BERITA UTAMA

BPK Perkuat Kerja Sama dengan BPK Latvia

29 Agustus 2019

Riga, Humas BPK – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan State Audit Office of Latvia (BPK Latvia) kembali menyelenggarakan seminar dalam rangka memperkuat implementasi kerja sama bilateral antara kedua institusi. Kegiatan ini dilaksanakan di Kantor BPK Latvia di Riga, Latvia, pada Rabu (28/08). Dalam seminar bilateral ini, delegasi BPK dipimpin langsung oleh Ketua BPK, Moermahadi Soerja Djanegara.

Hadir dalam seminar, Sekretaris Jenderal BPK, Bahtiar Arif, Konsul kehormatan Indonesia untuk Latvia, Valdis Tigalis, dan Konsuler Bidang Politik dan Protokol, Kedutaan Besar Republik Indonesia untuk Kerajaan Swedia merangkap Republik Latvia, Ernest Hadinoto.

Topik pembahasan seminar meliputi kerja sama BPK dengan Parlemen, manajemen kinerja dan sistem remunerasi, serta sistem pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan.

Ketua BPK menyatakan apresiasinya atas komitmen BPK Latvia untuk bersama-sama mempererat kerja sama antara kedua institusi yang telah dimulai dengan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) tahun lalu. Ia berharap agar seminar bilateral kali ini dapat meningkatkan kapasitas kedua institusi, khususnya melalui knowledge sharing, yang pada akhirnya dapat bermanfaat pula bagi para pemangku kepentingan. Kerja sama kedua institusi ini juga dapat mendukung kerja sama Pemerintah kedua negara yang semakin meningkat, di mana saat ini Latvia merupakan partner perdagangan Indonesia terbesar di kawasan Baltik.

Auditor General (Ketua) BPK Latvia, Elita Krumina, menyebutkan bahwa saat ini, BPK Latvia memiliki rencana strategis dengan beberapa inisiatif strategis baru. Dalam rangka melaksanakan strategi-strategi tersebut, BPK Latvia perlu belajar dari BPK negara lain, termasuk BPK Indonesia. Dalam kesempatan ini, Adviser to Auditor General on Strategic Issues BPK Latvia, Marita Salgrave, didampingi beberapa pejabat BPK Latvia menyampaikan inisiatif strategi baru dan perkembangan BPK Latvia. Hasil seminar bilateral ini diharapkan dapat menjadi referensi untuk mengimplementasi strategi-strategi tersebut.

Beberapa catatan penting dalam diskusi diantaranya bahwa kedua institusi memiliki dasar hukum yang kuat dalam pelaksanaan kerja sama dengan Parlemen, sehingga sepakat bahwa hubungan dan kerja sama dengan Parlemen memiliki arti penting dalam pelaksanaan rekomendas hasil pemerksaan. Kedua pihak juga telah melakukan cascading strategi dan target capaian organisasi hingga pada level individu, yang akan menjadi dasar pelaksanaan kegiatan pegawai dan akan berpengaruh pada tunjangan kinerja pegawai. Dalam hal tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan, kedua institusi menggunakan teknologi informasi yang mempermudah entitas dalam melaporkan pelaksanaan tindak lanjut, serta mempermudah pemeriksa dalam memonitor pelaksanaan tindak lanjut tersebut.