Anggota I BPK: Kerjasama antara BNPT dan Lembaga Terkait Penting dalam Memberantas Terorisme di Indonesia
BOGOR, Humas BPK - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menetapkan fokus pemeriksaan pada laporan keuangan (LK) Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) tahun anggaran 2024, yaitu mencakup belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, aset tetap, dan kas. Hal tersebut disampaikan oleh Anggota I BPK Nyoman Adhi Suryadnyana dalam entry meeting pemeriksaan atas LK BNPT tahun 2024 di Bogor, Selasa (4/2).
BPK menjadikan tahun 2024 sebagai baseline dalam mengimplementasikan ASTACITA, yang mencakup 8 misi penting di berbagai sektor seperti ideologi, pertahanan, pendidikan, dan ekonomi demi mewujudkan visi Indonesia Emas pada tahun 2045.
"Hal ini selaras dengan harapan Presiden Prabowo, yang menginginkan hasil pemeriksaan BPK mampu mengarahkan belanja negara agar menciptakan lapangan pekerjaan, meningkatkan produktivitas, menarik investasi, serta memperkuat pertahanan dan keamanan nasional," jelas Anggota I BPK.
Sebagai tindak lanjut hasil pemeriksaan sebelumnya, BPK mengidentifikasi beberapa risiko pada pelaksanaan anggaran BNPT, antara lain terkait pinjaman luar negeri dan hibah, penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada serentak, serta mekanisme rekening penampungan akhir tahun anggaran (RPATA). Berdasarkan data Monsakti Kementerian Keuangan per 3 Januari 2025, realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) BNPT mencapai Rp1,78 miliar. Sementara itu, realisasi anggaran BNPT tahun 2024 sebesar Rp456,22 miliar atau 55% dari total anggaran Rp827,14 miliar. Rendahnya realisasi belanja disebabkan dana pendamping pinjaman luar negeri yang belum terealisasi.
Meskipun demikian, BPK mengapresiasi sejumlah prestasi BNPT sepanjang tahun 2024, termasuk penghargaan K/L Awards dalam kategori Kolaborasi dan Kemitraan serta keberhasilan dalam program pencegahan ekstremisme dan pengamanan objek vital.
Anggota I BPK juga menekankan pentingnya peran inspektorat sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) untuk mengawal proses perbaikan yang berkesinambungan.
"Kerjasama dan koordinasi yang intensif antara kementerian dan lembaga terkait, seperti BNPT dan Polri, sangat penting dalam memberantas terorisme di Indonesia," tegas Anggota I BPK.
Kegiatan ini turut dihadiri Kepala BNPT Eddy Hartono, Plt. Auditor Utama Keuangan Negara I/Direktur Jenderal Pemeriksaan Keuangan Negara ISarjono, Sekretaris Utama BNPT Bangbang Surono, serta para pejabat di lingkungan BPK dan BNPT.