Anggota I BPK: Opini WTP Mencerminkan Peningkatkan Kualitas Tatakelola dan Pertanggungjwaban Keuangan yang Semakin Tertib dan Akuntabel
JAKARTA, Humas BPK - Dalam pemeriksaan atas laporan keuangan (LK) Kementerian Pertahanan (Kemhan) tahun 2023, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tidak menemukan permasalahan signifikan yang berdampak kepada kewajaran penyajian LK. Dengan demikian, opini atas LK Kementerian Pertahanan tahun 2023 kembali memperoleh predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
"Opini tersebut mencerminkan peningkatkan kualitas tatakelola dan pertanggungjwaban keuangan yang semakin tertib dan akuntabel," ujar Anggota I BPK/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara I Nyoman Adhi Suryadnyana saat menyerahkan laporan hasil pemeriksaan (LHP) atas laporan keuangan tersebut, kepada Wakil Menteri Pertahanan Muhammad Herindra, di Jakarta, Senin (5/8).
"BPK sangat mengapreasiasi upaya Kemhan yang telah berhasil mempertahankan opini tersebut sejak tahun 2018. Hal ini merupakan hasil kerja keras dari seluruh jajaran Kemhan dan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam mengelola dan mempertanggungjawabkan keuangan negara," tambahnya.
Meskipun demikian, BPK masih menemukan beberapa kelemahan dalam tata kelola pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang perlu diperbaiki, diantaranya alokasi anggaran/dana kontijensi untuk kegiatan yang bersifat darurat dan tidak terencana belum tersedia, dan realisasi belanja barang dan belanja modal belum sepenuhnya efektif dan efisien serta taat azas. Atas kelemahan tersebut, maka BPK memberikan sejumlah rekomendasi untuk dilakukan perbaikan.
"Sebelum LHP ini kami terbitkan, dalam rangka menindaklanjuti kelebihan bayar, pihak Kemhan dan TNI serta pihak lain yang terkait telah melakukan penyetoran ke kas negara. BPK menyampaikan apresiasi atas tindak lanjut temuan pemeriksaan BPK ketika pemeriksaan masih berlangsung," ungkapnya.
Lebih lanjut, Anggota I BPK menegaskan bahwa tugas BPK tidak berhenti setelah LHP diserahkan, tetapi akan berlanjut hingga entitas menindaklanjuti seluruh hasil pemeriksaannya. Oleh karena itu, komitmen Kemhan untuk mewujudkan akuntabilitas tidak saja diukur dari opini, tetapi yang tidak kalah pentingnya adalah komitmen untuk menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK.
"BPK mencatat penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan Kemhan sampai dengan tahun 2023 menunjukkan terdapat 1.522 rekomendasi, dengan 78,38% yang telah ditindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi, dan hanya 2,17% yang belum ditindaklanjuti," imbuhnya.
Menutup sambutannya, Anggota I BPK menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Menteri Pertahanan dan Wakil Menteri Pertahanan, Panglima TNI, para Kepala Staf Angkatan, beserta jajaran atas komitmennya dalam mewujudkan pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel, serta atas kerja sama yang baik selama proses pemeriksaan BPK, sehingga dapat berjalan dengan lancar dan selesai tepat waktu.
Hadir dalam kegiatan ini, Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, Kepala Staf Umum TNI Letjen TNI Bambang Ismawan, Auditor Utama Keuangan Negara I Akhsanul Khaq, para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan pejabat struktural di lingkungan Kemhan dan TNI dan tim pemeriksa BPK