BPK Menyelenggarakan Webinar BPK Mencerdaskan Bangsa
JAKARTA, Humas BPK - Sebagai rangkaian kegiatan memperingati Hari Ulang Tahun Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Ke-74 dan peringatan Hari Guru Nasional, BPK menyelenggarakan Webinar BPK Mencerdaskan Bangsa dengan mengangkat tema "Akuntabilitas untuk Semua", pada Kamis (26/11/2020).
Webinar ini menghadirkan keynote speaker Wakil Ketua BPK Agus Joko Pramono, narasumber Anggota VI BPK/ Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara VI Harry Azhar Azis dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Anwar Makarim, dengan moderator Kepala Biro Humas dan Kerjasama Internasional BPK Selvia Vivi Devianti.
Turut hadir dalam acara ini Sekretaris Jenderal BPK Bahtiar Arif, para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan BPK, para pelaksana BPK, Pimpinan Perguruan Tinggi serta mahasiswa dari seluruh Indonesia dengan jumlah peserta mencapai 1500an orang.
Dalam pemaparannya Wakil Ketua BPK mengatakan bahwa tema Akuntabilitas untuk Semua atau Accountability for All merupakan tema besar yang ditetapkan oleh pimpinan BPK untuk diusung dalam berbagai kegiatan BPK. Hal ini bertujuan untuk memperluas makna akuntabilitas dari bermakna sempit pada akuntabilitas keuangan negara menjadi nilai dan budaya yang ditumbuh kembangkan dalam segi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
"Dalam kegiatan BPK Mencerdaskan Bangsa ini, tema Akuntabilitas untuk Semua digunakan untuk menekankan bahwa nilai akuntabilitas itu tidak hanya menjadi tanggung jawab bagi pengelola keuangan negara atau pemeriksa keuangan negara, tetapi juga merupakan tanggung jawab bagi kita semua. Sebuah tanggung jawab bersama yang harus dijadikan budaya yang mengakar dan diimlementasikan secara luas di masyarakat," ujar Wakil Ketua BPK.
Lebih lanjut Wakil Ketua BPK memaparkan bahwa pada tahun 2045 maka Indonesia akan mencapai umur 100 tahun. Pada tahun tersebut banyak yang menyebut sebagai Jendela Demografi (window of demografi). Pada tahun tersebut pendududuk yang berusia produktif yaitu yang berusia 15 - 64 tahun akan lebih besar dibandingkan jumlah penduduk yang tidak produktif.
Wakil Ketua BPK menambahkan bahwa pada tahun 2020 - tahun 2045 diprediksi bahwa usia produktif akan mecapai 70% dari total penduduk di Indonesia. Hal ini berdampak menjadi 2 kemungkinan yaitu apakah akan menjadi Bonus Demografi atau sebaliknya akan menjadi Defisit Demografi.
Bonus Demografi akan tercapai apabila kualitas sumber daya manusia di Indonesia memilki kualitas yang cukup untuk menghasilkan nilai tambah yang mumpuni sehingga akan berimbas pada pertumbuhan ekonomi negara.
"Hal sebaliknya akan terjadi defisit demografi akan terjadi apabila penduduk yang berusia produktif tersebut justru tidak memiliki kualitas atau kompetensi yang baik, hal ini akan menghasilkan pengangguran massal yang akan menjadi beban negara," ungkap Wakil Ketua BPK.
Selain itu Wakil Ketua BPK menjelaskan bahwa Indonesia Emas pada tahun 2045 akan menjadi impian besar untuk Indonesia menjadi negara yang mampu bersaing dengan bangsa lain serta dapat menyelesaikan masalah-masalah yang mendasar yang terjadi di Indonesia
"Kunci mewujudkan Indonesia Emas di tahun 2045 berada pada kualitas sumber daya manusianya, terutama pada pemuda dan pemudi Indonesia," ungkapnya.
Wakil Ketua BPK menyebutkan bahwa pada 30 tahun mendatang pemuda dan pemudi yang pada saat ini, yang masih menempati bangku sekolah atau perguruan tinggi nantinya akan menjadi garda terdepan dalam perkembangan bangsa ini. Oleh karena itu generasi muda harus dapat meningkatkan kualitas dan kompetensinya untuk menjadi kader terbaik bangsa dalam mewujudkan tujuan bernegara yaitu mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil dan makmur.
Bonus demografi yang beriringan dengan kualitas sumber daya manusia Indonesia tentunya akan memberikan kemajuan kepada bangsa Indonesia dalam merealisasikan Indonesia Emas tahun 2045. Peningkatan kualitas sumber daya manusia tersebut tergantung kepada salah satunya kepada Sistem Pendidikan Nasional.
"Sistem pendidikan yang baik adalah pendidikan tidak hanya berfokus pada ilmu pengetahuan, akan tetapi pendidikan moral juga diperlukan agar sumber daya manusia yang dihasilkan tidak hanya mampu bersaing tetapi juga memiliki etika yang cukup," ungkap Wakil Ketua BPK.
Selain itu Wakil Ketua BPK menjelaskan bahwa BPK berkomitmen untuk mengambil peran strategis dalam mendorong pemerintah melaksanakan kebijakan dan strategi pembangunan yang telah dirumuskan dalan Rencana Pembangunan Jangka Menegah Nasional (RPJMN).
"BPK senantiasa berupaya untuk melaksanakan pemeriksaan yang berkualitas dan bermanfaat dalam rangka mendorong perbaikan tata kelola keuangan negara. Dengan terwujudnya perbaikan tata kelola keuangan negara maka layanan kepada masyarakat mejadi lebih baik dan tujuan bernegara dapat tercapai," tegasnya.
"Melalui kegiatan pemeriksaannya, maka BPK mengawal dan memastikan program-program prioritas pembangunan nasional direncanakan, dilaksanakan dan dilaporkan secara transparan, akuntabel sehungga dapat memberikan manfaat bagi kesejahteraan rakyat Indonesia," imbuhnya.
Tahun 2020 merupakan awal pelaksanaan RPJMN 2020 - 2024, oleh sebab itu pemeriksaan BPK didasarkan kepada Rencana Strategis BPK 2020 - 2024 yang mengacu kepada RPJMN 2020 - 2024, dengan mempertimbangkan implementasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutanatau Sustainable Development Goals (SDGs) pada masing-masing agenda.
"Dalam menentukan obyek dan fokus pemeriksaan, BPK melakukan penyelarasan tema pemeriksaan dengan agenda pembangunan nasional melalui pemeriksaan tematik nasional, tematik lokal dan pemeriksaan signifikan lainnya," jelasnya.