BERITA UTAMA

Ketua BPK Sampaikan Pernyataan Indonesia pada Sesi ke-68 Sidang Umum PBB

New York, USA (20/11/2013), Ketua BPK, Hadi Poernomo, didampingi oleh Anggota BPK, Sapto Amal Damandari, Wakil Tetap Republik Indonesia untuk PBB, Desra Percaya, dan Sekjen BPK, Hendar Ristriawan, menyampaikan Pernyataan Indonesia pada Sesi ke-68 Sidang Umum PBB. Sidang tersebut membahas “Implementasi dan Tindak Lanjut yang Terintegrasi dan Terkoordinasi atas Hasil-Hasil Utama Konferensi dan Pertemuan Tingkat Tinggi PBB di Bidang Ekonomi, Social, dan Bidang Terkait Lainnya, serta Ukuran dan Proposal Reformasi PBB”.

Sesi ke-68 Sidang Umum PBB secara spesifik membahas Laporan Sekjen PBB tentang 1. Hak Asasi Manusia atas Air Minum dan Sanitasi yang bersih; [2] human security; dan [3] Persiapan Sesi Khusus Sidang Umum PBB Mengenai Tindak Lanjut Program Aksi dari Konferensi Internasional di Bidang Populasi dan Pembangunan Paska 2014;.[3] Tindak Lanjut Hasil Millennium Summit; [4] Persamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan, serta Reformasi PBB: Ukuran dan Proposal.

Hadi Poernomo menyampaikan bahwa setiap negara memiliki kewajiban utama untuk memastikan hak atass air dan sanitasi. Hal ini dilakukan dengan pelaksanaan ketentuan perundang-undangan dan kebijakan yang relevan, khususnya yang mendorong persamaan dan anti diskriminasi. Terkait hal ini, Indonesia mendukung integrasi isu di atas pada Agenda Pembangunan setelah 2015 (the Post-2015 Development Agenda) dan memantau usaha yang terus menerus untuk mendukung ha katas air dan sanitasi pada tingkat global.

Tentang isu populasi dan pembangunan, Hadi Poernomo menekankan pentingnya tindak lanjut dari program aksi dari berbagai konferensi internasional untuk populasi dan pembangunan setelah 2014. Rencana pelaksanaan sesi khusus akan dilaksanakan pada sidang ke-69, karena populasi sangat penting bagi pembangunan ekonomi nasional. Untuk itu, penilaian atas perkembangan pelaksanaan program aksi hasil konferensi internasional tersebut menjadi dasar untuk dibahas pada sesi khusus tersebut.

Selanjutnya, pernyataan Indonesia mengungkapkan tentang pentingnya persamaan gender dan pemberdayaan wanita. Isu ini perlu diintegrasikan pada Agenda Pembangunan Paska 2015.

Terkait dengan reformasi di PBB, Hadi Poernomo menegaskan bahwa Indonesia sepenuhnya mendukung PBB menjadi suatu organisasi yang kredibel dan akuntabel. Sidang Umum PBB memiliki peran penting untuk mendukung transparansi anggaran di tingkat global melalui penetapan standar akuntabilitas di dalam sistem PBB. Usaha memperkuat PBB untuk melaksanakan mandate dan memastikan efektivitas pelaksaaan program harus didukung, yaitu seperti penguatan fungsi pengawasan internal dan pemeriksaan eksternal. Transparansi dan akuntabilitas merupakan syarat adanya efektivias tata kelola (effective governance).

Untuk mencapai tata kelola yang baik, perlu adanya data dan informasi yang akurat melalui cara yang efisien dan hemat, yaitu pemanfaatan teknologi informasi (IT). Indonesia telah menetapkan suatu strategi nasional untuk mengintegrasikan output dari sistem IT. Pengintegrasian tersebut memungkinkan data disimpan pada pusat data nasional, yang dapat diakses secara on-line. , di-link and match-kan oleh BPK melalui e-audit. Dengan e-audit, diharapkan dapat mencegah dan memberantas korupsi secara sistemik dan merealisasikann mimpi Indonesia menjadi Negara yang bebas korupsi, demikian ungkap Hadi Poernomo.

Untuk itu, penguatan badan pemeriksa dalam mendorong good governance juga sangat penting. Administrasi public yang efisien, akuntabel, efektif dan transparran menjadi penting bagi pencapaian tujuan pembangunan global, termasuk MDGs (millennium development goals). Dalam kaitan ini, Hadi Poernomo, meminta implementasi penuh Resolusi PBB No.66/209 tentang peningkatan efisiensi, akuntabilitas, efektivitas dan transparransi administrasi public melalui penguatan badan pemeriksa di negara-negara anggota PBB. Hal ini juga dapat dipercepat melalui peningkatan kerjasama PBB dan organisasi badan pemeriksa sedunia (INTOSAI).

Sebagai penutup, disampaikan tentang pentingnya jaminan masa depan buat generasi yang akan datang untuk hidup di dalam dunia yang aman dan bebas dari ketakutan. Untuk itu, pembangunan paska 2015 diharapkan mampu untuk menjadi dasar bagi penghimpunan kemauan politik dan upaya untuk memberantas korupsi, mencapai persamaan hak, dan mewujudkan kesejahteraan. (Fiq/Awi).

Bagikan konten ini: