Berdasarkan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan tahun 2023, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan beberapa permasalahan signifikan terkait kelemahan sistem pengendalian intern (SPI) dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan keuangan di Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg).
Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) merupakan salah satu entitas yang sangat signifikan dalam pemeriksaan laporan keuangan pemerintah pusat (LKPP). Pemeriksaan atas laporan keuangan BRIN tahun 2023 merupakan satu kesatuan dengan laporan hasil pemeriksaan (LHP) LKPP, sebagaimana laporan keuangan (LK) kementerian/lembaga lainnya.
Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Isma Yatun menyambut kunjungan delegasi Board of Audit and Inspection (BAI) Korea di Kantor Pusat BPK di Jakarta, Kamis (4/7). Kunjungan ini bertujuan untuk memperkuat kerja sama bilateral melalui pertukaran pengetahuan dan pengalaman tentang pemeriksaan BPK pada organisasi internasional. Hal ini menegaskan komitmen kuat kedua institusi untuk senantiasa meningkatkan kapasitas pemeriksaan sektor publik di negara masing-masing.
Prosedur Operasional Standar (POS) Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) belum mengatur proses pencatatan BMN yang berasal dari hasil pengadaan dan perolehan hibah.
Pemeriksaan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) diharapkan dapat memberikan keyakinan bagi para pemangku kepentingan atas pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara. Ketua BPK Isma Yatun menegaskan, pemeriksaan yang inklusif dan berkualitas sebagai modal yang kuat dalam perjalanan pembangunan menuju Indonesia Emas 2045.
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menggelar seminar pemeriksaan keuangan negara dengan tema "Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD)", di kantor pusat BPK, Kamis (4/7). Seminar ini dilaksanakan dalam rangka pendidikan dan pelatihan di bidang pemeriksaan keuangan negara bagi para pemeriksa BPK dan pendidikan profesi berkelanjutan bagi para pemeriksa dan pelaksana pemegang sertifikasi CSFA (Certified State Finance Auditor) di BPK.
Ketua BPK Isma Yatun menerima kunjungan delegasi dari lembaga pemeriksa atau SAI Uganda dan Parlemen Uganda di kantor pusat BPK, di Jakarta, Selasa (25/6). Melalui kegiatan ini, BPK bermaksud untuk membangun kemitraan audit yang strategis, efektif, dan inovatif. Langkah ini mencerminkan komitmen BPK dalam mengembangkan kapasitas audit sektor publik secara global, dengan fokus pada kolaborasi yang saling menguntungkan.
Anggota V Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara V Ahmadi Noor Supit menegaskan bahwa dalam melakukan pemeriksaan BPK menggunakan standar pemeriksaan yang tinggi, sehingga hasil pemeriksaan dapat berkontribusi secara signifikan dalam peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara untuk mencapai tujuan negara.
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas kaporan keuangan (LK) Badan Pengawasan Obat dan Makanan (Badan POM) tahun 2023. Namun demikian BPK masih menemukan beberapa permasalahan yang harus ditindaklanjuti oleh Badan POM beserta jajarannya.
Anggota VI Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Pius Lustrilanang mengungkapkan bahwa berdasarkan hasil pemantauan tindak lanjut semester II tahun 2023 pada Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menunjukkan capaian penyelesaian tindak lanjut dengan status sesuai rekomendasi sebanyak 3.538 rekomendasi, senilai Rp2,54 triliun atau 85,21% dari total 4.152 rekomendasi, dan masih terdapat 130 rekomendasi senilai Rp1,62 milyar yang belum ditindaklanjuti.
Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Isma Yatun, menghadiri Summit SAI20, pertemuan Ketua Badan Pemeriksa negara anggota G20, di Belém, Brazil pada 17-18 Juni 2024. Supreme Audit Institution (SAI) Brazil, selaku host SAI20 2024 melanjutkan kepimpinan SAI20 2023 oleh SAI India dan inisiasi SAI20 2022 oleh SAI Indonesia, mengusung isu prioritas Climate Finance & Fight against Poverty and Hunger.
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI terpilih menjadi pemeriksa eksternal pada organisasi Pengadilan Internasional untuk Hukum Laut atau International Tribunal for The Law of The Sea (ITLOS) periode tahun anggaran 2025 - 2028. Penunjukan tersebut diambil dalam pertemuan ke-34 negara pihak (SPLOS/34) di New York, Selasa (11/6).
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) tahun anggaran 2023. Atas capaian tersebut, BPK mengapresiasi upaya yang telah dilakukan oleh Dewan Komisioner LPS, beserta seluruh jajaran LPS, untuk senantiasa menjaga kualitas pelaporan keuangan LPS sebagai bentuk pertanggungjawaban keuangan atas pelaksanaan tugas LPS.
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mendorong Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbutristek) dan jajarannya agar segera melakukan langkah-langkah konkrit atas permasalahan-permasalahan yang menjadi temuan dalam pemeriksaan laporan keuangan (LK) Kemendikbudristek tahun anggaran (TA) 2023.
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan permasalahan terkait pelaksanaan manajemen keberlangsungan tugas Bank Indonesia (BI) yang belum memadai, sehingga mengakibatkan meningkatnya risiko operasional atas keberlangsungan tugas kritikal BI dan risiko ancaman gangguan data center dan disaster recovery center.
Untuk mendorong upaya bersama dalam pemberantasan korupsi serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, Anggota I Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara I Nyoman Adhi Suryadnyana memberikan kuliah umum di Sekolah Tinggi Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (STMKG), di Tangerang Selatan, Kamis (6/6).
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melantik dan merotasi Pejabat Pimpinan Tinggi Madya atau PPTM (setingkat eselon I) yang mengisi delapan formasi di lingkungan BPK. Ketua BPK Isma Yatun berpesan agar para pejabat pimpinan tinggi madya menjadi teladan bagi seluruh pelaksana BPK dalam implementasi nilai-nilai dasar BPK.
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan permasalahan pada program peningkatan kuantitas dan kualitas jalan yang dikelola pemerintah daerah, diantaranya belum seluruh pemerintah daerah menetapkan ruas jalan menurut fungsi dan kelas jalan, dan belum menyusun pedoman dan standar teknis penyelenggaraan jalan, serta pedoman penentuan prioritas penanganan/pemantapan jalan.
Hasil pemantauan atas pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menunjukkan bahwa berdasarkan pemeriksaan tahun 2005 hingga 2023, BPK telah melakukan penyelamatan uang dan aset negara senilai Rp136,88 triliun.
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyerahkan laporan hasil pemeriksaan (LHP) atas laporan keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Pemprov Sultra) tahun anggaran 2023, di Kendari, Jumat (31/5). Anggota VI BPK/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara VI Pius Lustrilanang mengatakan BPK masih menemukan permasalahan yang perlu menjadi perhatian Pemprov Sultra.