BERITA UTAMA

Pimpin Sertijab Kalan, Anggota IV BPK Ajak untuk Wujudkan Tata Kelola Keuangan Daerah yang Akuntabel dan Dapat Dipertanggungjawabkan

JAYAPURA, Humas BPK - Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara IV Isma Yatun (Anggota IV Badan Pemeriksa Keuangan/BPK) mengajak para Kepala Daerah bersama dengan Badan Legislatif untuk selalu berupaya mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang akuntabel dan dapat dipertangungjawabkan.

Hal tersebut diungkapkan Anggota IV BPK pada saat Serah Terima Jabatan (Sertijab) Kepala Perwakilan (Kalan) BPK Perwakilan Provinsi Papua di Gedung Negara, di Jayapura, Rabu (16/6).

Adapun Kalan BPK Perwakilan Provinsi Papua saat ini dijabat oleh Arjuna Syakir menggantikan Paula Simatupang yang kini menjabat sebagai Kalan BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan. Dalam sertijab ini Anggota BPK didampingi oleh Sekretaris Jenderal BPK Bahtiar Arif, Auditor Utama Keuangan Negara (Tortama KN) IV Samsudin dan Tortama KN VI Dori Santosa.

Anggota IV BPK dalam sambutannya mengungkapkan bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan (LK) Pemerintah Daerah di Wilayah Provinsi Papua, menunjukkan adanya peningkatan. Hal tersebut dapat dilihat dari meningkatnya capaian Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) padaTahun 2020.

"Pada laporan keuangan Tahun 2019, dari 30 entitas Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota, sebelas (11) entitas mendapat opini WTP, sedangkan pada laporan keuangan Tahun 2020, terdapat 18 entitas yang meraih opini WTP," jelas Anggota IV BPK.

Kondisi tersebut hendaknya menjadi pemacu bagi seluruh Kepala Daerah beserta jajarannya untuk terus meningkatkan tata kelola keuangan daerah di lingkungannya masing-masing, sehingga, capaian opini di tahun berikutnya bias terus meningkat dan laporan tata kelola keuangan daerah dapat dipertanggungjawabkan secara tertib, transparan, dan akuntabel.

Selain itu, Anggota VI BPK juga menyampaikan bahwa BPK terus berupaya untuk meningkatkan peran sertanya dalam pembangunan nasional melalui pemeriksaan keuangan negara. Hal tersebut sesuai dengan Rencana Strategis (Renstra) BPK Tahun 2020-2024.

BPK, lanjut Isma Yatun, telah menempatkan diri sebagai pendorong pengelolaan keuangan Negara dalam mencapai tujuan negara, yaitu melalui pemeriksaan yang berkualitas dan bermanfaat. Menurutnya, peningkatan kualitas pemeriksaan merupakan tantangan besar untuk BPK.

"Peningkatan kualitas hasil pemeriksaan, akan tercermin dari dimanfaatkannya Laporan Hasil Pemeriksaan BPK oleh para pengguna. Oleh karena itu, BPK senantiasa terus meningkatkan efektivitas sistem pengendalian mutu (Quality Control), maupun peningkatan efektivitas keyakinan mutu (Quality Assurance) pada tingkat pemeriksaan maupun kelembagaan, sehingga diperoleh hasil pemeriksaan yang berkualitas," tandas Anggota IV BPK.

Kepada Kepala Perwakilan yang baru, Anggota IV BPK mengharapkan agar dapat memberikan kontribusi nyata dalam mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang lebih baik dengan meningkatkan kualitas hasil pemeriksaan serta dapat menjalin hubungan baik dengan entitas yang selama ini telah terbina.

Dalam kesempatan itu, Anggota IV BPK juga mengucapkan terima kasih kepada Kalan yang terdahulu atas kerja keras dan dedikasi selama ini pada BPK Perwakilan Provinsi Papua. Anggota IV BPK berharap di tempat yang baru, kerja kerasnya bisa terus ditingkatkan.

Kegiatan Sertijab ini turut dihadiri oleh, Gubernur Papua yang diwakili Sekretaris Daerah Provinsi Papua Dance Yulian Flassy, Ketua Majelis Rakyat Papua (MPR) Timotius Murib, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) Johny Banua Rouw beserta Wakil Ketua dan Anggota DPRP, para Kepala Daerah se-Provinsi Papua, pimpinan instansi vertikal, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkompimda).

Pada hari yang sama, usai prosesi Sertijab, Anggota IV BPK melakukan peninjauan lokasi Kantor BPK Perwakilan yang baru. Pada kesempatan tersebut, Anggota IV BPK turut didampingi oleh Wakil Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) John Wempi Watimpo, Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR Diana Kusumastuti dan Direktur Prasarana Strategis Cipta Karya Kementerian PUPR, Iwan Suprijanto serta Sekda Provinsi Papua Dance Yulian Flassy.

Anggota BPK mengharapkan, dibangunnya kantor baru bisa membawa suasana baru dan menjadi penyemangat, sehingga para pegawai dapat bekerja lebih efektif dan nyaman yang pada akhirrnya dapat meningkatkan kinerja BPK Perwakilan Provinsi Papua.

Oleh karena itu, Anggota IV BPK berharap Kementerian PUPR maupun Pemda Papua dapat mendukung BPK Perwakilan untuk merelokasi kantor perwakilan yang baru, sehingga BPK Perwakilan Papua dapat segera menempati kantor yang baru.

Bagikan konten ini: