BERITA UTAMA

JAKARTA, Humas BPK – Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) terus mengalami peningkatan. Berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diraih LKPD meningkat dari 58% (313 LKPD) pada tahun 2015 menjadi 82% (443 LKPD) pada tahun 2018.

Capaian tersebut telah melampaui target kinerja keuangan daerah Bidang Penguatan Tata Kelola Pemerintah Daerah/Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah untuk Provinsi, Kabupaten, dan Kota yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 masing-masing sebesar 85%, 60%, dan 65%.

“Kenaikan kualitas LKPD tersebut antara lain karena Pemerintah Daerah (Pemda) telah melakukan perbaikan atas kelemahan yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya,” ungkap Ketua BPK Moermahadi Soerja Djanegara dalam Rapat Paripurna DPD RI di Gedung DPD RI, Senayan, Jakarta, Rabu (18/9/2019).

Adapun peningkatan opini WTP pada pemerintah daerah yaitu Pemerintah Provinsi, meningkat dari 0% (0 LKPD) pada tahun 2006 menjadi 94% (32 LKPD) pada tahun 2018. Kemudian Pemerintah Kabupaten, opini WTP meningkat dari 0,58% (2 LKPD) pada tahun 2006 menjadi 79% (327 LKPD) pada tahun 2018. Dan Pemerintah Kota, opini WTP meningkat dari 1% (1 LKPD) pada tahun 2006 menjadi 90% (84 LKPD) pada tahun 2018.

Dalam Rapat Paripurna BPK menyerahkan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun 2019 dan Laporan Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2019 kepada Dewan Perwakilan Daerah (DPD), setelah sebelumnya diserahkan kepada DPR pada Selasa (17/9). IHPS I Tahun 2019 tersebut diserahkan oleh Ketua BPK kepada Ketua DPD Oesman Sapta Odang.

Selain Ketua BPK, hadir pula Anggota BPK lainnya yaitu Wakil Ketua BPK Bahrullah Akbar, Anggota I BPK Agung Firman Sampurna, Anggota II BPK Agus Joko Pramono, Anggota III BPK Achsanul Qosasi, dan Anggota VI BPK Harry Azhar Azis, serta Pejabat Pimpinan Tinggi Madya BPK.

Di hadapan Pimpinan DPD serta para Anggota DPD, Ketua BPK mengatakan, BPK telah memeriksa seluruh Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) atau sebanyak 542 (100%) LKPD Tahun 2018. LKPD tersebut terdiri atas 34 Laporan Keuangan (LK) pemerintah provinsi, 415 LK pemerintah kabupaten, dan 93 LK pemerintah kota.

​

Pada kesempatan itu, Ketua BPK mengapresiasi pemerintah daerah yang telah menyerahkan LKPD pada semester I 2019 kepada BPK, sehingga BPK dapat menyelesaikan seluruh pemeriksaan LKPD tepat waktu. Selain itu, BPK juga meminta DPD untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan.

“Salah satu pihak yang dapat mendorong efektivitas tindak lanjut tersebut adalah pengawasan yang intensif dari pimpinan dan para anggota DPD RI,” pungkasnya.