BERITA UTAMA

IHPS II Tahun 2021 Memuat Hasil Pemeriksaan Tematik atas Dua Prioritas Nasional

BOGOR, Humas BPK - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyerahkan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II Tahun 2021 kepada Presiden RI, Joko Widodo, di Istana Kepresidenan Bogor, Kota Bogor, pada Jumat (03/06). IHPS tersebut diserahkan oleh Ketua BPK, Isma Yatun, didampingi oleh para Pimpinan BPK.

Dalam sambutannya, Ketua BPK mengatakan BPK melakukan pemeriksaan tematik atas dua prioritas nasional sesuai Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2021, yaitu penguatan ketahanan ekonomi dan pembangunan sumber daya manusia (SDM).

Pemeriksaan tematik tersebut terdiri atas 256 pemeriksaan kinerja dan 38 pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (DTT)-Kepatuhan yang dilaksanakan pada 35 objek pemeriksaan pemerintah pusat, 256 objek pemeriksaan pemerintah daerah, dan 3 objek pemeriksaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Berdasarkan pemeriksaan tersebut, Ketua BPK mengungkapkan beberapa permasalahan yang perlu mendapat perhatian pemerintah.

"Hasil pemeriksaan prioritas nasional penguatan ketahanan ekonomi mengungkapkan permasalahan, antara lain Kementerian Pertanian belum dapat menggambarkan pemenuhan kebutuhan padi dan jagung sampai ke tingkat provinsi atau kabupaten melalui pemanfaatan sistem informasi pangan," ujar Ketua BPK.

Selain itu, Ketua BPK menyebut, perencanaan kegiatan pembangunan food estate belum berdasarkan data dan informasi yang valid, serta belum sesuai dengan perencanaan lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B).

Sementara itu, hasil pemeriksaan prioritas nasional pembangunan SDM mengungkapkan permasalahan, antara lain bantuan program kartu prakerja kepada 119.494 peserta sebesar Rp289,85 miliar pada Kemenko Bidang Perekonomian terindikasi tidak tepat sasaran, karena diterima oleh pekerja atau buruh yang memiliki gaji atau upah di atas Rp3,50 juta.

IHPS II Tahun 2021 memuat ringkasan dari 535 laporan hasil pemeriksaan (LHP) yang terdiri dari 3 LHP Keuangan, 317 LHP Kinerja, 215 LHP DTT. Dalam IHPS II Tahun 2021, BPK mengungkap 4.555 temuan yang memuat 6.011 permasalahan.

Sebanyak 53% atau 3.173 permasalahan berkaitan dengan ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan, kemudian 29% atau 1.720 permasalahan ketidakpatuhan, dan 18% atau 1.118 permasalahan terkait kelemahan sistem pengendalian intern (SPI).

Turut hadir dalam penyerahan IHPS tersebut yaitu Anggota I BPK/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara I, Nyoman Adhi Suryadnyana, Anggota II BPK/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara II, Daniel Lumban Tobing, Anggota IV BPK/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara IV, Haerul Saleh, dan Anggota VII BPK/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara VII, Hendra Susanto.

Bagikan konten ini: