BERITA UTAMA

BPK Mendorong Pejabat Pada Kementerian/Lembaga Segera Menindaklanjuti Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK

04 Juli 2018

Auditorat Utama Keuangan Negara VI (AKN VI) BPK menyelenggarakan Sosialisasi Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (PTLRHP) di Kantor Pusat BPK, pada Rabu, 4 Juli 2018. Sosialisasi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman dalam penyelesaian rekomendasi hasil pemeriksaan dan permasalahan yang menjadi kendala penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK.

Dibuka oleh Anggota VI BPK, Harry Azhar Azis menjelaskan status rekomendasi BPK, yaitu “Selesai Ditindaklanjuti” atau status 1, “Sudah Ditindaklanjuti tetapi Belum Sesuai” atau status 2, “Belum Ditindaklanjuti” atau status 3, dan “Tidak Dapat Ditindaklanjuti dengan Alasan yang Sah” atau status 4.

Pada 5 entitas yang berada di bawah AKN VI, berikut adalah status tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan sampai dengan semester II tahun 2017:

  1. Kementerian Kesehatan: selesai ditindaklanjuti sebesar 22% atau senilai 318,9 miliar,
  2. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan: selesai ditindaklanjuti sebesar 60% atau senilai 329,7 miliar,
  3. Badan POM: selesai ditindaklanjuti sebesar 91% atau senilai 12,5 miliar,
  4. BPJS Ketenagakerjaan: selesai ditindaklanjuti sebesar 33% atau senilai 1,4 triliun,
  5. BPJS Kesehatan: selesai ditindaklanjuti sebesar 17% atau senilai 271,7 miliar.

Auditor Utama Keuangan Negara VI, Dori Santosa pada laporannya mengatakan bahwa BPK akan terus mendorong pejabat pada Kementerian/Lembaga untuk segera menindaklanjuti rekomendasi-rekomendasi yang diberikan BPK pada Laporan Hasil Pemeriksaan yang telah disampaikan pada entitas pemeriksaan.

Dengan adanya sosialisasi ini juga diharapkan dapat memperkaya pemahaman BPK terhadap masalah-masalah yang terjadi atas tindak lanjut hasil pemeriksaan, serta menyamakan persepsi dalam rangka penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan. Sejalan dengan hal tersebut, acara ini juga merupakan bagian dari upaya memperoleh input baik dari internal maupun eksternal BPK sehingga dapat mendorong peningkatan penyelesaian rekomendasi hasil pemeriksaan BPK.