BERITA UTAMA

Selasa, 23 September 2014, Dalam rangka memberikan pemahaman tentang pentingnya fungsi pengawasan pengelolaan keuangan negara, serta mendorong optimalisasi pengawasan pengelolaan keuangan negara untuk mewujudkan good governance dan clean goverment, Badan Pemeriksa Keuangan RI (BPK RI) menyelenggarakan acara “BPK Goes To Campus” yang dilaksanakan di Ruang Seminar Timur FISIPOL, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Acara yang bertema “Fungsi Pengawasan Keuangan Negara” menghadirkan nara sumber Anggota VII BPK RI, Bahrullah Akbar, Direktur Utama PT Bank Mandiri (Persero), Budi Gunadi Sadikin, dan dihadiri oleh Auditor Utama Keuangan Negara VII BPK RI, Abdul Latief, Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Gadjah Mada, Erwan Agus Purwanto, pimpinan cabang BUMN di wilayah Provinsi DI Yogyakarta serta para mahasiswa Pasca Sarjana Hubungan Internasional Universitas Gadjah Mada.

Anggota VII BPK RI yang memberikan pemaparan mengenai Fungsi Pengawasan Keuangan Negara mengatakan bahwa tujuan bernegara seperti yang dicetuskan oleh para Founding Fathers dalam pembukaan UUD 1945 adalah perlindungan terhadap warga negara, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan melaksanakan ketertiban dunia.

Kekuasaan atas pengelolaan keuangan negara digunakan untuk mencapai tujuan negara, dengan demikian maka pengawasan atas pengelolaan keuangan negara menjadi suatu keharusan, oleh karena itu diperlukan fungsi lembaga pengawas pemerintah baik itu internal maupun eksternal untuk mengawasi keuangan negara.

Mengelola keuangan negara itu ada tiga fungsi yaitu, APBD, APBN dan BUMN yang semuanya harus terintegrasi dan saling mendukung. APBD mempengaruhi fiskal keuangan keuangan daerah, APBN dalam arti luas mempunyai fungsi fiskal, moneter dan kekayaan yang dipisahkan, sedangkan BUMN sebagai Quasi Profit Organization dibentuk sebagai nasionalisasi aset, industri bagi masyarakat umum, serta industri strategis.

BPK RI sebagai pengawas/pemeriksa eksternal mendorong transparansi dan akuntabilitas keuangan negara tersebut, dalam hal ini BUMN, karena BUMN menerima dana subsidi dan PSO dari APBN yang jumlahnya triliunan rupiah yang tujuannya untuk kemakmuran rakyat.

“Ke depan, BPK RI berharap, BUMN dapat menjadi engine pertumbuhan ekonomi sehingga akan tercipta kemakmuran di Indonesia, kuncinya adalah transparansi dalam mengelola keuangan negara tersebut,”ungkap Anggota VII BPK RI.

Dari kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pemahaman para pemangku kepentingan BPK RI tentang keberadaan BPK RI sebagai lembaga pemeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, serta membangun transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara.