ANAO dan AO NSW Kunjungi BPK Bahas Implementasi Kerjasama
Wakil Ketua BPK RI, Hasan Bisri, menerima delegasi dari Australian National Audit Office (ANAO) dan Audit Office of New South Wales (AO NSW) pada 10 Maret 2014 di Kantor Pusat BPK RI, Jakarta. Pertemuan tersebut membahas persiapan implementasi kerjasama dalam bentuk workshop bidang pemeriksan keuangan berbasis akuntansi akrual untuk tingkat Pemerintah Daerah serta program secondment pemeriksa BPK RI Perwakilan di AO NSW.
Pada kunjungan kali ini, delegasi ANAO/ AO NSW diwakili oleh Mr John Viljoen (Assistant Auditor-General on Financial Audit, AO NSW), Mrs Puspa Dash (Executive Director on Assurance Audit Service Group, ANAO), Ms Susanti Tedja (Audit Leader on Financial Statement Services, AO NSW) dan Mr. Bob Holbert (Senior Adviser, ANAO). Hadir pula mendampingi Wakil Ketua, Auditor Utama KN VI, Sjafrudin Mosii, Kepala Bagian Kerja Sama Luar Negeri, Ikhtaria Syaziah, dan Kepala Bagian Hubungan Luar Negeri, Juska M.E. Sjam.
Wakil Ketua BPK berharap kunjungan delegasi ANAO/AO NSW dapat memberi manfaat kepada satuan kerja terkait di BPK RI sebagai persiapan pemeriksaan keuangan berbasis akuntansi akrual di Indonesia, khususnya untuk Auditorat Keuangan Negara (AKN) V, AKN VI dan Direktorat Utama Perencanaan, Evaluasi, Pengembangan dan Diklat Pemeriksaan Keuangan Negara. Hal ini dikarenakan pengalaman dari AO NSW sebagai pemeriksa Negara Bagian New South Wales dapat dibagikan kepada para pemeriksa di Kantor Perwakilan. Selain itu, Australia dan negara bagian NSW merupakan salah satu negara yang telah lama menerapkan sistem akuntansi berbasis akrual.
Delegasi ANAO/AO NSW selanjutnya bertemu dengan AKN II, V, VI dan Direktorat Litbang untuk membahas persiapan BPK RI dalam implementasi pemeriksaan keuangan berbasis akrual di tingkat pemerintah daerah. Selain itu, delegasi juga berdiskusi dengan tim dari Kementerian Dalam Negeri, diwakili oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Keuangan Daerah, Budi Antoro, dan Direktur Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, Syarifuddin, pada 11 Maret 2014 untuk membahas persiapan Kemendagri dalam mengimplementasikan akuntansi akrual bagi semua Pemda di Indonesia.
Agenda delegasi berakhir pada 12 Maret 2014 dengan perumusan rencana kegiatan workshop pemeriksaan keuangan berbasis akrual untuk para pemeriksa Kantor Perwakilan yang akan diselenggarakan pada kisaran Juli 2014 di Jakarta.
Seperti diketahui, Pemerintah Indonesia akan menerapkan sistem akuntansi pemerintah yang berbasis akrual pada tahun 2015, sesuai dengan amanat PP No 71/ 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Untuk itu diperlukan pengembangan kapasitas dan keahlian para pemeriksa BPK RI agar dapat menjalankan tugasnya dengan baik.
Khusus untuk bidang akuntansi basis akrual, pada tahun ini BPK RI melalui Sub Bagian Kerja Sama Bilateral memfasilitasi pengembangan kapasitas para pemeriksa BPK RI di bawah kerangka kerjasama dengan ANAO, AO NSW serta Office of the Controller and Auditor-General of New Zealand (OAG NZ).