Sebanyak 13 kementerian/lembaga dari 19 entitas di lingkungan pemeriksaan Auditorat Utama Keuangan Negara I (AKN) Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) telah menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL) Tahun 2013. LHP tersebut diserahkan langsung oleh Anggota I BPK RI, Moermahadi Soerja Djanegara pada acara Penyerahan LHP atas LKKL Tahun 2013 di Lingkungan AKN I.
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) ikut meramaikan kegiatan Pekan Informasi Nasional (PIN) ke-6 yang berlangsung di lapangan parkir Stadion Gelora Haji Agus Salim, Padang, Sumatera Barat, pada 23-27 Mei 2014. Kegiatan PIN ke-6 ini diramaikan dengan berbagai kegiatan diantaranya sosialisasi, sarasehan, festival seni petunra, pameran, dan sebagainya. Pada kesempatan kali ini BPK untuk pertama kalinya ikut berperan aktif dalam kegiatan pameran bidang informasi dan komunikasi.
Dalam rangka membangun komunikasi secara efektif dengan pemangku kepentingan, terutama dalam kaitannya untuk meningkatkan dampak dari hasil pemeriksaan, Badan Pemeriksa Keuangan RI (BPK RI), menyelenggarakan sosialisasi dengan tema “Peranan BPK Dalam Mendorong Terwujudnya Kesejahteraan Rakyat” yang dilaksanakan pada Kamis, 22 Mei 2014, di Hotel Le Meridien, Jakarta.
Badan Pemeriksa Keuangan RI (BPK RI) menyerahkan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II Tahun 2013 kepada DPR, pada Selasa, 20 Mei 2014, di Gedung Nusantara II, Gedung MPR/DPR RI, Jakarta.
Auditor Badan Pemeriksa Keuangan RI (BPK RI), I Nyoman Wara, menjadi ahli dalam sidang kasus Bank Century untuk terdakwa mantan Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI), Budi Mulya, pada Senin, 5 Mei 2014 di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jakarta.
Memenuhi amanat Pasal 16 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2006 tentang Badan pemeriksa Keuangan, Rizal Djalil, mengucapkan sumpah jabatan sebagai Ketua Badan Pemeriksa Keuangan RI (BPK RI) pada Senin, 28 April 2014, di Gedung Sekretariat Mahkamah Agung, Jakarta.
Selasa, 22 April 2014, Sidang Badan BPK RI memutuskan Anggota BPK RI Rizal Djalil terpilih sebagai
Ketua BPK RI, menggantikan Hadi Poernomo yang memasuki masa pensiun pada 21 April 2014. Hal ini
dijelaskan oleh Sekretaris Jenderal BPK RI, Hendar Ristriawan, pada konferensi pers yang dilakukan 22
April 2014 sore, di Kantor Pusat BPK RI, Jakarta.
Akses data transaksi rekening secara online akan mencegah terjadinya penyimpangan pengelolaan kas pemda. Pencegahan tersebut merupakan wujud kesepakatan bersama antara BPK RI dengan Pemda Jawa Tengah dan BPD Jateng agar pengelolaan keuangan pemda lebih transparan. Hal itu disampaikan oleh Ketua BPK RI, Hadi Poernomo saat menyampaikan sambutannya setelah menyaksikan Penandatanganan Kesepakatan Bersama Akses Data Transaksi Rekening Pemerintah Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah secara online pada BPD Jawa Tengah di Auditorium BPK RI Pusat, Kamis, (17/04/2014).
Ketua Badan Pemeriksa Keuangan RI (BPK RI), Hadi Poernomo, di dampingi Wakil Ketua BPK RI, Hasan Bisri, dan para Anggota BPK RI menyerahkan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II Tahun 2013 kepada Presiden Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono, pada Kamis 17 April 2014, di Istana Negara, Jakarta
Akses data rekening pemda secara online akan mencegah secara dini terjadinya penyimpangan transaksi kas pemda. Hal itu disampaikan oleh Ketua BPK RI, Hadi Poernomo saat menyampaikan sambutannya setelah menyaksikan Penandatanganan Kesepakatan Bersama Akses Data Transaksi Rekening Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota se-Papua dan Papua Barat secara Online pada Bank Papua.
Dalam rangka pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah, Badan Pemeriksa Keuangan RI (BPK RI) melaksanakan penandatanganan kesepakatan bersama tentang akses data transaksi rekening Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota se-Provinsi Kalimantan Barat, Maluku dan Maluku Utara yang dilaksanakan pada Rabu, 16 April 2014, di Kantor BPK RI, Jakarta.
Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) ingin mewujudkan opini laporan keuangan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang bebas korupsi dengan menggunaka n e-audit. Hal ini ditegaskan oleh Ketua BPK, Hadi Poernomo, dalam acara Penandatanganan Kesepakatan Bersama tentang Akses Data Transaksi Rekening Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada PT Bank BNI (Persero), PT BRI (Persero), dan PT Bank Mandiri (Persero) secara online dalam rangka pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah..
Badan Pemeriksa Keuangan RI (BPK RI) perlu meningkatkan proporsi audit kinerja atas seluruh jumlah pemeriksaan yang dilaksanakannya. Hal ini merupakan salah satu rekomendasi dalam laporan hasil peer review BPK RI tahun 2014 yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Negara Polandia (Najwyzsza Izba Kontroli/NIK).
Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) menyepakati akses data transaksi rekening pemerintah provinsi/kabupaten/kota se-Bengkulu dan Jambi secara online pada PT. Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bengkulu dan BPD Jambi. Hal ini ditandai dengan ditandatanganinya kesepakatan bersama antara Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Bengkulu, Erwin, Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Jambi, Eliza, Gubernur Bengkulu, Junaidi Hamsyah, Gubernur Jambi, Hasan Basri Agus, Dirut PT. BPD Bengkulu Wimran Ismaun, Dirut PT. BPD Jambi, Subekti Heriyanto, serta para Bupati dan Walikota se-Bengkulu dan Jambi.
Selasa, 15 April 2014, Sesuai dengan Pasal 10 huruf a dan huruf b Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Pasal 9 ayat (1) huruf b Undang-Undang nomor 15 tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pemeriksa Keuangan RI (BPK RI) melaksanakan penandatanganan kesepakatan bersama tentang akses data transaksi rekening Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota se-Provinsi Sulawesi Tengah secara online pada Bank Pembangunan Daerah (BPD) Sulawesi Tengah, di Kantor BPK RI, Jakarta.
Senin, 14 April 2014, Ketua Badan Pemeriksa Keuangan RI (BPK RI), Hadi Poernomo, menyaksikan penandatanganan nota kesepahaman bersama tentang akses data transaksi rekening Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota se-Provinsi Sulawesi Utara dan Sulawesi Tenggara secara online pada PT. Bank Sulawesi Utara dan PT. Bank Sulawesi Tenggara di Kantor BPK RI, Jakarta.
Badan Pemeriksa Keuangan RI (BPK RI) dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II Tahun 2013, mengungkap 10.996 kasus kelemahan sistem pengendalian intern (SPI) dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan senilai Rp13,96 triliun. BPK RI merekomendasikan perbaikan SPI dan/atau tindakan administratif serta tindakan korektif lainnya.
Badan Pemeriksa Keuangan RI (BPK RI) meluncurkan buku yang mendokumentasikan tujuh tahun kerjasama BPK RI dengan Australian National Audit Office (ANAO), pada 11 April 2014. Buku ini mengungkap secara umum upaya BPK RI dalam pengembangan pemeriksaan keuangan negara di Indonesia, melalui kerjasama BPK RI dan ANAO dalam payung Government Partnership Fund (GPF)/dana kemitraan pemerintah.
Penyimpangan transaksi kas pemerintah daerah antara lain disebabkan oleh kesempatan yang timbul karena lemahnya pengawasan pemda. Oleh karena itu, akses data rekening pemda secara online akan mencegah terjadinya penyimpangan tersebut. Hal itu disampaikan oleh Ketua BPK RI, Hadi Poernomo saat menyampaikan sambutannya setelah menyaksikan Penandatanganan Kesepakatan Bersama Akses Data Transaksi Rekening Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota se-Kalimantan Selatan secara Online pada PT. BPD Kalimantan Selatan dan Kabupaten/Kota se-Gorontalo pada PT. BPD Sulawesi Utara pada Jumat, 4 April 2014.
Senin, 7 April 2014, Badan Pemeriksa Keuangan RI (BPK RI) melakukan penandatanganan kesepakatan bersama tentang akses data transaksi rekening Pemerintah Provinsi/Kabupaten se-Sulawesi Barat secara online pada Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat (BPD Sulselbar) dalam rangka pemeriksaan pengelolaan tanggung keuangan negara di Kantor BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat.