BPK Tekankan Pentingnya Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pengelolaan Keuangan Daerah di Kalimantan Barat
PONTIANAK, Humas BPK - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah di Provinsi Kalimantan Barat. Hal ini disampaikan oleh Anggota VI BPK, Fathan Subchi, saat menyaksikan serah terima jabatan (sertijab) Kepala BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat, di Pontianak, Sabtu (15/2).
Dalam sambutannya Anggota VI BPK menyampaikan apresiasi atas capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diraih oleh seluruh pemerintah daerah di Kalimantan Barat pada tahun 2022 dan 2023.
"Opini WTP bukanlah tujuan akhir dari pengelolaan keuangan negara/daerah, namun yang jauh lebih penting adalah bagaimana pengelolaan keuangan negara dilaksanakan secara efektif, efisien, transparan, akuntabel dan berintegritas," ujar Anggota VI BPK.
Anggota VI BPK mengajak para gubernur/bupati/walikota bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) provinsi/kabupaten/kota se-Kalimantan Barat untuk terus berupaya mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang lebih akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan, melalui perbaikan sistem pengendalian intern.
Pada acara tersebut, Anggota VI BPK menyampaikan bahwa mutasi merupakan kebijakan strategis BPK untuk menjaga dan membangun budaya organisasi yang berlandaskan pada nilai-nilai dasar independensi, integritas, dan profesionalisme.
"Kami atas nama BPK dan pribadi mengucapkan terima kasih kepada Winner Franky Halomoan Manalu atas kerja keras dan dedikasinya selama menjabat sebagai Kepala BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat, kemudian kepada Sri Haryati, sebagai Kepala Perwakilan yang baru, diharapkan dapat terus memperkokoh keberadaan BPK di Provinsi Kalimantan Barat dan memberikan kontribusi nyata dalam mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang lebih baik," sebutnya.
Hadir dalam sertijab ini Pj. Gubernur Kalimantan Barat, Harisson, Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Barat, Aloysius, jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Kalimantan Barat, para Ketua DPRD Kabupaten/Kota se-Provinsi Kalimantan Barat, dan Direktur Pengelolaan Pemeriksaan VI.I BPK, T. Ipoeng Andjar Wasita.
Usai menghadiri sertijab, Anggota VI BPK melanjutkan kunjungan ke Universitas Tanjungpura (Untan), yang diterima langsung oleh Rektor Untan, Garuda Wiko; Wakil Rektor Bidang Keuangan dan Umum Untan, Irfani Hendri; dan Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Kerja Sama, dan Sistem Informasi Untan, R. M. Rustamaji.
Dalam kunjungan tersebut, Anggota VI BPK menyoroti terkait pengelolaan keuangan Untan, khususnya hasil pemeriksaan BPK yang menemukan area perbaikan yang perlu ditindaklanjuti terkait pengelolaan pendapatan dan belanja.
Anggota VI BPK menegaskan pentingnya peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan dengan memperkuat struktur kelembagaan, regulasi, sistem informasi, dan kapasitas SDM, serta mempercepat penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK.
"BPK berharap tindak lanjut atas hal-hal tersebut dapat bermanfaat bagi para pemangku kepentingan, agar pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara menjadi lebih baik dalam rangka mencapai tujuan negara," pungkasnya.