BPK RI Tuan Rumah Pertemuan Kelompok Kerja INTOSAI
Badan Pemeriksa Keuangan RI menjadi tuan rumah dalam pertemuan ke-7 kelompok kerja organisasi badan pemeriksa sedunia atas Key National Indicators (INTOSAI Working Group on Key National Indicators/WGKNI), yang digelar di Kuta, Bali, pada 25 Februari 2014. Pertemuan ini diikuti oleh 15 negara anggota INTOSAI yaitu Armenia, Bulgaria, Cina, Finlandia, India, Indonesia, Italia, Kyrgyzstan, Moldova, Rusia, Slovakia, Afrika Selatan, Ukraina, Amerika Serikat, dan Zambia.
Pertemuan dibuka oleh Ketua BPK RI Hadi Poernomo, dan dihadiri oleh Wakil Ketua BPK RI Hasan Bisri, Anggota BPK RI Sapto Amal Damandari, Menteri Perencanaan Pemmbangunan Nasional Armida Alisjahbana, Gubernur Bali Made Mangku Pastika, serta Ketua INTOSAI WGKNI Tatiana Manuylova. Dalam sambutannya, Ketua BPK RI menjelaskan bahwa tujuan INTOSAI WGKNI untuk meningkatkan peran badan pemeriksa dalam melakukan kajian terkait efisiensi dan efektivitas sumber daya nasional serta menggalang peningkatan kredibilitas INTOSAI dalam merancang dan mengendalikan key national indicators.
“Kelompok kerja ini mempertimbangkan untuk membantu pemerintah nasional meningkatkan efisiensi, transparansi, kepercayaan masyarakat dalam pemberantasan korupsi, serta mengkaji keefektifan sumber daya nasional demi kepentingan negara dan masyarakat,” papar Hadi Poernomo.
Idealnya, key national indicators menjadi satu elemen dari rencana manajemen strategis. Namun, menurut Ketua BPK RI, key national indicators ini beragam tergantung sistem di masing-masing negara dalam melakukan pengukuran kinerja. Tuntutan masyarakat untuk mengetahui sejauh mana rencana kerja pemerintah itu tercapai, menjadi dasar badan pemeriksa sedunia merumuskan indikator apa yang menjadi ukuran untuk menilai pencapaian target yang ditetapkan oleh pemerintah. Pertemuan ini untuk merumuskan indikator dalam mengukur keberhasilan pemerintah. Oleh karena itu, dalam pertemuan ini turut hadir Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional untuk menjelaskan rencana pemerintah lima tahun ke depan.
Dalam sambutannya, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional menjelaskan tentang sistem perencanaan pembangunan nasional di Indonesia. “Perencanaan dan anggaran berbasis kinerja merupakan hal yang penting, karena semua program pembangunan harus dievaluasi sesuai dengan target nasional. Untuk itu, perencanaan pembangunan harus ditetapkan sesuai dengan kerangka logis yang mendeskripsikan target-target dan instrumen untuk menentukan prioritas sehingga dapat menghindari program-program yang tidak diperlukan,” jelas Armida.
Key national indicators harus terdiri dari indikator yang disepakati dan signifikan bagi pembangunan nasional. Indikator ini harus didefinisikan dengan baik agar tidak membuat suatu pembangunan sulit diukur dan sulit dievaluasi. “Jumlah indikator yang tinggi juga akan tidak efisien karena tuntutan sumber daya manusia memvalidasi hal yang perlu diukur,” tambahnya.
Bagi BPK RI, keputusan INTOSAI sifatnya adalah rekomendasi dan bukan sesuatu yang mengikat. Namun, keputusan yang positif akan diterapkan oleh BPK RI karena BPK RI bekerja sesuai standar internasional. BPK RI akan rumuskan indikator yang sesuai dengan Indonesia, dan digunakan untuk melakukan audit kinerja yang lebih luas.