenai keuangan sektor publik yang terdiri atas 21.852 eksemplar buku dengan 17.410 judul buku, serta e-books, dan e-journal. Perpustakaan BPK juga bekerja sama dengan Pusat Informasi dan Komunikasi BPK untuk membuka akses publik terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan BPK sebagai bahan riset.
Dalam sambutannya, Wakil Ketua BPK RI mengatakan BPK menyadari untuk mencapai tata kelola dan akuntabiltas keuangan negara yang kredibel tidak hanya melalui pemeriksaan saja namun juga tidak kalah pentingnya adalah kesadaran publik untuk memahami tata kelola dan akuntabilitas keuangan negara. Pemahaman publik mengenai tata kelola dan akuntabilitas keuangan negara akan semakin baik apabila didukung literasi yang baik pula. Dalam tata kelola dan akuntabilitas keuangan negara ini terdapat isu-isu penting seperti, korupsi, pengelolaan hutang negara, pengelolaan barang milik negara, pengelolaan Badan Usaha Milik Negara, dan kontrak-kontrak yang terkait dengan kekayaan negara yang sering menjadi perhatian publik, dan isu-isu penting tersebut selalu menjadi perhatian BPK dan oleh karena itu menjadi obyek pemeriksaan BPK.
“Sejalan dengan hal tersebut BPK merasa perlu membuat terobosan untuk mendorong peran aktif publik dalam melakukan riset mengenai tata kelola dan akuntabilitas keuangan negara. Hasil riset tersebut akan berguna untuk menambah literasi publik dalam memahami tata kelola dan akuntabilitas keuangan negara, oleh karena itu BPK perlu membangun dan menyediakan perpustakaan dengan koleksi buku-buku maupun jurnal mengenai tata kelola keuangan negara”, jelas Wakil Ketua BPK.
Sebagai pendukung keberadaan perpustakaan riset, sejak 2015 BPK telah menerbitkan jurnal Tata Kelola dan Akuntabilitas Keuangan Negara (Jurnal TAKEN) yang terbit tiap semester, yang berisi tulisan hasil penelitian maupun tinjauan ilmiah terkait tata kelola dan akuntabilitas keuangan negara. Dalam kesempatan ini, Menristekdikti melalui Sekretaris Jenderal Kemenristekdikti juga menyampaikan surat keputusan mengenai akreditasi Jurnal Tata Kelola dan Akuntabilitas Keuangan Negara BPK.
Setelah dilakukan Peresmian Perpustakaan Riset, acara dilanjutkan dengan Diskusi Panel yang bertema “Literasi Tata Kelola dan Akuntabilitas Keuangan Negara”. Diskusi ini menghadirkan narasumber Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo, Kepala Perpustakaan Nasional RI Muhammad Syarif Bando, serta Wakil Rektor Universitas Indonesia Adi Zakaria Afiff.
Melalui diskusi panel ini diharapkan peserta memahami pentingnya literasi tata kelola dan akuntabilitas keuangan negara, membangun komunikasi antar-pemangku kepentingan untuk suksesnya literasi, serta pengembangan dan penelitian terkait tata kelola dan akuntabilitas keuangan negara terkait akuntansi sektor publik.