Anggota I BPK Tekankan Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Negara untuk Mencegah Korupsi
TANGERANG SELATAN, Humas BPK - Untuk mendorong upaya bersama dalam pemberantasan korupsi serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, Anggota I Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara I Nyoman Adhi Suryadnyana memberikan kuliah umum di Sekolah Tinggi Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (STMKG), di Tangerang Selatan, Kamis (6/6).
Kuliah umum ini diselenggarakan dalam rangka mengisi mata kuliah Pendidikan Anti Korupsi, dengan pemaparan yang mengusung tema "Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Negara dalam Rangka Pencegahan Korupsi".
Di hadapam mahasiswa, Anggota I BPK menjelaskan tentang tugas, fungsi dan tanggung jawab BPK sebagai lembaga negara yang mendorong pencapaian tujuan bernegara melalui pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara .
Mandat BPK sesuai dengan peraturan perundang-undangan yaitu melaksanakan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang meliputi seluruh unsur elemen keuangan negara termasuk kekayaan negara yang dipisahkan. Untuk itu BPK melakukan tiga jenis pemeriksaan yaitu pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu.
Anggota I BPK menambahkan dalam susunan tata pemerintahan, BPK menjalankan fungsi auditif. Fungsi auditif BPK ini meliputi kewenangan untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara untuk seluruh pemangku kepentingan. Pemeriksaan yang dilaksanakan oleh BPK RI dilakukan di pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, dan BUMD sepanjang hal tersebut merupakan bagian dari lingkup keuangan negara.
"Dalam pemeriksaan, BPK memberikan rekomendasi hasil pemeriksaan sebagai bentuk saran perbaikan bagi seluruh pemangku kepentingan," sebut Anggota I BPK dalam kegiatan yang turut dihadiri oleh Auditor Utama Keuangan Negara I Akhsanul Khaq, Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Dwikorita Karnawati dan Ketua STMKG Suko Prayitno.
Dalam ceramahnya, Anggota I BPK menekankan pentingnya transparansi dalam pengelolaan keuangan negara. Semakin transparan dan akuntabel suatu entitas, maka entitas dapat menyajikan seluruh data dan informasi tentang potensi dan sumber daya yang dimiliki.
"Dengan data dan informasi tersebut, maka para pemangku kepentingan dapat memanfaatkannya sebagai bahan evaluasi dan perencanaan selanjutnya," ujarnya.
Selain itu, Anggota I BPK menyoroti dampak merugikan dari praktik korupsi terhadap masyarakat. Ia menekankan perlunya upaya bersama untuk memberantas korupsi, dengan menekankan peran praktik pengelolaan keuangan yang akuntabel dan transparan.
"BPK memang tidak secara langsung menangani kasus korupsi, namun peranannya sangat krusial dalam pencegahan, deteksi, dan pendukung penegakan hukum terhadap korupsi. Dengan cara ini, BPK dapat berkontribusi secara signifikan dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia," pungkasnya.