BERITA UTAMA

Anggota I BPK serahkan LHP atas 13 Laporan Keuangan Kementerian Lembaga TA 2019

Jakarta, Humas BPK - Anggota I Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) / Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara I, Hendra Susanto menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas 13 laporan keuangan kementerian/lembaga (K/L) Tahun Anggaran 2019 pada Auditorat Utama Keuangan Negara (AKN) I di Auditorium Kantor Pusat BPK, pada Kamis (23/7).

Anggota I BPK dalam sambutannya mengatakan bahwa BPK memiliki 4 kriteria dalam memberikan opini pada pemeriksaan laporan keuangan yaitu kesesuaian Laporan Keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), kecukupan pengungkapan informasi keuangan, efektivitas Sistem Pengendalian Intern (SPI) , dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

"Kalau ke empat kriteria ini sudah terpenuhi semua, maka opini nya Wajar Tanpa Pengecualian. Dalam artian, meskipun ada temuannya, itu tidak melebihi ambang batas yang sudah ditentukan dalam pemeriksaan" ungkap Anggota I BPK.

Hasil pemeriksaan BPK atas LK Tahun 2019 dari 13 K/L yang menjadi entitas AKN I, BPK memberikan 10 Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), 2 Entitas mendapatkan Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dan 1 entitas Tidak Memberikan Pendapat (TMP).

Anggota I BPK berharap kepada entitas yang mendapat opini WTP dapat mempertahankan opini nya utk tahun yang akan datang, sedangkan yang belum memperolehnya agar tetap berusaha untuk mencapai opini tersebut.

"Bagi yang telah mendapat WTP mohon agar terus berusaha mempertahankan opini, bagi yang belum agar terus berupaya mencapai WTP. Tentunya, ini adalah prestasi yang pantas dibanggakan dan perlu mendapatkan apresiasi karena opini ini bukan merupakan hadiah dari BPK, namun merupakan prestasi dan kerja keras dari seluruh jajaran Kementerian dan Lembaga," jelas Anggota I BPK.

Namun demikian, dalam pemeriksaan LK tahun 2019 pada 13 K/L, BPK masih menemukan permasalahan signifkan terkait Sistem Pengendalian Internal, antara lain Penatausahaan dan pengamanan persediaan serta Barang Milik Negara belum memadai dan Penatausahaan dan pengamanan barang bukti, barang rampasan, uang titipan dan aset pihak lain tidak memadai sehingga berpotensi disalahgunakan.

Permasalahan lainnya yang juga disampaikan Anggota I BPK yaitu Pengelolaan kas di bendahara pengeluaran tidak sesuai ketentuan sehingga terjadi kas tekor dan Pembayaran Belanja Pegawai tidak sesuai standar biaya dan/atau belum memperhitungan potongan sehingga terjadi kelebihan pembayaran kepada pegawai.

Oleh karena itu, Anggota I BPK berharap permasalahan tersebut agar mendapat perhatian dari segenap pimpinan K/L untuk segera ditindaklanjuti. Sehingga permasalahan-permasalahan tersebut tidak lagi terulang diwaktu yang akan datang.

Turut Hadir pada kesempatan tersebut, Ketua Komisi Pemberantas Korupsi (KPK), Firli Bahuri, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU), Arief Budiman, Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas ham), Ahmad Taufan Damanik, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Boy Rafli Amar, Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Abhan, Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas), Bagus Puruhito, Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN), Heru Winarko, Ketua Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG), Dwikorita Karnawati, Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Sesmenkopolhukam), Tri Soewandono, Wakil Gubernur Lembaga Pertahanan Nasional (Lemhannas), Wieko Sofyan, Ketua Komnas Perempuan, Andy Yentriyani, Sekretaris Utama Badan Keamanan Laut (Bakamla), Irawan, Wakil Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Dharma Pongrekun, dan Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional (Wantanas), Ahmad Djamaludin serta Auditor Utama KN I, Novy Gregory Antonius Pelenkahu serta para pelaksana dilingkungan BPK dan para Kementerian Lembaga.

Bagikan konten ini: