Dalam mengelola keuangan negara, entitas perlu mencermati rekomendasi hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan melakukan percepatan proses penyelesaian tindak lanjut. Anggota I BPK/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara I, Nyoman Adhi Suryadnyana, mengatakan rekomendasi merupakan bagian yang penting dari proses pemeriksaan untuk mewujudkan hasil pemeriksaan yang bermanfaat sesuai visi dan misi BPK.
Anggota IV BPK/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara IV, Haerul Saleh, dan Anggota V BPK/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara V, Ahmadi Noor Supit, menerima sertifikasi profesi pemeriksa keuangan negara atau certified state finance auditor (CSFA) di auditorium kantor pusat BPK, Senin (31/7). Sertifikasi ini merupakan pengakuan bahwa seseorang telah memiliki kapasitas maupun kompetensi yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas tertentu.
Anggota I Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara I, Nyoman Adhi Suryadnyana, menegaskan agar pengelolaan keuangan negara tetap terjaga dan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dapat terus dipertahankan, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) diharapkan mampu melakukan optimalisasi perencanaan anggaran yang didasarkan pada perencanaan kebutuhan yang cermat.
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan the Turkish Court of Accounts (TCA) sepakat untuk melakukan penguatan kerja sama bilateral melalui penandatanganan nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU).
Badan Pemeriksa Keuangaan (BPK) telah menyelesaikan pemeriksaan atas laporan keuangan (LK) Dewan Ketahanan Nasional (Wantannas) tahun anggaran 2022. Pada pemeriksaan tersebut, BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas LK Wantannas tahun 2022, dan ini merupakan opini WTP yang ke enam kalinya sejak tahun 2017.
Dalam rangka memperingati Hari Anak Nasional, Ikatan Istri Anggota (IKISTRA) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Dharma Wanita Persatuan (DWP) Sekretariat Jenderal (Setjen) BPK kembali memberikan dana Bantuan Pendidikan Murid (BPM). Bantuan pendidikan tersebut diberikan kepada putra/putri pegawai BPK yang layak menerima bantuan. Kegiatan dilaksanakan secara hybrid di auditorium kantor pusat BPK, di Jakarta, Kamis (27/7).
Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Isma Yatun, melantik dan mengambil sumpah jabatan Bernardus Dwita Pradana, sebagai Kepala Direktorat Utama Perencanaan, Evaluasi, dan Kebijakan Pemeriksaan Keuangan Negara (Kaditama Renvaja), di kantor pusat BPK, Jakarta, Jumat (28/7).
Berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap laporan keuangan (LK) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) tahun anggaran 2022, BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), dalam semua hal yang material, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) masih mengalami tantangan serius dalam mengendalikan integritas dan meningkatkan budaya antikorupsi. Salah satu indikatornya adalah skor Survei Penilaian Integritas (SPI) BPK tahun 2022 yang menurun dibandingkan skor SPI tahun 2021.
BPK menyerahkan laporan hasil pemeriksaan (LHP) kepada Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) dan Kementerian Pertahanan (Kemhan), Rabu (26/7). Penyerahan LHP tersebut merupakan rangkaian akhir dari proses pemeriksaan di lingkungan Auditorat Utama Keuangan Negara I (AKN I) yang membidangi Polhukkam, meliputi 20 entitas kementerian/lembaga, termasuk di dalamnya BSSN dan Kemhan.
Berdasarkan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan Kementerian Agama (Kemenag), laporan keuangan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), dan laporan keuangan pinjaman dan hibah luar negeri (PHLN) pada Kemenag tahun 2022. Capaian ini menunjukkan komitmen dan upaya nyata seluruh manajemen Kemenag dan BPKH dalam mendorong perbaikan pengelolaan keuangan negara dengan menjalankan dan menerapkan praktik-praktik pengelolaan keuangan yang baik.
Anggota I Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara I, Nyoman Adhi Suryadnyana menyerahkan laporan hasil pemeriksaan (LHP) atas laporan keuangan (LK) Kejaksaan Agung Republik Indonesia (RI) tahun 2022 dan LHP LK Kementerian Perhubungan (Kemenhub) tahun 2022, Selasa (25/7).
Lembaga pemeriksa keuangan (atau SAI) dapat memainkan peran penting dalam mempromosikan transparansi dan akuntabilitas tata kelola industri ekstraktif. Ketua BPK, Isma Yatun, mengatakan audit SAI untuk memastikan, bahwa pendapatan yang dihasilkan dari industri ekstraktif dipertanggungjawabkan dengan benar dan memastikan bahwa sumber daya tersebut digunakan untuk kepentingan masyarakat.
Anggota III Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara III, Achsanul Qosasi, mengatakan bahwa pada semester II 2023, Auditorat Utama Keuangan Negara (AKN) III memfokuskan pemeriksaan atas program nasional terkait revolusi mental, percepatan pengembangan wilayah, dan percepatan penurunan stunting.
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyelenggarakan workshop persiapan pemeriksaan pendahuluan di lingkungan Auditorat Utama Keuangan Negara (AKN) V. Kegiatan ini dibuka oleh Anggota V BPK/Pimpinan Keuangan Negara V, Ahmadi Noor Supit, di auditorium kantor pusat BPK, Selasa (25/7).
Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK terhadap laporan keuangan (LK) Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam) tahun anggaran 2022, BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas LK Kemenko Polhukam tahun 2022, dalam semua hal yang material, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).
BPK menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas laporan keuangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tahun anggaran 2022 di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (24/7). LHP tersebut diserahkan oleh Anggota I BPK/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara I, Nyoman Adhi Suryadyana, kepada Ketua KPK, Firli Bahuri.
Auditorat Utama Keuangan Negara VI (AKN VI) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyelenggarakan workshop persiapan pemeriksaan kinerja atas upaya pemerintah dalam percepatan penurunan prevalensi stunting, di gedung Badan Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara (Badiklat PKN), Jakarta, Senin (24/7).
Anggota I BPK, Nyoman Adhi Suryadnyana, hadir dalam pertemuan yang diselenggarakan Kementerian Perhubungan bekerja sama dengan Kementerian Luar Negeri, di sela-sela Sidang Dewan IMO (the 129th Session of the IMO Council) di London, Kamis (20/7).
Menjalankan perannya sebagai pemeriksa eksternal Organisasi Maritim Internasional (International Maritime Organization/IMO) periode 2020-2023, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyerahkan hasil pemeriksaan laporan keuangan dan kinerja IMO pada the 129th Session of the IMO Council (Sidang Council IMO) di kantor pusat IMO di London, Rabu (19/7).