BERITA UTAMA

JAKARTA, Humas BPK – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam waktu dekat akan melakukan Pemeriksaan Terinci Kinerja Public Financial Management (PFM) Semester II Tahun 2019.

Anggota V BPK Isma Yatun mengatakan, fokus pemeriksaan PFM ini diarahkan pada peran pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) terhadap capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di daerah.

“IPM berkaitan sangat erat dengan agenda pemerintah dalam untuk meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia,” ujar Isma Yatun dalam sambutannya pada pembukaan Workshop II Persiapan Pemeriksaan Terinci Kinerja Public Financial Management (PFM) Semester II Tahun 2019, di Jakarta, pada Senin (9/9/2019).

Dalam sambutannya, Isma Yatun mengungkapkan pemeriksaan ini menunjukkan BPK berupaya memberikan keyakinan bahwa pengelolaan belanja daerah telah direncanakan dan dilaksanakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Hasil pemeriksaan ini juga bermanfaat bagi pemerintah pusat dalam mendisain perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah secara lebih teknis.

Selain itu, hasil pemeriksaan ini diharapkan dapat membantu memberikan gambaran penentuan skala prioritas dan alokasi anggaran dalam rangka melaksanakan pembangunan daerah. Penentuan prioritas tersebut akan mengakomodir isu pembangunan yang paling dibutuhkan oleh masyarakat.

“Pada tingkat pemerintah daerah hasil pemeriksaan ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi dalam rangka meningkatkan kualitas pengelolaaan belanja daerah sehingga dapat meningkatkan pembangunan manusia di daerahnya masing-masing”, ungkap Isma Yatun.

​

Hadir dalam kegiatan ini, Auditor Utama Keuangan Negara V, Novian Herodwijanto, Auditor Utama Keuangan Negara VI, Dori Santosa, Staf Ahli Bidang Keuangan Pemerintah Daerah, Syamsudin, para Kepala Perwakilan BPK dan para pemeriksa di lingkungan AKN V dan VI.

Selain kegiatan workshop, para peserta akan mengikuti Focus Group Discussion (FGD) tentang kemandirian fiskal daerah dengan narasumber eksternal. Hal ini bertujuan untuk mendukung rencana pemeriksaan kinerja tematik tahun 2020. Diharapkan melalui paparan dari praktisi dan akademisi yang kompeten mengenai kemandirian fiskal, dapat memberikan bekal yang cukup dalam merencanakan dan mendisain pemeriksaan kinerja tahun 2020, arahan dan konsep dasar yang komprehensif yang diperoleh dapat dielaborasi dan dikongkritkan ke dalam perencanaan pemeriksaan oleh kelompok kerja nantinya.