Tingkatkan Penerimaan Negara, BPK Dorong Pemerintah Memperbaiki Asumsi dalam APBN
Jakarta, Humas BPK RI - Wakil Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Bahrullah Akbar mendorong pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI agar melakukan perbaikan dalam menyusun dan menetapkan asumsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), khususnya yang terkait dengan penerimaan negara.
Bahrullah Akbar mengatakan, berdasarkan hasil pemeriksaan BPK, beberapa asumsi dasar APBN yang disusun oleh pemerintah tidak tercapai atau meleset, diantaranya yaitu asumsi tentang pertumbuhan ekonomi, inflasi, nilai tukar, lifting, dan harga patokan minyak dan gas.
"Ke depan kita harus perhatikan bagaimana menyusun asumsi, sehingga apa yang hendak dicapai bisa kita realisasikan," ujar Wakil Ketua BPK pada Seminar Nasional Nota Keuangan RAPBN 2020 "Mengawal Akuntabilitas Penerimaan Negara" Gedung Pustakaloka DPR RI, Jakarta, Rabu (21/8/2019).
Lebih lanjut, Bahrullah menambahkan perlunya peningkatan dari penggunaan Laporan Belanja Perpajakan. Dia meminta agar laporan ini menjadi dasar yang wajib masuk dalam menyusun nota keuangan. Pasalnya, selama ini Laporan Belanja Perpajakan masih menjadi bagian yang terpisah dari Nota Keuangan dan RAPBN.
Masuknya laporan belanja perpajakan dalam menyusun anggaran diharapkan menjadi basis kuat dalam menyusun target dalam APBN, khususnya penerimaan perpajakan. Dengan demikian, dapat memudahkan pemerintah dalam melaksanakan anggaran.
“BPK mengharapkan kedepan Laporan Belanja Perpajakan ini menjadi bagian dari mekanisme dalam menyusun nota keuangan dan menetapkan asumsi dalam APBN,” imbuhnya.
Seminar Nasional Nota Keuangan RAPBN 2020 ini dibuka oleh Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah dan menghadirkan Menteri Keuangan Sri Mulyani sebagai Keynote Speach. Selain Wakil Ketua BPK, seminar yang diselenggarakan oleh BAKN DPR RI ini juga mendatangkan beberapa narasumber, diantaranya Ketua BAKN Andreas Eddy Soesetyo, Lead Economist World Bank Indonesia, Frederico Gil Sander, Wakil Ketua Umum KADIN Raden Pardede, dan Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kemenkeu, Suahasil Nazara.