Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) telah melaksanakan taklimat awal (entry meeting) pemeriksaan laporan keuangan (LK) atas World Maritime University (WMU) tahun 2024 pada tanggal 3 Februari 2025. Pertemuan ini menandai dimulainya proses pemeriksaan LK WMU oleh BPK sebagai pemeriksa eksternal pada organisasi internasional tersebut.
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menetapkan fokus pemeriksaan pada laporan keuangan (LK) Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) tahun anggaran 2024, yaitu mencakup belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, aset tetap, dan kas. Hal tersebut disampaikan oleh Anggota I BPK Nyoman Adhi Suryadnyana dalam entry meeting pemeriksaan atas LK BNPT tahun 2024 di Bogor, Selasa (4/2).
SAWANGAN, Humas BPK – Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) menggelar entry meeting pemeriksaan atas laporan keuangan (LK) Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) tahun anggaran 2024. Acara berlangsung di kantor pusat BSSN, Sawangan, Selasa (4/2). Pertemuan awal pemeriksaan ini dipimpin oleh Anggota I BPK Nyoman Adhi Suryadnyana dan diterima langsung oleh Kepala BSSN Letjen TNI (Purn) Hinsa Siburian.
Anggota III Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Akhsanul Khaq memimpin entry meeting pemeriksaan atas laporan keuangan (LK) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) tahun 2024 di Jakarta, Rabu (5/2). Lingkup pemeriksaan dilakukan atas akun-akun neraca pada LK Kementerian ATR/BPN posisi per 31 Desember 2024, realisasi anggaran, operasional, dan perubahan ekuitas untuk periode yang berakhir pada tanggal yang sama. Selain itu, pemeriksaan juga dilakukan terhadap catatan atas laporan keuangan (CaLK) untuk menilai kecukupan pengungkapan, termasuk catatan penting Lainnya.
Untuk mendukung pelaksanaan pemeriksaan atas laporan keuangan (LK) Mahkamah Agung (MA) tahun 2024, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah melaksanakan tahapan pemeriksaan interim atas LK MA tahun 2024 pada MA dan Badan Peradilan di bawahnya serta instansi terkait lainnya.
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melaksanakan entry meeting pemeriksaan atas laporan keuangan Badan Narkotika Nasional (BNN) tahun 2024, sebagai tanda telah dimulainya proses pemeriksaan. Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Anggota I BPK Nyoman Adhi Suryadnyana, di Jakarta, Senin (3/2).
Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Isma Yatun, didampingi Kepala Biro Humas dan Kerja Sama Internasional Teguh Widodo, melakukan kunjungan resmi tingkat tinggi ke Auditor-General’s Office (AGO) Singapura pada Selasa (4/2). Kunjungan ini bertujuan untuk memperkuat kerja sama antara kedua lembaga dalam bidang pemeriksaan sektor publik.
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI menegaskan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara saat memulai pemeriksaan yang ditandai dengan entry meeting pemeriksaan atas laporan keuangan (LK) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) tahun 2024, Jumat (31/1) di Graha Pengayoman Kementerian Hukum, Jakarta. Pemeriksaan ini bertujuan untuk menilai kewajaran laporan keuangan berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), kecukupan pengungkapan informasi, kepatuhan terhadap regulasi, dan efektivitas sistem pengendalian internal.
Kementerian Perhubungan (Kemenhub) merupakan salah satu kementerian yang memiliki peran penting dalam pemeriksaan laporan keuangan pemerintah pusat (LKPP). Berhasilnya pengelolaan keuangan di pemerintah pusat sangat berhubungan dengan keberhasilan pengelolaan keuangan di Kemenhub.
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan pertemuan dengan Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) untuk membahas pemeriksaan laporan keuangan (LK) KLH/BPLH tahun 2024 di kantor BPK, Jakarta, Kamis (30/01).
Anggota I Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Nyoman Adhi Suryadnyana memimpin entry meeting pemeriksaan atas laporan keuangan (LK) Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) untuk tahun anggaran (TA) 2024 di Jakarta pada Kamis (30/1).
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terus berkomitmen meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemeriksaan keuangan pemerintah melalui pendekatan risk based audit (RBA). Pendekatan ini dirancang untuk mengalokasikan sumber daya secara efisien dan memberikan pandangan komprehensif terhadap capaian kinerja pemerintah sesuai dengan visi dan misi yang telah dicanangkan.
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan sejumlah risiko dalam pelaksanaan anggaran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tahun 2024. Hal ini terungkap dalam kegiatan entry meeting pemeriksaan atas laporan keuangan KPK yang dipimpin oleh Anggota I BPK Nyoman Adhi Suryadnyana, yang dilaksanakan di Jakarta, Jumat (24/1).
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia menggelar upacara peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-78 di kantor pusat, Jakarta, Selasa (21/1). Upacara dipimpin oleh Ketua BPK dan dihadiri oleh Wakil Ketua BPK, para Anggota BPK, pimpinan BPK periode sebelumnya, serta jajaran pejabat struktural, fungsional, dan pegawai BPK.
Selasa (14/1), Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) menerima kunjungan delegasi Public Accounts Committee (PAC) Malaysia yang dipimpin oleh Wakil Ketua PAC Teresa Kok Suh Sim didampingi sepuluh Anggota PAC di Kantor Pusat BPK RI. Delegasi disambut oleh Ketua BPKIsma Yatun, Wakil Ketua Budi Prijono, dan para Anggota BPK, yakni Nyoman Adhi Suryadnyana, Daniel Lumban Tobing, Akhsanul Khaq, Bobby Adhityo Rizaldi, dan Fathan Subchi, serta didampingi para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di lingkungan BPK.
JAKARTA, Humas BPK –Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI menyelenggarakan workshop persiapan pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah pusat (LKPP), laporan keuangan kementerian/lembaga (LKKL), dan laporan keuangan bendahara umum negara (LKBUN) tahun 2024 di kantor BPK RI, di Jakarta. Workshop yang dilaksanakan mulai tanggal 13 s.d. 17 Januari 2025 ini mengangkat tema “Penguatan Kualitas dan Dampak Hasil Pemeriksaan LKPP/LKKL/LKBUN Tahun 2024 untuk Peningkatan Tata Kelola Keuangan Negara yang Akuntabel, Transparan, dan Bebas dari Korupsi”.
Wakil Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Budi Prijono bertemu dengan Menteri Luar Negeri RI Sugiono di kantor pusat BPK RI, Jakarta, Jumat (10/12), untuk memperkuat sinergi antara BPK dan Pemerintah dalam meningkatkan peran BPK RI di dunia internasional.
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menggelar workshop persiapan pemeriksaan laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) tahun 2024 secara daring, tanggal 6 s.d. 7 Januari 2025. Kegiatan ini bertujuan untuk mendiseminasikan kebijakan pemeriksaan beserta frequently asked questions (FAQ) kepada seluruh pemeriksa yang melakukan pemeriksaan tersebut, sehingga hasil dari kegiatan ini dapat menjadi pedoman dalam pelaksanaan pemeriksaan.
Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, Isma Yatun menyampaikan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun 2024 kepada Presiden RI Prabowo Subianto di Jakarta, Kamis (2/1). Laporan tersebut mengungkap peran BPK dalam rangka memperbaiki tata kelola keuangan negara selama periode semester I tahun 2024.
Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK) terus berkomitmen mendorong efektivitas pengelolaan kegiatan riset dan inovasi sebagai bagian dari upaya mendukung pembangunan nasional. Dalam pertemuan dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) di kantor pusat BPK RI, Jakarta, Kamis (19/12), Anggota III BPK Akhsanul Khaq menegaskan pentingnya peran riset dan inovasi dalam mendukung visi pemerintah tahun 2025-2029.