Forum BPK Mendengar
Semakin kuatnya peran Badan Pemeriksa Keuangan RI (BPK RI) sebagai satu-satunya lembaga pemeriksa keuangan negara, menuntut BPK RI untuk mengelola efektivitas kerja sama dan komunikasi dengan para pemangku kepentingan, terutama dalam kaitannya untuk meningkatkan dampak dari hasil pemeriksaan dan produk BPK RI lainnya.
Guna menjembatani para pemangku kepentingan dalam menyuarakan pandangan, penilaian, dan harapannya terhadap BPK RI, BPK RI mengadakan kegiatan “Forum BPK Mendengar” yang dilaksanakan pada Kamis, 16 Januari 2014, di Auditorium Kantor BPK RI, Jakarta.
Acara dibuka secara resmi oleh Ketua BPK RI, Hadi Poernomo, dihadiri oleh Wakil Ketua BPK RI, Hasan Bisri, para Anggota BPK RI, Pejabat eselon I,II,III, dan IV di lingkungan BPK RI bertujuan untuk meningkatkan hubungan yang baik serta memperoleh masukan dari para pemangku kepentingan.
Forum yang diselenggarakan dalam bentuk one-way communication, menghadirkan nara sumber yang merupakan pemangku kepentingan BPK RI yang berasal dari berbagai unsur yaitu Lembaga Perwakilan, Kementerian Negara, Pemerintah Daerah, BUMN, Aparat Penegak Hukum, Asosiasi Profesi, dan Media Massa juga bertujuan untuk lebih meningkatkan kinerja BPK RI dan meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi BPK RI dalam mendorong terwujudnya tata kelola keuangan negara yang akuntabel dan transparan.
Hadir sebagai nara sumber pada forum tersebut Wakil Ketua DPR RI, Priyo Budi Santoso, Wakil Menteri Kesehatan, Ali Ghufron Mukti, Ketua Asosiasi Pemerintahan Provinsi Seluruh Indonesia, Syahrul Yasin Limpo, Irwasum Polri, Anton Bachrul Alam, Jampidsus Kejaksaan Agung, R. Widyo Pramono, Ketua Institut Akuntan Publik Indonesia, Tarkosunaryo, Direktur Utama PT Garuda Indonesia, Emirsyah Satar,s erta Pemred Majalah Tempo, Arif Zulkifli, dan Pemred Detik.Com, Arifin Asyhad.
Dalam sambutannya, Ketua BPK RI mengatakan, Forum BPK Mendengar yang dilaksanakan kali ini merupakan forum yang ke lima sejak pertama kali diselenggarakan pada Tahun 2010. Banyak masukan dan manfaat yang diperoleh BPK RI dari Forum BPK Mendengar ini.
Masukan dari pemangku kepentingan tersebut antara lain mungkinkah BPK RI dapat mewujudkan transparansi dan akuntabel yang nyata. Dari masukan tersebut, ternyata BPK RI mampu mewujudkan transparan dan akuntabel dengan cara, BPK RI bisa memetakan anggaran keuangan negara melalui CCTV pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara, baik itu Pemerintah Pusat (APBN) yang terdapat di 177 Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN), Pemerintah Daerah (APBD) terdapat di 26 BPD, dan BUMN/BUMD yang terdapat dibeberapa Bank BUMN.
Dengan cara tersebut, BPK RI dapat mengakses dan memonitor semua rekening para pengelola keuangan negara. “Pengelolaan keuangan negara dan pertanggungjawabannya diuji secara sistemik, sehingga BPK RI dapat men-trace, men-track, dan menelusuri transaksi-transaksi untuk memperoleh keyakinan atas kebenaran jumlahnya, kelengkapan rinciannya, dan kejelasan sumber keuangannya. Melalui cara tersebut BPK RI dapat menguji akuntabilitas dari Kementerian/Lembaga, Pemerintah Pusat/Daerah tanpa ada intervensi dari pihak manapun,”jelas Ketua.
Sementara itu, salah satu nara sumber pada Forum BPK Mendengar, Syahrul Yasin Limpo, mengatakan, Bahwa BPK RI bukan satu-satunya yang melakukan pemeriksaan, tetapi ada APIP, BPKP, dan Irjen, sehingga dibutuhkan persamaan persepsi dari sebuah nilai pada saat melakukan pemeriksaan. BPK RI juga diharapkan tidak hanya melakukan pemeriksaan tetapi juga melakukan dan pengawasan terhadap entitas yang diperiksa.
BPK RI juga diharapkan dapat memberikan guidance kepada entitas yang diperiksa, sehingga entitas yang diperiksa menjadi tahu mana yang benar. Selain itu, BPK RI diharapkan dapat memberikan frame yang sesuai aturan karena ada rambu-rambu yang harus dipatuhi oleh entitas menurut aturan yang berlaku.
Selanjutnya, APIP dan BPKP dapat dijadikan rujukan oleh BPK RI pada saat melakukan pemeriksaan, dan BPK RI diharapkan dapat membuka diri dan memberikan respon terhadap permasalahan yang terjadi, sehingga tidak terjadi lagi permasalahan yang sama pada tahun-tahun mendatang.
Dari hasil Forum BPK Mendengar ini diharapkan menjadi salah satu sumber bagi manajemen BPK RI dalam merumuskan kebijakan strategis BPK RI.