BERITA UTAMA

Forum ”BPK Mendengar”

Semakin kuatnya peran Badan Pemeriksa Keuangan RI (BPK RI) sebagai satu-satunya lembaga pemeriksa keuangan negara, menuntut BPK RI untuk mengelola efektivitas kerja sama dan komunikasi dengan para pemangku kepentingan, terutama dalam kaitannya untuk meningkatkan kemampuan BPK RI.

Guna menjembatani para pemangku kepentingan dalam menyuarakan pandangan, penilaian, dan harapannya terhadap BPK RI, BPK RI mengadakan kegiatan “Forum BPK Mendengar” yang dilaksanakan pada Rabu, 14 Januari 2015, di Auditorium Kantor BPK RI, Jakarta,

Acara ini bertujuan untuk membangun komunikasi yang efektif dengan para pemangku kepentingan terkait dengan tugas dan fungsi BPK RI, menerima masukan dan penilaian terhadap apa yang telah dilakukan oleh BPK RI selama ini termasuk juga harapan-harapan kepada BPK RI dalam menjalankan tugas dan fungsinya di masa yang akan datang.

Acara dibuka secara resmi oleh Ketua BPK RI, Harry Azhar Azis, dihadiri oleh Wakil Ketua BPK RI, Sapto Amal Damandari, Anggota BPK RI, Agung Firman Sampurna, Moermahadi Soerja Djanegara, Eddy Mulyadi Supardi, Bahrullah Akbar, Achsanul Qosasi, para pejabat eselon I serta para pejabat stuktural dan fungsional pemeriksa di lingkungan BPK RI.

Forum komunikasi yang dilakukan satu arah ini dimoderatori oleh Kania Sutinawinata, menghadirkan 11 orang narasumber yang berasal dari lembaga perwakilan, Kementerian, Lembaga Swadaya Masyarakat, dan media massa, antara lain Ketua DPR RI, Setya Novanto, Ketua Asosiasi DPRD Kota Seluruh Indonesia, Wisnu Wardhana, Ketua Asosiasi Pemerintahan Provinsi Seluruh Indonesia, Syahrul Yasin Limpo, Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW), Ade Irawan, serta Pemimpin Redaksi Harian Kompas, Budiman Tanurejo.

Dalam sambutannya Ketua BPK RI mengatakan agar para pimpinan BPK RI agar terus mampu meningkatkan kemampuan dan menunaikan amanat konstitusi. Untuk mendukung peningkatan kemampuan tersebut selain penguatan internal kelembagaan, BPK RI juga bertekad menjalin sinergi dan komunikasi yang efektif dengan seluruh pemangku kepentingan.

Pengembangan dan penguatan kelembagaanyang terus dilakukan oleh BPK RI selama ini diharapkan mampu menempatkan BPK RI sebagai lembaga negara yang strategis dalam mengawal transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara.

“Melalui forum ini, BPK RI akan mendengar segala masukan, penilaian, bahkan kritikan dari para pemilik kepentingan agar BPK RI dapat tumbuh menjadi lembaga negara yang mampu memberikan manfaat dan dapat meningkatkan setingi-tingginya kemakmuran rakyat Indonesia seperti yang diamanatkan oleh konstitusi,”ungkap Ketua BPK RI.

Sementara itu, Ketua DPR dalam forum tersebut mengatakan agar para pimpinan BPK RI memperhatikan dan mempertimbangkan serta mensosialisasikan hal-hal penting yang menjadi arah dan kebijakan pemeriksaannya kepada DPR RI. Selain itu, BPK RI juga diharapkan dapat berperan lebih optimal dengan menggunakan seluruh kewenangan konstitusionalnya sehingga hasil pemeriksaan yang disampaikan menjadi lebih tajam dengan informasi-informasi yang akurat dengan tingkat validitas tinggi serta lebih komperehensif.

Terkait dengan penyampaian hasil pemeriksaan di luar pemeriksaan keuangan, berupa hasil pemeriksaan kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu, DPR RI berharap kepada BPK RI untuk dapat menyampaikan hasil pemeriksaannya segera setelah hasil pemeriksaan diterbitkan oleh BPK RI, selambat-lambatnya sebulan setelah diterbitkan. Hal ini memperhatikan prinsip “timelines” yang mempengaruhi kualitas dari hasil pemeriksaan.

Bagikan konten ini: