BERITA UTAMA

Pemeriksaan BPK: Mengawal Transparansi dan Akuntabilitas Keuangan Negara

28 Desember 2012

Dalam rangka membangun komunikasi secara efektif dengan pemangku kepentingan di wilayah Provinsi Jawa Barat, Badan Pemeriksa Keuangan RI mengadakan sosialisasi yang terkait dengan tugas, wewenang, dan hasil pemeriksaan BPK dengan tema “Pemeriksaan BPK: Mengawal Transparansi dan Akuntabilitas Keuangan Negara” pada Kamis, 27 Desember 2012, di Hotel Horison, Bogor.

Bertindak sebagai narasumber, yaitu Kepala Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara BPK (Kaditama Binbangkum), Nizam Burhanuddin, dan Anggota Komisi XI DPR RI, Arif Budimanta, dengan moderator Sekretaris Daerah Kota Bogor, Aim Halim Hermana.

Sosialisasi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mengenai tugas, fungsi, dan kewenangan BPK serta pencapaian kerja BPK dalam mendorong transparansi dan akuntabilitas keuangan negara, memberikan pemahaman dan menyamakan persepsi mengenai hasil pemeriksaan BPK dan tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan yang diharapkan BPK serta entitas yang diperiksa.

Selain itu, sosialisasi ini diselenggarakan untuk memperoleh masukan dari para pemangku kepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja BPK, serta memberikan pemahaman tentang fungsi pengawasan yang dilakukan oleh DPR dalam pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.

Acara ini dihadiri oleh Kepala Perwakilan BPK Provinsi Jawa Barat, Slamet Kurniawan, Walikota Bogor, Diani Budiarto, Pimpinan DPRD Kota Bogor dan Cianjur, Sekda, Muspida, Pimpinan SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bogor dan Cianjur, serta para rektor universitas di Kota Bogor.

Kepala Perwakilan BPK Provinsi Jawa Barat, dalam laporannya mengatakan BPK memiliki harapan agar laporan keuangan pemerintah daerah mendapatkan opini yang terbaik, yaitu Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Untuk itu dibutuhkan komitmen dari kepala daerah dan seluruh jajarannya untuk memperbaiki dan melakukan perubahan dengan menyusun rencana aksi yang harus dilaksanakan secara menyeluruh pada seluruh SKPD. Kepala daerah juga harus selalu melakukan monitoring perkembangan penyelesaian temuan BPK untuk memastikan perbaikan telah dilaksanakan.

Sementara itu, Walikota Bogor dalam sambutannya mengatakan kegiatan sosialisasi ini dapat menjadi cara untuk membangun pengetahuan dan persepsi bersama yang tepat tentang peran dan fungsi BPK dalam rangka memperkuat sistem pengelolaan keuangan negara.

Kaditama Binbangkum, memberikan pemaparan mengenai peranan BPK dalam mewujudkan pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel. Dalam paparannya dijelaskan hal-hal terkait tugas pemeriksaan BPK, termasuk diantaranya hubungan kerja antara BPK dengan lembaga perwakilan dan pemerintah dalam hal penyampaian dan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK.

“Seluruh keuangan negara adalah milik negara dan harus diperiksa oleh BPK dan keuangan negara itu adalah semua yang menjadi hak atau menjadi kewajiban negara untuk mengelolanya,” jelas Kaditama Binbangkum.

Sedangkan Anggota Komisi XI DPR, Arif Budimanta, memberikan pemaparan mengenai pengawasan, pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara. Dalam paparannya dijelaskan mengenai skema penyusunan APBN, serta fungsi pengawasan DPR terhadap pemerintah dalam pelaksanaan dan pertanggungjawaban keuangan negara.

Melalui kegiatan ini, diharapkan hubungan BPK dengan pemangku kepentingan serta dukungan masyarakat dapat mendorong terwujudnya tata kelola keuangan negara yang transparan dan akuntabel.