Badan Pemeriksa Keuangan RI (BPK RI) menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2013 kepada Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI. Penyerahan tersebut disampaikan Ketua BPK RI, Rizal Djalil kepada Ketua DPD RI, Irman Gusman dalam sidang paripurna di Gedung DPD RI, Jakarta, 8 Juli 2014.
Badan Pemeriksa Keuangan RI melaksanakan tugasnya berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Independensi menjadi salah satu unsur penting dalam melakukan pemeriksaan, baik Independen dalam cara berpikir maupun bertindak. “Kami Independen, BPK RI memberikan opini berdasarkan kemahiran profesional yang kami miliki dan berdasarkan integritas yang ada pada kami, dan tidak ada persoalan-persoalan lain di luar itu,” tegas Anggota V BPK RI, Agung Firman Sampurna dalam Konferensi Pers di Kantor Pusat BPK RI, Jakarta, 4 Juli 2014.
Dalam rangka meningkatkan pemahaman atas Kebijakan Akuntansi Keuangan Bank Indonesia (KAKBI), Badan Pemeriksa Keuangan RI (BPK RI) menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan kebijakan akuntansi keuangan Bank Indonesia (BI), yang dilaksanakan selama tiga hari (2-4 Juli 2014), di Auditorium Kantor BPK RI, Jakarta.
Badan Pemeriksa Keuangan RI (BPK RI) melaksanakan Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) dengan tema "Peningkatan Kualitas Pemeriksaan Keuangan Negara/Daerah dan Peran BPK RI dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi" di Sulawesi Selatan, Makassar, 24 Juni 2014.
Badan Pemeriksa Keuangan RI (BPK RI), sebagai institusi negara, harus memiliki peran dalam mempercepat pemberantasan tindak pidana korupsi. Jika diyakini adanya indikasi kerugian negara, BPK RI akan segera melaporkannya kepada Aparat Penegak Hukum (APH). "BPK RI harus berperan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, siapa yang tidak sanggup, siapa yang tidak siap, Anda minggir," tegas Ketua BPK RI, Rizal Djalil ketika membuka dan memberikan pengarahan kepada peserta rapat koordinasi teknis (Rakornis) Auditorat Keuangan Negara V dan VI BPK RI di Kantor Perwakilan BPK RI Provinsi Sulawesi Selatan, Makassar, 24 Juni 2014.
Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Tahun 2013 kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), di Kantor Pusat BPK RI, Jakarta (23/6/2014).
Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) menyerahkan Laporan Hasil Pemeiksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Tahun 2013 kepada 37 kementerian/lembaga di lingkungan pemeriksaan Auditorat Keuangan Negara III (AKN III) BPK RI. Dari 37 laporan keuangan kementerian/lembaga (LKKL) Tahun 2013 tersebut, 26 kementerian/lembaga memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), dan 9 kementerian/lembaga memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), serta Tidak Memberikan Pendapat (TMP) atau Disclaimer terhadap 2 kementerian/lembaga...
Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) bersama Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, Polri, KPK, Kejaksaan Agung, dan BPKP mengadakan rapat koordinasi tentang Lindung Nilai (Hedging) untuk Kepentingan Bangsa dan Mencegah Moral Hazard. Rapat yang berlangsung pada 19 Juni 2014 di Auditorium BPK RI, Jakarta, ini dipimpin oleh Ketua BPK RI, Rizal Djalil, dan dihadiri Gubernur BI, Agus Martowardojo, Menteri Keuangan, M. Chatib Basri, Kabareskrim Polri, Suhardi Alius, Jampidus Widyopramono, Deputi Penindakan KPK, Warih Sadono, serta Deputi Bidang Investigasi BPKP, Eddy Mulyadi Soepardi.
Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) memberikan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Dengan Paragraf Penjelasan atas Laporan Keuangan Kementerian Agama Tahun 2013. LHP tersebut diserahkan langsung oleh Anggota V BPK RI, Agung Firman Sampoerna kepada Menteri Agama, Lukman Hakim Syaifuddin.
BPK RI menemukan berbagai penyimpangan dalam proyek Pusat Pendidikan Pelatihan dan Sekolah Olahraga Nasional (P3SON) Hambalang. Berdasarkan penyimpangan-penyimpangan yang terjadi, kerugian negara mencapai Rp464 miliar. Hal tersebut diungkapkan Auditor BPK RI, Lukman Hakim ketika memberikan keterangan ahli dalam sidang Kasus Hambalang dengan terdakwa Andi Malarangeng di Pengadilan Tipikor, Jakarta. Selain Lukman Hakim, Sidang juga mendengarkan keterangan ahli Keuangan Negara, Siswo Sujanto dan ahli pengadaan barang/jasa Setya Budi Arijanta.
Senin, 16 Juni 2014, Badan Pemeriksa Keuangan RI bersama entitas pemeriksaan di lingkungan Auditorat I.A melakukan pembahasan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI dan penyelesaian ganti kerugian negara TA 2004 sampai dengan semester I TA 2014. Acara yang berlangsung di Auditorium Pusdiklat BPK RI, Jakarta, ini dihadiri oleh para inspektur dan pejabat dari Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Kementerian Pertahanan, TNI, Dewan Pertahanan Nasional, Lembaga Ketahanan Nasional, Badan Intelijen Negara, dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme.
Jumat, 13 Juni 2014, Ketua BPK RI Rizal Djalil menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2013 kepada Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono di Istana Presiden, Jakarta. Sama seperti tahun 2012, LKPP tahun 2013 tersebut mendapat opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP).
Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) telah menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Kepolisian RI Tahun 2013. LHP tersebut diserahkan langsung oleh Anggota I BPK RI, Moermahadi Soerja Djanegara kepada Kepala Polisi RI yang diwakili oleh Wakil Kepala Polisi RI (Wakapolri), Komisaris Jenderal Polisi Drs. Badrodin Haiti pada acara Penyerahan LHP atas Laporan Keuangan Kepolisian RI Tahun 2013, pada Rabu (11/6/2014).
Selasa, 10 Juni 2014, Badan Pemeriksa Keuangan RI memberikan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Kementerian Pertahanan dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) tahun anggaran 2013.
Badan Pemeriksa Keuangan RI memberikan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2013. Ketua BPK RI Rizal Djalil menyerahkan laporan hasil pemeriksaan atas LKPP tersebut kepada Wakil Ketua DPR RI Mohamad Sohibul Iman, dalam Rapat Paripurna DPR RI, di Gedung Nusantara II Komplek DPR/MPR, Jakarta, 10 Juni 2014. Sebelumnya, LKPP telah disampaikan secara resmi kepada DPR RI, DPD RI, dan Presiden melalui surat Ketua BPK RI tanggal 28 Mei 2014.
Sebanyak 13 kementerian/lembaga dari 19 entitas di lingkungan pemeriksaan Auditorat Utama Keuangan Negara I (AKN) Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) telah menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL) Tahun 2013. LHP tersebut diserahkan langsung oleh Anggota I BPK RI, Moermahadi Soerja Djanegara pada acara Penyerahan LHP atas LKKL Tahun 2013 di Lingkungan AKN I.
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) ikut meramaikan kegiatan Pekan Informasi Nasional (PIN) ke-6 yang berlangsung di lapangan parkir Stadion Gelora Haji Agus Salim, Padang, Sumatera Barat, pada 23-27 Mei 2014. Kegiatan PIN ke-6 ini diramaikan dengan berbagai kegiatan diantaranya sosialisasi, sarasehan, festival seni petunra, pameran, dan sebagainya. Pada kesempatan kali ini BPK untuk pertama kalinya ikut berperan aktif dalam kegiatan pameran bidang informasi dan komunikasi.
Dalam rangka membangun komunikasi secara efektif dengan pemangku kepentingan, terutama dalam kaitannya untuk meningkatkan dampak dari hasil pemeriksaan, Badan Pemeriksa Keuangan RI (BPK RI), menyelenggarakan sosialisasi dengan tema “Peranan BPK Dalam Mendorong Terwujudnya Kesejahteraan Rakyat” yang dilaksanakan pada Kamis, 22 Mei 2014, di Hotel Le Meridien, Jakarta.
Badan Pemeriksa Keuangan RI (BPK RI) menyerahkan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II Tahun 2013 kepada DPR, pada Selasa, 20 Mei 2014, di Gedung Nusantara II, Gedung MPR/DPR RI, Jakarta.
Auditor Badan Pemeriksa Keuangan RI (BPK RI), I Nyoman Wara, menjadi ahli dalam sidang kasus Bank Century untuk terdakwa mantan Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI), Budi Mulya, pada Senin, 5 Mei 2014 di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jakarta.