BPK RI Akses Transaksi Kas Pemda Papua dan Papua Barat
Akses data rekening pemda secara online akan mencegah secara dini terjadinya penyimpangan transaksi kas pemda. Hal itu disampaikan oleh Ketua BPK RI, Hadi Poernomo saat menyampaikan sambutannya setelah menyaksikan Penandatanganan Kesepakatan Bersama Akses Data Transaksi Rekening Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota se-Papua dan Papua Barat secara Online pada Bank Papua.
Penandatanganan yang dilaksanakan pada Rabu, (16/04/2014) di Auditorium BPK RI Pusat tersebut dilakukan oleh Kepala Perwakilan BPK RI Papua, Dori Santosa, Kepala Perwakilan BPK RI Papua Barat, Dali Mulkana, Gubernur Papua, Lukas Enembe, Gubernur Papua Barat, Abraham Octavianus Atururi, Dirut Bank Papua, Johan Kafiar, serta para Bupati dan Walikota se-Papua dan Papua Barat. Selain Ketua BPK RI, acara tersebut juga disaksikan langsung oleh Wakil Ketua BPK RI, Hasan Bisri, Sekretaris Jenderal BPK RI, Hendar Ristriawan, serta para pejabat di lingkungan BPK RI, Pemda, dan BPD.
Pada kesempatan tersebut, Ketua BPK RI memaparkan bahwa penandatanganan kesepakatan bersama tersebut dimaksudkan agar BPK RI dapat mengakses secara online seluruh transaksi kas pemda yang ada pada Bank Papua yang merupakan suatu implementasi e-audit BPK RI pada pemda. Dan melalui kesepakatan bersama ini akan tercipta e-audit financial tracking yang akan memberikan manfaat bagi pemda serta BPD di wilayah tersebut.
Kesepakatan bersama ini tidak mengatur penambahan atau pengurangan kewenangan BPK RI dalam mengakses dokumen pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara untuk kepentingan pemeriksaan BPK RI. Kesepakatan bersama ini juga tidak mengatur penambahan atau pengurangan kewajiban para pengelola keuangan negara untuk menyerahkan dokumen pertanggungjawaban keuangan negara yang diminta oleh BPK RI sesuai dengan ketentuan Undang-undang.
Selain itu, dengan ditandatanganinya kesepakatan bersama ini, maka akan terwujud tata pemerintahan dan pengelolaan keuangan daerah yang baik serta mempercepat proses penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI, sehingga mendorong transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemda.
Sementara itu, Abraham Oktavianus, dalam sambutannya berharap, penandatanganan kesepakatan bersama ini bisa bermanfaat bagi pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah dan tata kelola pemerintah di lingkungan pemerintah daerah Papua Barat dan Papua dapat berjalan lebih baik lagi.