Dirgahayu Ke-77 Tahun BPK RI
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terpilih menjadi pemeriksa eksternal pada Organisasi Parlemen Dunia atau Inter-Parliamentary Union (IPU) periode 2023–2025. Penunjukan itu berdasarkan keputusan Executive Committee IPU yang disampaikan kepada Ketua BPK Isma Yatun melalui surat Secretary General IPU Martin Chungong, pada Selasa (28/11).
Sebagai bagian dari komunitas global, lembaga pemeriksa dunia atau Supreme Audit Instituions (SAI) dapat berperan penting dalam mendukung implementasi pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs). Hal ini dilakukan melalui audit program yang relevan dan sesuai dengan mandat pemerintah, yang didasari oleh empat pendekatan INTOSAI yang tertuang di dalam INCOSAI XXII.
Ketua Badan Pemerikasa Keuangan (BPK) Isma Yatun menegaskan bahwa BPK Perwakilan yang bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah dan penyiapan bahan perumusan Pendapat BPK pada lingkup tugasnya, secara geografis lebih dekat dengan masyarakat sehingga sangat memahami kebutuhan dan aspirasi masyarakat di daerah.
Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Isma Yatun menekankan pentingnya pengelolaan risiko yang efektif karena situasi konflik pasca COVID-19 dan tekanan inflasi serta mata rantai global. Menurutnya, hal ini mengakibatkan adanya tantangan pendanaan termasuk masalah likuiditas.
Pelaksanaan tugas dan wewenang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang semakin meningkat dan adanya dinamika perubahan lingkungan internal maupun eksternal, menuntut BPK untuk senantiasa mengembangkan kapasitas institusional, sistem organisasi, dan sumber daya manusia secara terukur dan berkelanjutan.
Wakil Ketua BPK Hendra Susanto memimpin delegasi BPK dalam pertemuan bilateral dengan Executive Vice President for Performance Audit of the General Court of Audit of the Kingdom of Saudi Arabia Abdullah Al Haiqi yang diselenggarakan secara daring, pada Rabu (15/11).
Anggota V BPK Ahmadi Noor Supit mengingatkan kepada para pemeriksa untuk meningkatkan kualitas hasil pemeriksaan, sebab masih ada ketidakpuasan masyarakat terhadap hasil kerja BPK. Menurutnya, ketidakpuasan masyarakat dapat menjadi indikasi bahwa ada harapan lebih dari sekadar laporan keuangan yang baik.
Anggota V Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara V, Ahmadi Noor Supit, memimpin prosesi serah terima jabatan (sertijab) Kepala Perwakilan (Kalan) BPK Provinsi Jawa Barat, dari Paula Henry Simatupang kepada Sudarminto Eko Putra, di kantor BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat, Bandung, Jumat (10/11).
Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Isma Yatun menerima Duta Besar Australia untuk Indonesia Penny William PSM dalam courtesy meeting di kantor pusat BPK, di Jakarta, Jumat (10/11). Pertemuan ini bertujuan untuk meningkatkan dan memperkuat hubungan bilateral antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Australia, serta secara khusus antara BPK dan lembaga pemeriksa Australia atau the Australian National Audit Office (ANAO).
Dilatarbelakangi dari hasil pemeriksaan kinerja pada Organisasi Maritim Dunia atau International Maritime Organization (IMO), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) diwakili Anggota I BPK Nyoman Adhi Suryadnyana menyampaikan keynote speech pada Focus Group Discussion (FGD) di Kementerian Perhubungan, Jakarta, pada Jumat (3/11).
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dipercaya mengemban tanggung jawab sebagai sekretariat organisasi lembaga pemeriksa negara-negara anggota ASEAN (ASEANSAI) periode 2024 – 2029. Penetapan ini dilakukan dalam the 7th ASEANSAI Summit yang diselenggarakan di Manila, Filipina (2/11).
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memulai pemeriksaan atas pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan tahun 2021 s.d semester I 2023 pada PT Pindad, anak perusahaan, dan instansi terkait lainnya. Hal tersebut ditandai dengan dilakukannya entry meeting yang dipimpin oleh Anggota VII BPK/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara VII Slamet Edy Purnomo, di kantor PT. Pindad, Bandung, Kamis (2/11).
Dalam rangka peningkatan kapasitas dan kompetensi pemeriksa, Badan Pemeriksa Keuangan RI (BPK) dan SAI Rusia atau the Account Chamber of Russian Federation (ACRF) mengadakan seminar secara virtual, Senin (30/10). Kegiatan dengan tema IPSAS 41: Financial Instruments dan Countering Corruption ini merupakan bagian dari implementasi kerja sama bilateral kedua institusi.
Sebagai implementasi kerja sama bilateral antara Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dengan State Audit Office of Vietnam (SAV) dan berdasarkan permintaan dari SAV, pemeriksa BPK menjadi Subject Matter Expert (SME)s pada Forensic Audit Training untuk auditor di SAV yang dilaksanakan pada 31 Oktober s.d. 2 November 2023 di kantor pusat SAV di Hanoi.
Ketua BPK Isma Yatun menyebut semakin besarnya anggaran pendidikan, kualitas dalam penyalurannya juga harus ditingkatkan. Hal ini disampaikan dalam sosialisasi Akuntabilitas Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP), di Gowa, Sulawesi Selatan, Senin (30/10).
Revolusi digital telah mengubah banyak hal, bukan saja cara mengonsumsi informasi, tetapi juga mengubah gaya interaksi antar individu, termasuk mentransformasi hubungan antara pemerintah dengan warga negaranya.
Wakil Ketua BPK Hendra Susanto menghadiri kegiatan The 7th Regional Symposium on Effective Governance and Digital Transformation for Accelerating Progress towards the 2030 Agenda - Promoting Sustainable, Resilient, and Innovative Solutions di Incheon, Korea Selatan, 17 – 19 Oktober 2023.
Program dana desa menjadi perpanjangan tangan pemerintahan pusat dalam melaksanakan tujuan dan cita-cita bangsa Indonesia, serta memperkuat posisi desa sebagai ujung tombak pembangunan, peningkatan kesejahteraan, dan pemberdayaan masyarakat.
Organisasi pemerintahan merupakan “prime target” dalam cyber-attacks, karena sektor ini merupakan bagian terbesar dari pemilik data maupun informasi publik yang secretive, sensitive, dan high value. Untuk itu, meningkatkan keamanan siber atau cyber security menjadi penting, agar organisasi pemerintahan tetap waspada terhadap ancaman yang berpotensi menimbulkan dampak buruk dan berskala besar.