BERITA UTAMA

NEW YORK, Humas BPK - Wakil Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Agus Joko Pramono, mewakili Indonesia sebagai pembicara dalam First Global Workshop for the Voluntary National Review (VNR) to be presented at 2023 High-Level Political Forum for Sustainable Development (HLPF) yang diselenggarakan di ILO Training Center, Turin, Italia, pada 6-7 Desember 2022.

Wakil Ketua BPK memenuhi undangan sebagai pembicara di sela kegiatannya menghadiri pertemuan tahunan United Nations (UN) Independent Advisory Audit Committee (IAAC) di New York, Amerika Serikat. UN Development Economic and Social Affairs (UN DESA) menyelenggarakan First Global Workshop for the VNR ini secara hybrid untuk mengumpulkan informasi dari negara-negara peserta HLPF yang berpartisipasi melakukan VNR pada tahun 2023. VNR pada prinsipnya menggambarkan pencapaian suatu negara dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan.

Acara yang dibuka oleh Dewan Ekonomi dan Sosial PBB (United Nations Economic and Social Council/ECOSOC) ini bertujuan untuk memfasilitasi peserta dalam berbagi pengetahuan dan pengalaman dalam melaksanakan VNR, termasuk keberhasilan, tantangan, dan lessons learned dalam rangka mempercepat pencapaian agenda 2030. Tercatat sebanyak 42 negara peserta yang mengikuti forum ini.

Dalam forum ini, Wakil Ketua BPK memaparkan peran dan pengalaman BPK dalam meningkatkan kualitas dan kredibilitas VNR tahun 2021 sebelum disampaikan kepada HLPF. BPK merupakan Supreme Audit Institution (SAI) pertama yang menerapkan reviu atas VNR yang disusun pemerintah.

Reviu atas VNR tahun 2021 dilakukan melalui mekanisme hot review, yaitu dilakukan sebelum laporan VNR disampaikan kepada UN HLPF. Reviu tersebut dilakukan dengan menggunakan pendekatan INCOSAI XII dan INTOSAI strategic plan 2017-2022 yaitu: (1) BPK melakukan penilaian atas kesiapan VNR; (2) BPK melakukan audit kinerja terkait dengan Sustainable Development Goals (SDGs); (3) BPK menilai pelaksanaan SDG 16 dan 17; dan (4) BPK menjadi model bagi organisasi pemerintah lainnya dalam hal transparansi dan akuntabilitas, antara lain dengan menerbitkan Sustainability Report tahun 2020 dan melakukan reviu atas VNR tahun 2021.

Reviu atas VNR berhasil dicapai setelah melalui berbagai tantangan. Tantangan yang dihadapi antara lain: (1) tidak adanya tolok ukur dari SAI lain sehingga mendorong BPK untuk learning by doing; (2) keterbatasan waktu mendorong BPK untuk mengoptimalkan penggunaan big data management and analytics; dan (3) reviu dilakukan sebelum laporan VNR diterbitkan, sehingga untuk mendapatkan dukungan pemerintah, BPK secara intensif berkolaborasi dengan pemerintah untuk memastikan reviu atas VNR dan laporan VNR selesai tepat waktu serta untuk memitigasi risiko validitas data.

Faktor yang menjadi kunci keberhasilan reviu atas VNR antara lain: (1) BPK melakukan perencanaan audit atas SDG sebelum melakukan reviu untuk dapat menentukan area-area yang akan menjadi fokus; (2) adanya kerangka dan kriteria yang disepakati antara pemerintah dan BPK untuk mengatasi timbulnya resistensi selama proses reviu; (3) terbangunnya awareness bersama untuk memiliki VNR yang komprehensif, berkualitas dan berbasis bukti; serta (4) penting bagi SAI untuk melakukan audit SDGs dalam rangka memperkuat pemantauan dan evaluasi implementasi SDGs.

Peserta dari berbagai negara sangat antusias untuk merespon dan memberikan pertanyaan kepada Wakil Ketua BPK. Kesempatan berbagi pengalaman dan pengetahuan tersebut ditutup Wakil Ketua BPK yang menyampaikan bahwa "this is not the end. Even this is not the beginning of the end, but this is the end of the beginning". Beliau menghimbau agar peserta menjadikan momen ini sebagai titik awal yang baik untuk saling berbagi pengalaman dan saling bekerja sama antar stakeholders dan antar negara untuk menjadikan bumi yang ramah bagi generasi saat ini dan yang akan datang.