BPK Sosialisasikan Pengelolaan Dana Desa Agar Lebih Akuntabel dan Transparan
CIAMIS, Humas BPK - Mengusung tema “Peran, Tugas, dan Fungsi BPK dan DPR dalam Pengawasan Pengelolaan Dana Desa”, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menggelar sosialisasi pengelolaan dana desa di Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, pada Kamis (30/1).
Anggota V BPK/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara V Bahrullah Akbar dalam paparannya mengatakan, BPK mendorong dan mengawal pengelolaan dana desa, sehingga pengelolaan dana desa dilakukan secara transparan, akuntabel, partisipatif, efektif dan efisien.
Oleh karena itu, dengan dilaksanakannya sosialisasi ini, diharapkan pemerintah daerah khususnya aparat desa memperoleh pemahaman yang lebih mengenai pengelolaan dana desa, sehingga pengelolaan dana desa dilaksanakan secara akuntabel dan transparan.
"Sosialisasi ini dilaksanakan agar dana desa dikelola dengan baik dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga tujuan pembangunan desa dapat tercapai," ungkapnya.
Anggota BPK dalam kesempatan tersebut menyampaikan, bahwa dalam pengelolaan dana desa masih ditemukan adanya kelemahan dalam Sistem Pengendalian Intern (SPI) dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Beberapa kelemahan tersebut di antaranya, yaitu sistem komunikasi dan informasi pada pemerintahan desa belum sepenuhnya memadai, penatausahaan keuangan desa belum tertib, serta keterlambatan penyampaian laporan pertanggungjawaban dana desa. Selain itu, pertanggungjawaban keuangan desa juga tidak diinformasikan secara tertulis dan terbuka kepada masyarakat.
Selain Anggota BPK, kegiatan itu juga menghadirkan Anggota Komisi XI DPR RI Didi Irawadi Syamsudin sebagai keynote speaker dan Kepala Perwakilan BPK Provinsi Jawa Barat Arman Syifa sebagai narasumber.
Sosialisasi yang dihadiri oleh Bupati Ciamis dan pejabat struktural di lingkungan Kabupaten Ciamis ini diikuti oleh para Kepala Organisasi Perangkat Daerah se-Kabupaten Ciamis, Camat dan Kepala Desa se-Kabupaten Ciamis, serta Forkopimda di Kabupaten Ciamis.