Wakil Ketua BPK Menyampaikan Pandangan Indonesia mengenai Pentingnya Tata Kelola yang Akuntabel dalam Merespon Pandemi COVID-19
NEW YORK, Humas BPK - Wakil Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Agus Joko Pramono menyampaikan pandangan Indonesia mengenai pentingnya tata kelola yang akuntabel dalam mengelola respon Pemerintah terhadap pandemi COVID-19 dalam forum Integration Session yang membahas Tujuan SDGs 3, 10, 16 dan 17 sebagai bagian dari rangkaian acara United Nations High-Level Political Forum (UN HLPF), di New York, Amerika Serikat, Kamis (8/7/2021).
Dalam pemaparannya Wakil Ketua BPK menyebutkan bahwa Pemerintah Indonesia telah bermitra dengan BPK untuk memastikan efektivitas, transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan dalam merespon pandemi Covid-19 dan dalam pengelolaan keuangan negara.
BPK melakukan peran oversight, insight dan foresight melalui fungsi pemeriksaannya terutama terhadap penanganan pandemi COVID-19. Hal ini menunjukkan bahwa upaya pemerintahan yang kolaboratif dan inklusif akan membantu untuk menciptakan budaya baru yaitu Accountability for All atau Akuntabilitas untuk Semua.
Pada forum ini, delegasi BPK dipimpin oleh Wakil Ketua BPK didampingi Kepala Direktrorat Utama Perencanaan, Evaluasi dan Pengembangan (Kaditama Revbang) B. Dwita Pradana dan Pemeriksa Madya R. Yudi Ramdan Budiman
Rangkaian sesi HLPF 2021 diseleggarakan oleh Economic Social Council (ECOSOC) dari tanggal 6 Juli sampai dengan 16 Juli 2021. Indonesia menyampaikan laporan Voluntary National Review (VNR) SDG yang ketiga pada tahun 2021 pada HLPF 2021. Dalam kegiatan HLPF 2021 ini, BPK menjadi bagian dari delegasi Indonesia yang terlibat pada diskusi sesi-sesi dalam HLPF 2021.