BPK Perwakilan Harus Dapat Merumuskan Program Pemeriksaan yang Bermanfaat bagi Masyarakat
JAKARTA, Humas BPK - Ketua Badan Pemerikasa Keuangan (BPK) Isma Yatun menegaskan bahwa BPK Perwakilan yang bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah dan penyiapan bahan perumusan Pendapat BPK pada lingkup tugasnya, secara geografis lebih dekat dengan masyarakat sehingga sangat memahami kebutuhan dan aspirasi masyarakat di daerah.
Berdasarkan hal tersebut, maka BPK Perwakilan harus dapat lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat lokal sekaligus mendorong transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas pemerintahan melalui praktik yang tak hanya bersifat top-down, melainkan juga dapat mengakomodasi isu dan permasalahan sebagai bagian dari partisipasi masyarakat yang bersifat bottom-up dalam pelaksanaan mandat BPK.
"Hal ini adalah suatu inovasi yang tentunya dapat memperkaya pemahaman auditor BPK mengenai aspirasi masyarakat maupun program dan layanan publik yang telah terlaksana, sehingga kelak dapat merumuskan program pemeriksaan yang lebih efektif, bermanfaat serta berdampak lebih signifikan bagi masyarakat," jelas Ketua BPK saat menutup diklat pengembangan kapasitas riset dan penyusunan kajian pada BPK Perwakilan, Jumat (24/11).
"BPK, terutama BPK Perwakilan, memerlukan dukungan dan sinergi untuk mewujudkan collaborative framework agar dapat mengembangkan kapasitas riset secara profesional dan berkesinambungan. Untuk itu, para akademisi dari Perguruan Tinggi dengan kapasitas dan pengalamannya dalam dunia riset dapat menjadi kolaborator sekaligus pendamping, baik dalam penyusunan metodologi, pelaksanaan, hingga publikasi hasil riset di BPK yang juga selaras dengan perwujudan Tri Dharma Perguruan Tinggi," ujarnya.
Kapasitas riset dan penyusunan kajian harus terus dikembangkan oleh BPK untuk mendukung fungsinya sesuai dengan INTOSAI Accountability Organization Maturity Model melalui peran oversight, insight, dan facilitating foresight. Dalam peran oversight, riset dapat mendukung perencanaan pemeriksaan yaitu untuk menentukan topik potensial. Riset, dalam peran insight, dapat mendukung BPK dalam mengevaluasi kebijakan, program, dan kegiatan pemerintah.
Sedangkan, riset dalam peran foresight, dapat mengidentifikasi dan menganalisis driving forces, trend, serta emerging issues yang dapat memengaruhi masa depan. Dengan demikian, hasilnya dapat membantu masyarakat luas dan para pembuat kebijakan dalam memilih alternatif kebijakan di masa depan, serta mengantisipasi ketidakpastian di masa yang akan datang, terutama di era yang penuh Volatility, Uncertainty, Complexity dan Ambiguity (VUCA).
Dalam laporannya, Kepala Direktorat Utama Perencanaan, Evaluasi dan dan Kebijakan Pemeriksaan Keuangan Negara (Renvaja) Bernardus Dwita Pradana menyebutkan, bahwa diklat tersebut diikuti oleh 94 peserta dan diinisiasi oleh Direktorat Utama Renvaja, difasilitasi oleh Badan Diklat Pemeriksaan Keuangan Negara, dan merupakan kolaborasi dan sinergi dengan Auditorat Utama Keuangan Negara (AKN) V, AKN VI, dan BPK Perwakilan.
Selain itu kegiatan ini juga didukung oleh akademisi dan praktisi dari Universitas Tarumanegara, Universitas Sriwijaya, Universitas Khairun, Badan Riset dan lnovasi Nasional (BRIN) dan Badan Pusat Statistik (BPS).
Kegiatan diklat ini selanjutnya akan diikuti dengan kegiatan piloting riset dan penyusunan kajian pada dua satuan kerja piloting yaitu BPPK Perwailan Provinsi Sumatera Selatan dan BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara.