BERITA UTAMA

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) 12 laporan keuangan kementerian/lembaga dan 1 laporan keuangan BUN (Bendahara Umum Negara) Tahun Anggaran 2017 di lingkungan Auditorat Utama Keuangan Negara (AKN) II. Kegiatan yang dilaksanakan di Kantor Pusat BPK, pada Selasa (5/6/2018) tersebut dilakukan sebagai kelanjutan penyerahan LHP atas LKPP Tahun 2017 kepada DPR, DPD, dan Presiden.

Bertempat di Auditorium BPK, Anggota II BPK, Agus Joko Pramono dengan didampingi oleh Auditor Utama Keuangan Negara II (Tortama KN II), Novian Herodwijanto menyerahkan langsung LHP tersebut kepada menteri dan kepala lembaga dari 13 entitas tersebut.

Pada kesempatan tersebut, Anggota BPK menyampaikan apresiasi kepada menteri dan kepala lembaga atas kinerjanya, sehingga BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). “Saya sangat berterima kasih kepada seluruh Menteri dan Pimpinan lembaga, dimana dengan kerja keras para aparat dan juga dengan kerja sama yang baik dengan BPK, maka kami dapat secara profesional memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian,” jelasnya.

Anggota BPK juga mengungkapkan bahwa, memperoleh opini WTP bukanlah pekerjaan yang sederhana. Banyak yang harus dibereskan, kemudian juga banyak yang harus dikerjakan.

Oleh karena itu, diharapkan kementerian/lembaga menindaklanjuti rekomendasi BPK serta tidak mengulangi permasalahan yang sama. “Pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi tersebut diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan yang terjadi selama ini. Sehingga, pada pertanggungjawaban pelaksanaan APBN Tahun 2018 permasalahan-permasalahan yang sama tidak terjadi lagi,” pungkasnya.

Tampak hadir pada penyerahan LHP tersebut diantaranya Menteri Keuangan, Sri Mulyani, Kepala PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan), Kiagus Ahmad Badaruddin, dan para pimpinan lembaga, serta pejabat dan pemeriksa di lingkungan AKN II BPK.