BERITA UTAMA

​

JAKARTA, Humas BPK - Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK) diundang pada 4^th South-East Asia Multi-Stakeholder Forum on Implementation of the Sustainable Development Goals (SDGs) yang diselenggarakan oleh Komisi Ekonomi dan Sosial PBB untuk Asia dan Pasifik (United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific/UNESCAP) pada 28-29 Oktober 2020 secara virtual. Kegiatan ini juga disiarkan secara langsung melalui YouTube UNESCAP.

Tujuan diselenggarakannya forum ini adalah untuk mengetahui sejauh mana pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs) pada kawasan Asia Tenggara, sekaligus memberikan masukan dan rekomendasi untuk Asia Pacific Forum on Sustainable Development (APFSD) dan High Level Political Forum (HLPF) yang akan diselenggarakan pada tahun 2021.

Forum ini dibagi ke dalam empat sesi yaitu Resilient, inclusive and Sustainable Development: COVID -19 recovery and SDG implementation; Sub-regional and National Progress Reporting on SDGs in the Context of the Covid-19 crisis, VNR preparations and updates; Understanding the importance of financing in the context of the COVID-19 South-East Asia recovery and the 2030 Agenda for Sustainable Development dan The Socio-Cultural aspects of a South-East Asian Recovery Framework.

Pada forum ini, BPK memperoleh kesempatan untuk menyampaikan statement pada Session 2: Subregional and National Progress Reporting on SDGs in the Context of the Covid-19 Crisis, VNR Preparations and Updates. Dengan dipimpin oleh Wakil Ketua BPK, Agus Joko Pramono, delegasi BPK pada forum ini terdiri dari Sekretaris Jenderal, Bahtiar Arif, Kepala Biro Humas dan Kerja Sama Internasional, Selvia Vivi Devianti, Kepala Bagian Kerja Sama Internasional, Kusuma Ayu Rusnasanti, Pemeriksa pada AKN VII, Tjokorda Gde Budi Kusuma, Pemeriksa pada AKN II, Anisa, dan Tim Kerja Sama Internasional.

Forum ini dibuka oleh UN Under-Secretary-General and Executive Secretary ESCAP, Armida Salsiah Alisjahbana dan Secretary-General of ASEAN, Dato Lim Jock Hoi. Dalam sambutannya, Executive Secretary ESCAP menggarisbawahi tiga kebijakan dalam rangka menanggulangi dampak pandemik Covid-19, yaitu Social Protection and Innovative Financing Strategies; Bridge Digital Divides dengan meningkatkan broadband internet capacity, technology innovation, dan ICT infrastructure; dan Greening Recovery dengan berfokus pada low carbon and resource efficiency business sebagaimana terdapat pada Paris Agreement.

ESCAP merupakan salah satu agency di bawah PBB yang, berperan sebagai regional hub yang mempromosikan kerja sama antar negara untuk mencapai pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Saat ini, UNESCAP dan Association of South East Nations (ASEAN) sedang bekerja sama untuk project ASEAN Recovery Framework yang merupakan salah satu usaha UNESCAP membantu negara-negara di Asia Tenggara untuk mengatasi dampak pandemik Covid-19.

Dalam pernyataannya, Wakil Ketua BPK menyampaikan bahwa BPK telah berkonstribusi dalam penyusunan Voluntary National Review (VNR) Indonesia melalui empat hal yang juga telah direkomendasikan oleh International Organization of Supreme Audit Institution (INTOSAI) pada 2016. Keempat hal tersebut yaitu, pertama, melaksanakan pemeriksaan kesiapan implementasi SDGs pada 2018 yang rekomendasinya digunakan oleh pemerintah dalam persiapan SDGs di Indonesia; kedua, melaksanakan pemeriksaan atas implementasi SDGs pada 2019 yang rekomendasinya digunakan oleh pemerintah untuk implementasi SDGs di Indonesia sampai saat ini; ketiga, menciptakan akuntabilitas dan transparansi sesuai dengan target-target pada SDGs 16; dan terakhir, menjadi role model dengan melaksanakan pemeriksaan sesuai dengan Supreme Audit Institution (SAI) Framewokdimana BPK telah merumuskan dan menerbitkan dua laporan pemeriksaan terkait SDGs di Indonesia.

Wakil Ketua BPK juga menambahkan bahwa dengan memilki fungsi check and balance, BPK akan dapat membantu pemerintah Indonesia dalam mempersiapkan VNR 2021, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan SDGs, memfokuskan pemerintah pada usaha-usaha pencapaian target SDGs, dan menjaga pencapaian target SDGs di Indonesia.

Pada forum ini, BPK merupakan satu-satunya pemangku kepentingan SDGs mewakili lembaga pemeriksa (Supreme Audit Institutions/SAIs) di kawasan Asia Tenggara yang memiliki kesempatan untuk menyampaikan statement. Hal ini menunjukkan bahwa BPK semakin dikenal dan diakui, karena selain berperan penting pada pemeriksaan SDGs, BPK juga berperan aktif pada forum-forum SDGs di komunitas Internasional.

Lebih lanjut, forum ini juga dapat menjadi wadah eksternalisasi pengalaman BPK dalam melakukan audit SDGs di pertemuan internasional sekaligus memperoleh insight dari pengalaman berbagai pemangku kepentingan (stakeholders) yang hadir terkait implementasi SDGs yang selanjutnya dapat diinternalisasikan untuk pengembangan pemeriksaan SDGs di BPK.