BERITA UTAMA

Wakil Ketua BPK: CPNS BPK Harus Dapat Meningkatkan Profesionalisme untuk Mengabdi kepada Bangsa dan Negara

11 Maret 2019

Wakil Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Bahrullah Akbar membuka secara resmi Rangkaian Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan III – Non Akuntansi Tahun 2019 yang diselenggarakan oleh Badan Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara (Badiklat PKN), di Auditorium Balai Diklat Pemeriksaan Keuangan Negara Gowa, Sulawesi Selatan pada Senin (11/3).

Kepala Pusat Perencanaan dan Penyelenggaraan Diklat, Rio Tirta, dalam laporannya mengatakan bahwa diklat ini diselenggarakan sebagai pemenuhan persyaratan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Rangkaian diklat yang harus dijalani oleh para peserta diawali dengan Diklat Orientasi Ke-BPK-an, dilanjutkan dengan Pendidikan Dasar untuk CPNS dan diakhiri dengan Diklat Jabatan Pemeriksa Ahli Pertama.

Selain diselenggarakan di Balai Diklat Pemeriksaan Keuangan Negara Gowa yang diikuti oleh 65 peserta, diklat yang sama juga berlangsung secara bersamaan di Badan Diklat Pemeriksaan Keuangan Negara di Jakarta yang diikuti oleh 76 peserta, dan di Balai Diklat Pemeriksaan Keuangan Negara Medan yang diikuti oleh 127 peserta.

Dalam arahannya Wakil Ketua BPK mengatakan bahwa setelah lulus mengikuti diklat CPNS, para peserta akan menjadi Pemeriksa Pertama di BPK, dan diharapkan dapat meningkatkan profesionalisme dan pendidikan, sehingga dapat terus mengabdi kepada bangsa dan negara.

Selain itu, Wakil Ketua BPK juga menyampaikan bahwa untuk membangun BPK ke depannya ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah individual atau manusianya yaitu sebagai pegawai BPK atau sebagai pemeriksa harus mempunyai nilai-nilai dasar BPK yang tidak mudah tetapi harus ditegakkan, yaitu Independensi, Integritas dan Profesionalisme. Hal yang kedua yang harus diperhatikan dalam membangun BPK adalah organisasi yang disebut dengan Badan Pemeriksa Keuangan. Agar organisasi dapat berjalan, harus ada kegiatan administratif seperti surat menyurat, ada bagian yang menyusun dan merencanakan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS), ada struktur organisasi, dan ada standar-standar operasional. Selain administratif di dalam organisasi harus ada manajemen untuk dapat mengelola agar segala sesuatunya dapat berjalan dengan baik. Selain itu organisasi juga harus terdapat kepemimpinan, komunikasi dan pengambilan keputusan.

Selain Wakil Ketua BPK dan Kepala Pusat Perencanaan dan Penyelenggaraan Diklat, hadir dalam acara ini Kepala Perwakilan BPK Provinsi Sulawesi Selatan, Wahyu Priyono dan Kepala Balai Diklat Pemeriksaan Keuangan Negara Gowa, Muhammad Taufiq.