Perkuat Dampak Audit Kinerja IMO pada Level Nasional, BPK dan Kemenhub Gelar FGD
JAKARTA, Humas BPK - Dilatarbelakangi dari hasil pemeriksaan kinerja pada Organisasi Maritim Dunia atau International Maritime Organization (IMO), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) diwakili Anggota I BPK Nyoman Adhi Suryadnyana menyampaikan keynote speech pada Focus Group Discussion (FGD) di Kementerian Perhubungan, Jakarta, pada Jumat (3/11).
FGD dengan tema "Peran dan Kontribusi Indonesia pada Organisasi Maritim Dunia" ini dihadiri oleh berbagai unsur terkait yang menjadi stakeholder kemaritiman di tingkat nasional, terutama unsur pemerintahan, asosiasi seperti Indonesian National Shipowner's Association (INSA), serta unsur akademisi.
Dalam paparannya, Anggota I BPK menggarisbawahi amanat Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2019 tentang Keanggotaan dan Kontribusi Indonesia pada Organisasi Internasional.
Anggota I BPK mengatakan tujuan keanggotaan dan kontribusi Indonesia pada organisasi internasional adalah peningkatan peran dan kinerja Indonesia di forum internasional, serta menjalin dan mengelola hubungan baik antar negara.
Tidak hanya itu, Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara I itu juga menyebut keanggotaan dan kontribusi Indonesia pada organisasi internasional dapat membangun dan mempertahankan kepercayaan masyarakat internasional terhadap wibawa dan kehormatan bangsa Indonesia.
"Peran dan keterlibatan aktif Indonesia di IMO, baik sebagai Anggota Dewan maupun auditor eksternal, memiliki arti penting dan strategis, terutama dalam menentukan arah dan kebijakan penyusunan aturan maritim internasional yang juga berpengaruh terhadap kebijakan maritim nasional," jelasnya dalam kegiatan yang dibuka oleh Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi tersebut.
Dalam menjalankan peran aktifnya tersebut, tambahnya, Indonesia juga mengikuti perkembangan dan isu terkini yang menjadi perhatian dan dibahas dalam pertemuan IMO. Selain berhubungan dengan masalah-masalah kemaritiman, terutama pelayaran internasional, isu tersebut juga relevan dengan keselamatan, keamanan, dan perlindungan lingkungan bagi industri pelayaran internasional.
Menurut Anggota I BPK, permasalahan tersebut memerlukan tindak lanjut dan koordinasi di dalam negeri, serta dapat berdampak pada peran dan kebijakan terkait di level nasional yang relevan dengan fungsi kementerian, terutama Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Laut (Hubla) yang menjadi administrator maritim IMO di Indonesia.
Kegiatan FGD ini menghadirkan tiga isu penting yang dilatarbelakangi dari hasil pemeriksaan kinerja BPK pada IMO Tahun 2021 dan 2022, yang dilanjutkan dengan diskusi yang dimoderatori oleh Capt. Hadi Supriyono dari unsur akademisi.
FGD ini bertujuan untuk meningkatkan dampak hasil pemeriksaan yang berkualitas dan bermanfaat, terutama pada fungsi kementerian serta kebijakan level nasional terkait, guna perbaikan tata kelola sebagaimana diamanatkan dalam Rencana Strategis BPK 2020-2024.
Dalam kesempatan tersebut, Anggota I BPK juga menyampaikan apresiasi atas dibentuknya Forum Komunikasi Maritim Internasional (Forkomarin) pada 17 Oktober 2023 oleh Kementerian Perhubungan, yang turut hadir dalam FGD tersebut. Ke depannya, diharapkan forum tersebut dapat menjadi wadah komunikasi dan koordinasi antara pemerintah dengan para pemangku kepentingan, guna menunjang peran serta Indonesia pada berbagai organisasi kemaritiman internasional.