Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) meraih penghargaan sebagai Badan Publik Informatif dalam Anugerah Keterbukaan Informasi Publik tahun 2023 pada kategori Lembaga Negara dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian. Penganugerahan ini menjadi bukti dan komitmen BPK dalam meningkatkan aksesibilitas hasil pemeriksaan BPK guna mengoptimalkan manfaat atas hasil pemeriksaan.
Peran utama Inspektorat Utama (Itama) adalah sebagai pemberi peringatan dini bagi pemimpin dan pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dengan melakukan identifikasi awal, menyusun kategori dan mitigasinya, termasuk risiko reputasi.
Anggota VII/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara VII Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Slamet Edy Purnomo menekankan pentingnya sinergi antara BPK, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), BUMN, serta Kejaksaan Agung (Kejagung) untuk mengatasi tantangan tersebut. Oleh karena itu, Anggota VII BPK menginisiasi terselenggaranya rapat koordinasi (rakor) pemeriksaan dan pengawasan BUMN yang dilaksanakan di Bandung, Jumat (15/12).
Ketua BPK Isma Yatun mengatakan nilai dari suatu perencanaan strategis bukan terletak pada hasil akhir tersedianya dokumen renstra. Akan tetapi, pada intellectual journey dan proses brainstorming selama tahapan penyusunan renstra yang melibatkan seluruh elemen BPK secara inklusif.
Laporan hasil pemeriksaan (LHP) merupakan output dari proses pemeriksaan yang menjadi core business Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). LHP yang berkualitas, tepat waktu, andal, relevan, serta akurat, akan memperkuat public accountability dan memiliki dampak yang komprehensif pada kehidupan masyarakat Indonesia.
Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Isma Yatun meminta entitas dan lembaga perwakilan untuk memastikan rekomendasi hasil pemeriksaan ditindaklanjuti. Pasalnya, untuk memberikan dampak, output yang dihasikan lembaga pemeriksa melalui rekomendasi hasil pemeriksaan, harus mendapatkan dukungan dari seluruh pihak.
Seminar alumni Certification of Government Chief Audit Executive (CGCAE) dan Certified Internal Audit Executive (CIAE) merupakan momen penting untuk evaluasi dan sharing knowledge tentang peran auditor dalam mengemban tugas mengamankan aset negara dan mengawal agenda pembangunan nasional menuju Indonesia maju.
BPK menyerahkan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun 2023 kepada Presiden Joko Widodo, di Istana Negara, Jakarta, Jumat (8/12). Pada kesempatan ini, Ketua BPK Isma Yatun menyampaikan bahwa BPK mengawal program pembangunan pemerintah pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) serta mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs).
Ketua BPK Isma Yatun mengapresiasi dukungan berkelanjutan lembaga pemeriksa Australia, Australian National Audit Office (ANAO), untuk peningkatan kapasitas BPK, di antaranya melalui kegiatan performance statement and auditing non-financial information workshop. Hal ini disampaikan Ketua BPK dalam courtesy dan wrap-up meeting sebagai akhir dari rangkaian kegiatan workshop di kantor pusat BPK, di Jakarta, Kamis (7/12).
Wakil Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Hendra Susanto menyerahkan secara langsung Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun 2023 kepada Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Nono Sampono dalam Sidang Paripurna DPD di Gedung Nusantara III, Jakarta, Selasa (5/12).
Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Isma Yatun menyerahkan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I tahun 2023 kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam Rapat Paripurna DPR, di Jakarta, Selasa (5/12).
Melaksanakan tugasnya sebagai pemeriksa eksternal IMO periode 2020–2023, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memaparkan hasil pemeriksaan laporan keuangan dan kinerja IMO tahun 2021 dan 2022 dalam Sidang Majelis IMO, the 33rd Session of IMO Assembly Meeting, di kantor pusat IMO di London, Inggris, pada Senin (4/12).
Laboratorium Forensik Digital (LFD) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memperoleh sertifikat akreditasi dari Komite Akreditasi Nasional (KAN) Badan Standardisasi Nasional (BSN). Dengan akreditasi ini diharapkan BPK dapat menjamin kualitas hasil pengujian serta pengguna layanan forensik digital lebih yakin terhadap kualitas, integritas, dan keandalan hasil pengujian LFD.
Anggota I Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Nyoman Adhi Suryadnyana mengungkapkan apresiasinya usai BPK ditunjuk kembali menjadi pemeriksa eksternal IMO, badan khusus PBB yang bertanggung jawab untuk keselamatan dan keamanan aktivitas pelayaran dan pencegahan polusi di laut, periode 2024–2027. Hal ini menunjukkan bahwa kapasitas dan kapabilitas BPK dipercaya untuk memeriksa laporan keuangan dan kinerja organisasi internasional.
Dirgahayu Ke-77 Tahun BPK RI
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terpilih menjadi pemeriksa eksternal pada Organisasi Parlemen Dunia atau Inter-Parliamentary Union (IPU) periode 2023–2025. Penunjukan itu berdasarkan keputusan Executive Committee IPU yang disampaikan kepada Ketua BPK Isma Yatun melalui surat Secretary General IPU Martin Chungong, pada Selasa (28/11).
Sebagai bagian dari komunitas global, lembaga pemeriksa dunia atau Supreme Audit Instituions (SAI) dapat berperan penting dalam mendukung implementasi pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs). Hal ini dilakukan melalui audit program yang relevan dan sesuai dengan mandat pemerintah, yang didasari oleh empat pendekatan INTOSAI yang tertuang di dalam INCOSAI XXII.
Ketua Badan Pemerikasa Keuangan (BPK) Isma Yatun menegaskan bahwa BPK Perwakilan yang bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah dan penyiapan bahan perumusan Pendapat BPK pada lingkup tugasnya, secara geografis lebih dekat dengan masyarakat sehingga sangat memahami kebutuhan dan aspirasi masyarakat di daerah.
Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Isma Yatun menekankan pentingnya pengelolaan risiko yang efektif karena situasi konflik pasca COVID-19 dan tekanan inflasi serta mata rantai global. Menurutnya, hal ini mengakibatkan adanya tantangan pendanaan termasuk masalah likuiditas.
Pelaksanaan tugas dan wewenang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang semakin meningkat dan adanya dinamika perubahan lingkungan internal maupun eksternal, menuntut BPK untuk senantiasa mengembangkan kapasitas institusional, sistem organisasi, dan sumber daya manusia secara terukur dan berkelanjutan.