BERITA UTAMA

JAKARTA, Humas BPK - Salah satu kunci agar berhasil mengatasi krisis akibat Pandemi Covid-19 adalah kepemimpinan yang tangguh di semua lini. Hal ini diperlukan mengingat dampak yang saat ini terjadi berdimensi luas dan di tengah ketidakpastian yang tinggi.

Wakil Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Agus Joko Pramono mengatakan dalam situasi seperti saat ini, kepemimpinan yang tangguh akan mampu menentukan arah yang tepat, mengoptimalkan potensi dan menyamakan irama dan gerak langkah melalui sinergi dan kolaborasi berbagai pemangku kepentingan untuk mencapai tujuan yang sama.

"Dan pada hari ini, BPK mengundang Menteri Dalam Negeri dan empat Kepala Daerah, untuk mendapat gambaran sekaligus memahami pentingnya aspek kepemimpinan dan strategi masing-masing daerah dalam merespon pandemi COVID-19 yang tentunya akan sangat bermanfaat dalam penyusunan Foresight BPK," ujar Wakil Ketua BPK dalam Webinar Seri III "Kebijakan Pemerintah Daerah, Peluang, Tantangan, dan Kepemimpinan di Masa dan Pasca Pandemi COVID-19", di Jakarta, Kamis (17/6).

Webinar ini merupakan rangkaian terakhir dari tiga seri webinar. Sebelumnya, pada 27 April 2021 berlangsung webinar pertama dengan narasumber dari praktisi, akademisi, profesi, pelaku usaha, dan pengamat di berbagai sektor. Selanjutnya, pada 15 Juni 2021 berlangsung webinar dengan narasumber para pimpinan kementerian/lembaga untuk memahami dampak dan proyeksi bidang masing-masing pada masa dan pascapandemi Covid-19.

Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara V BPK Bahrullah Akbar (Anggota V BPK) mengatakan, kelangkaan sumber daya (Scarcity) adalah sesuatu yang pasti akan dihadapi pemerintahan dimanapun di dunia. Baik keterbatasan sumber anggaran, keterbatasan kewenangan, maupun keterbatasan informasi.

Oleh karena itu, sebagai pemimpin daerah, Gubernur, Bupati, Walikota hendaknya dapat mengoptimalkan sumber daya yang ada. "Penting bagi seorang pemimpin untuk mengetahui keadaan yang riil terjadi di lapangan supaya pengambilan keputusan yang tepat dapat diambil sesuai kewenangannya," kata Anggota V BPK.

Dalam proses pengambilan keputusan, BPK berpendapat bahwa pengambilan kebijakan harus disertai bukti atau evidence yang akurat dan solid. Anggota V BPK menjelaskan, evidence based policymaking merupakan sebuah prinsip pengambilan keputusan bagi pimpinan yang akan membawa kesejahteraan bagi masyarakat karena didukung oleh bukti di lapangan.

"Bukan siklus sebaliknya, Policy-based evidence-making, atau penerapan kebijakan yang dilakukan terlebih dahulu baru diikuti pencarian bukti-bukti yang relevan dan menguatkan kebijakan," jelasnya dalam kegiatan yang juga dihadiri oleh Ketua BPK Agung Firman Sampurna dan seluruh Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara.

Senada dengan yang disampaikan oleh Anggota V BPK, Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara VI BPK Harry Azhar Azis (Anggota VI BPK) mengutarakan bahwa dampak pandemi Covid-19 ini juga menuntut dilakukannya penguatan kapasitas daerah.

Pada level daerah, aspek keuangan daerah perlu meningkatkan kapasitas fiskal untuk membiayai risiko pandemi dan tetap menjalankan pemerintahan atau bahkan melanjutkan pembangunan. Sedangkan pada aspek penanganan kemanusiaan, pemerintah daerah harus meningkatkan kapasitas inti kesehatan dengan secara lengkap mulai dari tenaga kesehatan, fasilitas kesehatan (rumah sakit dan tempat perawatan), alat kesehatan, dan ketersediaan farmasi.

Selain itu, lanjut Harry Azhar, pemerintah daerah (Pemda) juga perlu mendesain ulang pelaksanaan keberlangsungan dan keberlanjutan pelaksanaan pendidikan serta pemberian bantuan sosial bagi masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19. Selanjutnya pada aspek kewilayahan, pemerintah daerah merespon pandemi Covid-19 dengan menyusun regulasi dan penjagaan wilayah melalui PSBB.

Pandemi Covid-19 menuntut BPK dan pemerintah untuk saling bersinergi dan bekerja sama dalam mencapai tujuan negara. Oleh karena itu, BPK perlu melaksanakan pemeriksaan untuk berkontribusi pada kesejahteraan rakyat.

​

"Untuk itu, strategi pemeriksaan BPK dalam mengawal agenda pembangunan nasional melalui pemeriksaan tematik nasional dan memperhatikan isu kedaerahan melalui pemeriksaan tematik nasional harus diimplementasikan dengan sebaik mungkin," ungkap Anggota VI BPK.

"Keberhasilan BPK dalam menerapkan strategi pemeriksaan tersebut bermanfaat untuk memberikan rekomendasi strategis yang bersifat alternatif kebijakan untuk masa depan," pungkasnya.

Kegiatan webinar ini juga turut dihadiri oleh para pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama di lingkungan BPK, serta para pelaksana BPK. Selain internal BPK, webinar ini juga disaksikan oleh masyarakat secara umum melalui live streaming Youtube BPK Official.