BPK RI Sepakati Cara Mengakses Data dengan BUMN
Senin, 14 Maret 2011, Sekretaris Jenderal BPK RI, Hendar Ristriawan menandatangani kesepakatan bersama dengan 16 pimpinan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di Auditorium Kantor Pusat BPK RI, Jakarta. Nota kesepahaman berisi tentang Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi untuk Akses Data dalam rangka Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. BUMN tersebut adalah PT Jasa Marga (Persero) Tbk, PT Wijaya Karya (Persero) Tbk, PT Adhi Karya (Persero) Tbk, PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk, PT Waskita Karya (Persero), PT Hutama Karya (Persero), PT Istaka Karya (Persero), PT Brantas Abipraya (Persero), Perum Perumnas, PT Nindya Karya (Persero), PT Bina Karya (Persero), PT Indra Karya (Persero), PT Yodya Karya (Persero), PT Virama Karya (Persero), PT Indah Karya (Persero), dan PT Amarta Karya (Persero). Sebelumnya, BPK telah melakukan penandatanganan kesepakatan bersama dengan 6 lembaga Negara, 73 kementerian negara/lembaga, dan 9 BUMN.
Acara penandatanganan kesepakatan ini disaksikan oleh Ketua BPK, Hadi Poernomo, Anggota I BPK, Moermahadi Soerja Djanegara, Anggota IV BPK, Ali Masykur Musa, Anggota V BPK, Sapto Amal Damandari, Anggota VI BPK, Rizal Djalil, Menteri Negara BUMN, Mustafa Abubakar, serta pejabat di lingkungan BUMN.
Melalui kesepakatan bersama ini, akan dibentuk pusat data BPK dengan menggabungkan data elektronik BPK (E-BPK) dengan data elektronik auditee (E-Auditee). Selain mempermudah pelaksanaan pemeriksaan BPK, juga dapat mendorong transparansi dan akuntabilitas data auditee. Oleh BPK konsep ini disebut dengan ”BPK Sinergi”. Tujuan BPK Sinergi adalah mewujudkan efektifitas pemeriksaan BPK guna mendorong optimalisasi pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang transparan dan akuntabel. BPK mengharapkan melalui BPK Sinergi tersebut akan memberikan manfaat yaitu : 1) mengurangi KKN secara sistemik; 2) mendukung optimalisasi penerimaan negara; 3) mendukung efisiensi dan efektifitas pengeluaran negara; 4) mengoptimalkan tindak lanjut temuan BPK; dan 5) mengoptimalkan pemeriksaan kinerja. Apabila inisiatif BPK Sinergi tersebut dapat direalisasikan maka optimalisasi pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara akan lebih cepat terwujud.
