Pemda dan BUMD Telah Menyelesaikan 78,4% Tindak Lanjut Rekomendasi BPK
JAKARTA, Humas BPK - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyampaikan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun 2024 kepada Dewan Perwakilan Daerah (DPD), yang disampaikan oleh Ketua BPK Isma Yatun dan diterima oleh Ketua DPD Sultan Bachtiar Najamudin di Jakarta, Senin (28/10).
Dalam sambutannya, Ketua BPK mengatakan bahwa sejak tahun 2005 hingga semester I 2024, BPK telah memberikan 603.258 rekomendasi kepada pemerintah daerah dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan persentase yang telah ditindaklanjuti sesuai rekomendasi sebanyak 78,4%.
BPK mengapresiasi komitmen kepala daerah dalam percepatan penyelesaian tindak lanjut rekomendasi BPK, serta berharap DPD RI sebagai representasi daerah dapat mengoptimalkan perannya dalam pengawasan, terutama dalam menindaklanjuti rekomendasi BPK RI, demi perbaikan dan terwujudnya tata kelola keuangan yang semakin transparan dan akuntabel.
"Kami mengapresiasi upaya 16 pemda yang telah mampu meningkatkan opini LKPD Tahun 2023, dari WDP menjadi WTP, dengan upaya signifikan yang telah dilakukan," lanjut Ketua BPK.
Upaya yang telah dilakukan oleh pemda antara lain: melakukan pemulihan atas kelebihan pembayaran, meningkatkan pengawasan dan kecermatan verifikasi, melakukan pencairan belanja sesuai dengan peruntukan, serta melakukan perbaikan dalam proses penganggaran dan manajemen kas, dan memprioritaskan penyelesaian program atau kegiatan yang dibiayai dari dana yang telah ditetapkan penggunaannya.
IHPS I Tahun 2024 mengungkap bahwa dari 546 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2023 yang diperiksa, sebanyak 493 pemda memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). BPK juga mencatat pencapaian opini WTP untuk pemerintah kabupaten/kota mencapai 89,6% dan 96%, melampaui target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).
IHPS I tahun 2024 merupakan ringkasan dari 738 laporan hasil pemeriksaan (LHP) yang diselesaikan BPK pada semester I tahun 2024, terdiri dari 700 LHP Keuangan, 3 LHP Kinerja, serta 35 LHP Dengan Tujuan Tertentu (DTT). Khusus untuk pemda dan BUMD terdapat 549 LHP yang terdiri dari 547 LHP laporan keuangan dan 2 LHP DTT.
Selain ketua BPK, turut hadir dalam kesempatan itu antara lain Wakil Ketua BPKBudi Prijono, Anggota I BPKNyoman Adhi Suryadnyana, Anggota II BPK Daniel Lumban Tobing, Anggota III BPK Akhsanul Khaq, Anggota V BPK Bobby Adhityo Rizaldi, Anggota VI BPK Fathan Subchi,Anggota VII BPK Slamet Edy Purnomo, para Anggota DPD, serta pejabat pimpinan tinggi madya BPK.