BERITA UTAMA

JAKARTA, Humas BPK - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melalui Badan Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara (Badiklat PKN) kembali menyelenggarakan webinar "Persiapan Pemeriksaan atas Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dalam Penanganan Dampak Pandemi Covid-19" di Jakarta, pada Selasa (22/9/2020). Topik yang dibahas pada webinar kali ini adalah "Kebijakan Pemerintah Daerah, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD), dan RS Swasta dalam Penanganan Pandemi Covid-19 di Indonesia".

Pada webinar ini, BPK menghadirkan lima narasumber, yaitu Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri Safrizal Z. A., Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan, Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Bali Dewa Made Indra, serta Ketua Asosiasi Rumah Sakit Daerah Seluruh Indonesia (ARSADA) dan Sekretaris Jenderal Asosiasi Rumah Sakit Swasta Indonesia (ARSSI), Heru Ariyadi dan Iing Ichsan Hanafi.

Ketua BPK Agung Firman Sampurna dalam sambutannya pada pembukaan webinar mengatakan, dalam situasi dan kondisi pandemi seperti saat ini, dibutuhkan sebuah model pemeriksaan yang tidak saja mendorong transparansi dan akuntabilitas. Selain itu, juga juga dibutuhkan pemeriksaan yang dapat secara responsif mampu mengidentifikasi masalah yang berkembang, sehingga dapat segera diatasi dengan kebijakan yang solutif.

"Saat ini kita berada dalam situasi yang tidak menguntungkan, oleh karena itu, desain kebijakan yang tepat dan implementasi yang responsif serta proaktif adalah hal yang sangat ditunggu. Mencermati hal inilah pemeriksaan BPK hadir," jelas Ketua BPK.

Pada kesempatan tersebut, Ketua BPK menegaskan, bahwa pemeriksaan ini menjadi instrumen negara yang penting dan strategis untuk memitigasi berbagai risiko yang mungkin timbul dalam kondisi kedaruratan. Dan saat ini, tim pemeriksa dari berbagai Auditorat Keuangan Negara terus melaksanakan pengumpulan data dan informasi yang telah dimulai sejak tiga bulan yang lalu.

Menurutnya, webinar ini juga merupakan bagian dari pemutakhiran perencanaan pemeriksaan dan menjadi langkah penting dalam tahapan pemeriksaan yang dilakukan. Oleh karena itu, webinar ini bertujuan untuk mendalami kebijakan yang diambil pemerintah, baik pemerintah pusat maupun daerah, RSUD, dan RS Swasta dalam menghadapi pandemi Covid-19.

"Pemahaman yang komprehensif atas kebijakan entitas-entitas tersebut diharapkan memberikan kerangka yang memadai bagi pemeriksa dalam merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan agar identifikasi, analisis, dan evaluasi atas pengelolaan keuangan negara yang dihasilkan dapat mendukung upaya penanganan pandemi Covid-19," ungkapnya.

​

Selain Ketua BPK, webinar ini juga dihadiri oleh Wakil Ketua BPK Agus Joko Pramono, Anggota I BPK/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara I Hendra Susanto, dan Anggota V BPK/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara V Bahrullah Akbar sebagai Keynote Speaker.

Dimoderatori oleh Auditor Utama Keuangan Negara V BPK Akhsanul Khaq, webinar tersebut diikuti oleh 750 peserta. Peserta webinar terdiri dari pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama, serta pejabat struktural dan fungsional dilingkungan Auditorat Keuangan Negara. Webinar ini juga diiikuti oleh para Ketua Tim Pemeriksaan dan Tim Kelompok Kerja Pemeriksaan atas Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dalam Penanganan Dampak Pandemi Covid-19.