BPK dan CNAO Bahas Kode Etik dan Perkuat Pengelolaan Pemeriksaan di Kantor Perwakilan
JAKARTA, Humas BPK - Anggota VI BPK, Harry Azhar Azis menerima delegasi National Audit Office of the People’s Republic of China (CNAO) dalam courtesy call di Bali, tanggal 6 November 2019. Courtesy call ini merupakan bagian dari kegiatan kunjungan tingkat tinggi dan seminar bilateral antara BPK dengan CNAO yang dilaksanakan di Jakarta dan Bali, 4 s.d. 7 November 2019. Dalam kunjungan tersebut, delegasi CNAO dipimpin oleh Deputy Auditor General, Mr. Hao Shuchen.
Dalam sambutannya, Anggota VI BPK mengapresiasi hubungan persahabatan antara kedua institusi yang telah terjalin sejak penandatanganan MoU kerja sama bilateral pada Mei 2009. Kerja sama tersebut telah membawa banyak manfaat bagi peningkatan kapasitas pemeriksaan, melalui pertukaran informasi dan pengalaman di kedua institusi.
Sementara itu, Deputy Auditor General CNAO mengapresiasi sambutan hangat dari BPK. Ia juga menyampaikan bahwa BPK dan CNAO memiliki banyak kesamaan dalam pemeriksaan yang dilakukan sehingga berbagi pengetahuan dengan BPK memberikan banyak masukan bagi peningkatan kapasitas di CNAO.
Agenda kunjungan tinggi tersebut diawali dengan sesi diskusi eksekutif di kantor pusat BPK di Jakarta mengenai peningkatan kode etik di kedua instansi dan pemeriksaan akuntabilitas sebagai upaya peningkatan pemberantasan korupsi di Tiongkok. Sesi diskusi dihadiri oleh pejabat pimpinan tinggi madya dan pimpinan tinggi pratama di lingkungan BPK dan dibuka oleh Kepala Ditama Revbang, Slamet Kurniawan.
Selanjutnya, delegasi CNAO berkesempatan mengunjungi Badan Diklat BPK dan mendengarkan paparan Kepala Badan Diklat, Hery Subowo mengenai pengelolaan diklat di BPK. Kedua institusi sepakat bahwa pendidikan dan pelatihan yang berkelanjutan sangat diperlukan untuk mendukung terwujudnya pemeriksaan yang berkualitas dan bermanfaat.
Sebagai agenda terakhir, delegasi CNAO melakukan kunjungan ke BPK Perwakilan Provinsi Bali untuk bertukar pengalaman mengenai fungsi dan peran yang dilaksanakan oleh kantor perwakilan dalam pemeriksaan keuangan negara/daerah. Saat ini CNAO memiliki 18 kantor perwakilan di seluruh Tiongkok, sementara BPK memiliki 34 kantor perwakilan di setiap provinsi di Indonesia.