Wakil Ketua BPK: Transformasi untuk BPK yang Tangguh, Tepercaya, dan Berkinerja Tinggi
JAKARTA, Humas BPK - Untuk mencapai Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang tangguh tepercaya dan berkinerja tinggi sesuai dengan yang diamanatkan dalam Rencana Strategis (Renstra) BPK 2020-2024, Pelaksana BPK diharapkan menindaklanjuti hasil Rapat Koordinasi (Rakor) yang telah disepakati. Demikian disampaikan Wakil Ketua BPK Agus Joko Pramono saat menutup secara resmi Rakor Pelaksana BPK Tahun 2021 di Auditorium BPK, Jakarta, Selasa (8/6).
"Saya berharap para Pelaksana BPK dapat menyikapi dan menindaklanjuti bersama, sehingga hasil Rakor dapat lebih berdaya guna dan berhasil guna dalam rangka transformasi organisasi, transformasi digital, dan transformasi budaya untuk BPK yang Tangguh, Tepercaya, dan Berkinerja Tinggi," ucap Wakil Ketua BPK.
Rapat Koordinasi Pelaksana BPK Tahun 2021 dengan tema "BPK Aktif, Adaptif, dan Responsif dalam Mengawal Implementasi Renstra" tersebut, dilaksanakan selama dua hari (7 dan 8 Juni) dan diikuti oleh seluruh pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama di lingkungan BPK. Penutupan Rakor ini juga dihadiri oleh para Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara.
Wakil Ketua BPK dalam sambutannya menyampaikan beberapa hal, yaitu pertama, terkait Business Case dalam konteks Pemeriksaan Strategis. Kedua, Kebijakan Kelembagaan, dan ketiga Transformasi Organisasi. Setelah pelaksanaan Rakor ini, Wakil Ketua menekankan, agar segera dilakukan Post Action Review, penyusunan Rencana Aksi atau Action Plan tindak lanjut hasil Rakor, serta memonitor dan mengevaluasi hasil Rakor.
Lebih lanjut, mengenai Business Case Pemeriksaan Strategis Tahun 2021, Wakil Ketua mendorong agar pelaksanaannya harus dapat dioperasionalisasikan oleh koordinator maupun satuan kerja (satker) yang terlibat. Namun, dengan tetap membuka room for adaptability dan flexibility terhadap perubahan lingkungan BPK dan perubahan pemikiran yang ada pada stakeholder BPK.
"Dengan demikian, pemeriksaan BPK akan lebih responsif terhadap emerging issues atau isu-isu baru yang muncul dan berkembang selama proses pemeriksaan," harapnya pada kegiatan yang dihadiri secara fisik dan virtual oleh Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara I Hendra Susanto, Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara III Achsanul Qosasi, Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara IV Isma Yatun, Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara V Bahrullah Akbar, dan Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara VII Daniel Lumban Tobing.
Terkait kebijakan kelembagaan, salah satu hal yang ditekankan oleh Wakil Ketua BPK adalah mengenai kebutuhan riil sumber daya yang diperlukan dan mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki BPK.
Menurutnya, dalam implementasi Renstra baik untuk pemeriksaan dan kelembagaan, perlu memperhatikan dengan cermat sumber daya baik Sumber Daya Manusia (SDM), sarana prasarana, perangkat lunak, dan pendukung lainnya, sehingga peran dan keterlibatan satker penunjang dan satker kesetjenan akan lebih terukur dan terstruktur.
Sementara itu, mengenai transformasi organisasi BPK, Wakil Ketua menyebutkan, bahwa hal ini tercermin dalam implementasi strategi-strategi dalam Renstra BPK melalui pendekatan perencanaan terintegrasi yang telah didokumentasikan dalam Business Case termasuk Roadmap di dalamnya. Oleh karena itu, Wakil Ketua mendorong agar dalam implementasi Renstra, pelaksana BPK memanfaatkan teknologi informasi.
"Pemanfaatan teknologi informasi dalam implementasi Renstra merupakan keniscayaan dan menjadi tulang punggung dalam transformasi organisasi, transformasi digital, dan adaptasi kebiasaan baru di BPK," tutupnya.