BERITA UTAMA

Badan Pemeriksa Keuangan RI berinisiatif menciptakan sistem monitoring yang kuat terhadap keuangan negara melalui Sinergi Sistem Informasi, pembentukan Pusat Data Nasional serta elektronik audit (e-audit). Melalui sistem monitoring yang kuat, BPK yakin dapat menghapus KKN dan meningkatkan penerimaan negara secara sistemik menuju kesejahteraan rakyat.

Hal tersebut disampaikan Ketua BPK, Hadi Poernomo dalam acara Pertemuan Puncak Pemimpin Redaksi Tahun 2013 “Kongres Kebangsaan : Menggagas Kembali Haluan Bangsa Menuju 100 Tahun Indonesia Merdeka” di Birawa Assembly Hall, Hotel Bidakara Jakarta, 10 Desember 2013.

“Kita harus menguatkan monitoring. Kami munculkan dengan nama Sinergi Sistem Informasi (SSI). Jadi kami mengumpulkan output-output sistem informasi dari kementerian/lembaga menjadi satu di Pusat Data Nasional (PDN),” ungkap Hadi Poernomo.

Pada acara yang dihadiri pimpinan lembaga negara, pimpinan kementerian/lembaga, para ketua partai, pejabat daerah, akademisi, serta pemimpin redaksi media massa, Ketua BPK menjelaskan pentingnya transparansi dan akuntabilitas. Sejalan dengan SSI dan terbentuknya PDN, BPK berupaya mewujudkan transparansi dan akuntabilitas melalui pemeriksaan secara elektronik (e-audit).

Menurut Ketua BPK, e-audit akan menghasilkan, antara lain, kepastian hukum, menghapus KKN secara sistemik serta meningkatkan penerimaan negara. “KKN terjadi karena adanya niat dan kesempatan. Jika kesempatannya kita tutup, maka niatnya terpaksa berhenti, sehingga KKN-nya tidak terjadi,” tegas Hadi Poernomo.

Dijelaskan juga bahwa secara sistem, BPK dapat membuat laporan keuangan tandingan kementerian/lembaga/pemerintah daerah. “Ini idealnya, karena APBN yang berjumlah sekitar Rp1500 triliun hanya berada di 177 kantor pelayanan perbendaharaan negara. Jika data dari 177 kantor tersebut dapat ditarik, maka BPK bisa membuat laporan keuangan tandingan sebelum entitas melaporkannya ke BPK. Begitu juga dengan APBD yang ada di 33 Bank Pembangunan Daerah. Ini upaya preventif BPK,” jelas Ketua.